situs togel terpercaya via pulsa

Sistem lotere penuh waktu

Harga Emas Menanjak ke Rp1,073 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntam berada di posisi Rp1,073 juta per gram pada Selasa (4/4). Harga emas Antam per gram ini naik Rp5.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp5.000 dari Rp955 ribu per gram ke Rp960 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp586 ribu, 2 gram Rp2,08 juta, 3 gram Rp3,10 juta, 5 gram Rp5,14 juta, 10 gram Rp10,22 juta, 25 gram Rp25,43 juta, dan 50 gram Rp50,79 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,10 persen menjadi US.998,4 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot minus 0,14 persen ke US.981,8 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas akan berkilau hari ini. Ia mengatakan pelemahan dolar AS hingga turunnya imbal hasil obligasi AS menjadi faktor pendukung penguatan emas.

"Ini terjadi setelah data manufaktur AS yang mengecewakan meredakan ekspektasi akan suku bunga The Fed ke depan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.960 per troy ons danresistanceUS.000 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.

pulau beluga

OJK Catat IHSG Loyo Meski Diguyur Modal Asing******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan perkembanganpasar modalIndonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 31 Maret 2023 melemah sebesar 0,55 persen month to date (mtd), di tengah masuknya modal asing sebesar Rp4,12 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengungkap IHSG turun 0,6 persen secara year to date(ytd), tetapi masih mencatatkan adanya aliran dana asing masuk.

"IHSG sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat melemah sebesar 0,55 persen mtd di tengah investor non-residentyang membukukaninflowsebesar Rp4,12 triliun. Secara ytd, IHSG turun 0,66 persen namun masih mencatatkan inflowinvestor non-residen sebesar Rp6,62 triliun," ujarnya memaparkan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Senin (3/4).

Inarno menyebut d pasar SBN, per 30 Maret 2023 non-resident baik secara mtd maupun ytd mencatatkan aliran uang masuk sebesar Rp11,98 triliun dan sebesar Rp54,11 triliun.

"Adapun rata-ratayieldSBN pada seluruh tenor secara mtd turun sebesar 4,34 bps dan secara ytd menurun sebesar 13,92 bps," ujarnya.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per 30 Maret 2023 tercatat sebesar Rp502,8 triliun atau menurun 0,64 persen (mtd) dengan investor reksa dana membukukan net redemption sebesar Rp4,44 triliun (mtd).

Secara ytd, NAB reksa dana terkontraksi 0,41 persen dan mencatatkan net redemptionsebesar Rp2,86 triliun. OJK mencatat penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik, yakni mencapai Rp54,24 triliun per 31 Maret. Sementara jumlah emiten baru mencapai 24 perusahaan.

"Di pipeline, masih terdapat 107 rencana penawaran umum (IPO) dengan nilai sebesar Rp123,83 triliun," imbuhnya.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding(SCF), yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, sudah ada 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 376 penerbit, 145.908 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp817,68 miliar.

"Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,76 juta investor per 30 Maret 2023," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.