toba787

Saat gelombang setan meningkat

Kemenhub Tutup Bandara Lokasi Pembakaran Pesawat Susi Air******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara lapangan terbang atau BandaraParo, lokasi terbakarnya pesawatSusi Air PK-BVY yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Ini dilakukan lantaran posisi pesawat Susi Air yang rusak berada di tengah-tengah lapangan terbang.

"Sehingga tidak memungkinkan operasional penerbangan ke atau dari Paro," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Rabu (8/2).

Dugaan sementara, pilot dan penumpang Susi Air diculik dan disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Hingga saat ini, belum diketahui pasti keberadaan pilot dan penumpang pesawat," imbuhnya.

Kemenhub terus melakukan koordinasi dan memonitor perkembangan kasus penyerangan Pesawat Susi Air PK-BVY yang terjadi di lapangan terbang Paro, Nduga, Papua.

Sebelumnya, pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY diduga dibakar oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (7/2).

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz menjelaskan pesawat tersebut melakukan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika dengan membawa lima penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kilogram. Pesawat itu dipiloti Kapten Philips M berkebangsaan Selandia Baru.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Space X Ingin Investasi di IKN******

Perwakilan US-ASEANBusiness Council Taufikurrahman menyampaikan bahwa Space Xberminat untuk berinvestasi ke IKNuntuk mendukung visi kota pintar. 

Hal itu ia sampaikan dalam Mandiri Investment Forum, Kamis (2/2).

"Space X, salah satu perusahaan Elon Musk, yang akan masuk ke Indonesia untuk bisnis internet yang jauh lebih cepat dari internet tradisional karena pakai satelit. Ini mungkin akan banyak membantu teknologi untuk IKN dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Kami mohon dibantu proses licence-nya (perizinannya)," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/2).

Menanggapi rencana itu Kepala BKPM/ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinannya.

"Silakan saja. Inventarisir, apa masalah-masalahnya, tapi langsung mengerucut. Perusahaan A mau investasi, sekian investasinya, sektornya apa, masalahnya apa. Pak Sesmen, Pak Indra (Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal) bantu asistensi. Selama itu benar melakukan investasi, dan itu domainnya di Kementerian Investasi dan kementerian lainnya, kita akan percepat. Saya akan percepat. Itu janji saya," katanya.

Bahlil menegaskan komitmennya untuk siap membantu para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya tidak akan menahan investasi yang masuk ke Indonesia.

"Karena menurut saya, menahan investor, menahan investasi, itu sama dengan menahan potensi penciptaan lapangan pekerjaan, menahan pendapatan negara dan competitiveness kita terganggu. Yang penting clear (jelas)," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya siap memfasilitasi minat investasi perusahaan Elon Musk itu. Ia mengakui ada banyak proposal investasi untuk mendukung konektivitas di IKN.

"Untuk konektivitas (di IKN) banyak sekali yang menawarkan teknologi segala macam, silahkan bicarakan dengan tim kami, kami siap. Kami memang ingin melakukan beberapa lompatan ke depan, untuk Elon Musk tadi saya belum melihat proposalnya seperti apa," kata Bambang.

Dewa Gila Xingtian

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (6/2). Bambang mengatakan sampai Keppres dikeluarkan pihaknya akan terus menyiapkan IKN agar bisa layak huni pada tahun tersebut.

Adapun tugas Badan Otorita IKN mencakup persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyebut sejak saat ini pihaknya akan secara bertahap menyiapkan pemindahan termasuk untuk layanan publik.

Merujuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), status ibu kota negara masih dipegang DKI Jakarta hingga presiden mengeluarkan Keppres pemindahan secara resmi.

"Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden," bunyi pasal 39 ayat (1) UU IKN, dikutip dari salinan resmi yang telah dikonfirmasi Panitia Khusus IKN.

[Gambas:Video CNN]

Terkait pemindahan ibu kota ke IKN pada 2024, Jokowi pun optimistis upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun tersebut.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

"Ya kalau kerjanya seperti ini, saya kira insya Allah bisa (HUT RI 2024 di IKN), harus optimistis," kata Jokowi melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Keseharian saya

Kemnaker Akan Usut Karyawan Lembur Tak Dibayar di Jawa Tengah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengusut masalah karyawanyang lembur tanpa upah PT Sai Apparel Industries, Desa Harjowinangun, Godong, Grobogan, Jawa Tengah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Tengah terkait hal ini.

Haiyani meminta Disnaker Provinsi Jawa Tengah agar segera menurunkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan.

Haiyani menegaskan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sedang mengumpulkan keterangan dan rencananya pagi hari ini akan terjun langsung mengecek ke perusahaan.

Jika benar ada karya lembur yang tidak dibayar upahnya, Kemnaker bakal mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terkait upah lembur.

"Termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan. Disnaker Jawa Tengah dan Disnaker Grobogan berkolaborasi untuk menangani kasus ini," tegasnya.

Kabar tentang karyawan lembur tak dibayar ini mencuat melalui di Instagram, di mana ada karyawan yang berasal PT Sai Apparel Industries menuntut haknya tersebut. Kemnaker juga mengaku prihatin atas kejadian ini.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

130 Pembeli Meikarta Rugi Rp30 M karena Apartemen Belum Diserahkan******

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan mengungkapkan total kerugian konsumen Meikarta mencapai Rp30 miliar.

Kerugian konsumen ini berasal dari biaya yang dikeluarkan untuk membayar unit apartemen Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Diketahui, anak perusahaan Lippo Group itu seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen. Namun, hingga waktu yang dijanjikan konsumen tidak pernah menerima apartemen itu.

Ia menambahkan jumlah kerugian Rp30 miliar itu baru berasal dari pembelian yang terdata dan tergabung dalam komunitas. Oleh karena itu, ia meyakini kerugian itu bisa lebih besar lagi.

"Yang terdata pasti sekitar Rp30 miliar. Itu (berasal dari) sekitar 130 yang terdata. Yang tidak terdata ada sekitar 300-400 orang, itu kami belum masukan karena dia (konsumen) belum melengkapi data-data yang diperlukan," ungkap Rudy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Di sisi lain, ia mengatakan PKPKM pun tidak mau asal-asalan dalam menghimpun data konsumen. Hal tersebut dilakukan demi mencegah pihak yang hanya mengaku sebagai korban tanpa dibarengi dengan data yang valid.

"Kami tidak asal terima karena kami komunitas berbadan hukum," imbuhnya.

Ia mengatakan pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PY MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, pihak Meikarta mengklaim sudah menyerahkan 1.700 unit apartemen kepada konsumen.

Pada Agustus 2022, Meikarta melakukan serah terima unit apartemen di tower ke-11 dan ke-12 Timberlake Tower. Total unit yang sudah diserahterimakan kepada pembeli diklaim sebanyak 1.700-an unit.

"Ini merupakan tower yang ke-11 dan ke-12 yang akan diserahterimakan ke pemilik unit," ujar 'Chief Marketing Officer' (CMO) Meikarta, Lilies Surjono, dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Meikarta juga mengaku sudah melakukan serah terima tower ke-9 dan ke-10. Mengutip detik.com, ia mengatakan, Meikarta sudah melakukan serah terima kepada para konsumen sebanyak 1700-an unit.