petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek erek digigit ular

rinduslot 380Jutaan kata 901676Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek digigit ular》

Presiden tunjuk Menkominfo Budi Arie jadi Menlu ad interim******

Presiden tunjuk Menkominfo Budi Arie jadi Menlu ad interim
Arsip foto - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2024). ANTARA/Livia Kristianti/pri.
"Berkenan dengan surat Menteri Luar Negeri nomor 017/BK/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, yang ditujukan kepada Presiden, hal permohonan Izin Perjalanan Dinas ke New York, Amerika Serikat, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim selama Menlu Retno Marsudi melakukan perjalanan dinas.

Menlu Retno Marsudi akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat pada 21-22 Januari 2024.

"Berkenan dengan surat Menteri Luar Negeri nomor 017/BK/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, yang ditujukan kepada Presiden, hal permohonan Izin Perjalanan Dinas ke New York, Amerika Serikat, dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menteri Luar Negeri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024.," tulis surat tersebut.

Surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno tersebut berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI******

Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Livia Kristianti.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan lebih lanjut terkait penanganan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman yaitu SAP dan menyeret nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Budi mengatakan dirinya telah menugaskan secara khusus Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto untuk melakukan pemeriksaan internal pada BAKTI Kemenkominfo.

"Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa ini," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan BAKTI Kemenkominfo pada Senin (15/1) yang secara tegas bakal melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan Kementerian Kominfo juga terbuka kepada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menyinggung BAKTI Kemenkominfo tersebut.

"Kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silahkan saja," kata Budi.

Baca juga: Sebanyak 4.988 BTS BAKTI telah siap diresmikan Presiden

Adapun kasus suap yang dilakukan SAP pertama kali diungkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat pada Rabu (10/1). SAP dinyatakan telah melanggar regulasi Praktik Korupsi Asing (FCPA) pada periode 2015-2018 dengan melibatkan banyak negara salah satunya Indonesia.

Melalui pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dinyatakan perusahaan itu melalui agen-agen tertentu, diduga terlibat dalam skema menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas seperti kontrak dengan berbagai departemen dan lembaga.

Salah satu lembaga yang disebut dalam pernyataan tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah bertransformasi menjadi BAKTI Kemenkominfo di masa ini.

Meluruskan informasi yang beredar, BAKTI Kemenkominfo menyebutkan memang pihaknya sempat melakukan kemitraan dengan perusahaan asing tersebut pada 2018.

Saat itu, BP3TI baru saja diubah bentuknya menjadi BAKTI Kemenkominfo mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

Kemitraan dengan perusahaan asal Jerman itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan modernisasi proses bisnis dan seluruh pelaksanaan pembiayaan dan mekanismenya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

"BAKTI menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan lisensi sebesar Rp12,6 miliar. Kontrak tersebut dilakukan melalui proses perencanaan dan pengadaan yang transparan serta akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," demikian pernyataan BAKTI Kemenkominfo.

Baca juga: KPK dalami informasi perusahaan Jerman suap pejabat Indonesia

Baca juga: Resmikan BTS 4G, Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan******

Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (tengah dua dari kanan) saat meninjau kondisi di Mal Pelayanan Publik di Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fathnur Rohman)
Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit
Cirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.

Baca juga: Lahan bekas Gedung MPP Pekanbaru yang terbakar jadi lapangan terbuka Dalam lawatannya, Anas menemukan kalau tingkat kunjungan di MPP Kabupaten Cirebon cukup rendah, hanya sekitar 50-200 orang per hari. Padahal fasilitas yang ada sangat menunjang untuk melayani warga. Ia mengatakan, idealnya dalam sehari MPP ini bisa melayani sampai 4.000 warga, karena tujuan dibangunnya fasilitas tersebut adalah membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal terkait administrasi yang efisien. Menurut dia, Pemkab Kabupaten Cirebon harus menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat menikmati kemudahan akses layanan yang sudah terintegrasi di MPP. “Saya minta evaluasi, karena ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu datang rakyat bisa mengurus keperluannya di sini dan bisa selesai,” ujarnya.

Baca juga: Gianyar gelar upacara "Melaspas" sucikan Gedung mal pelayanan publik Selain itu, Anas menyarankan proses perizinan maupun pemberian layanan di MPP tidak perlu berbelit sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi fasilitas teranyar di Kabupaten Cirebon itu. “Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” tuturnya. Sementara Bupati Cirebon Imron menyebut ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kunjungan di MPP tersebut masih sepi. Salah satunya yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, Imron menjamin pihaknya segera membenahi layanan di MPP Kabupaten Cirebon sesuai masukan yang disampaikan Menteri PANRB. “Meskipun anggaran di MPP terbatas, tetapi kita segera melaksanakan yang diinstruksikan tadi," ucap dia.
Baca juga: Wali Kota Medan pastikan kesiapan tiap anjungan Mal Pelayanan Publik

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:web slot gacor hari ini

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
10 situs slot online terpercaya
nagapoker
merdekawin rtp
pendekartogel
pinjaman tenor panjang bunga rendah
bet 800 maxwin berapa
garuda s128 slot
dewaidr
ojk pinjaman online legal
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjaman duit tanpa jaminan
Bab 2 lazada bisa bayar pakai akulaku
Bab 3 kantortoto
Bab 4 pinjaman online selalu ditolak
Bab 5 petir388
Bab 6 situs gacor gampang menang
Bab 7 menang303
Bab 8 cara kredit di lazada tanpa kartu kredit
Bab 9 slot sering maxwin
Bab 10 akun slot yang bisa pakai dana
Bab 11 cara pinjam uang di fif tanpa jaminan
Bab 12 janda4d slot demo
Bab 13 gengtoti
Bab 14 pola gacor thor
Bab 15 kerja dapat uang banyak
Bab 16 max138
Bab 17 SIKAT77
Bab 18 slot online gacor gampang menang
Bab 19 download situs slot
Bab 20 privyid kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9553bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Iblis ada di sekitar

slot gacor new member 100 persen
Indonesia dukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dalam KTT GNB
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam KTT ke-19 Gerakan Non Blok yang berlangsung di Uganda, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/HO-Kemlu RI/aa.
Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury dalam KTT ke-19 Gerakan Non Blok (GNB).

Ketika menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam konferensi yang berlangsung di Kampala, Uganda, pada Sabtu, Wamenlu Pahala menggarisbawahi semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung menegaskan pentingnya perjuangan bersama negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.

“Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang", kata Pahala seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI.

Khusus terkait isu Palestina, Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Saat ini, terdapat lima anggota GNB yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.

Selain di pertemuan utama KTT GNB, Wamenlu Pahala juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina.

Pahala menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Selanjutnya, Indonesia mendorong GNB untuk menjadi bagian dari solusi global dan konsisten mengedepankan kepentingan negara berkembang, terutama dalam merealisasikan hak atas pembangunan.

“Kita harus menjamin hak negara berkembang melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas nasionalnya, misalnya melalui hilirisasi industri", papar Wamenlu.

Wamenlu Pahala menekankan bahwa GNB adalah kekuatan politik yang sangat besar.

“Anggota GNB saat ini 121 negara, dengan jumlah penduduk sekitar 55 persen penduduk dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, GNB harus mampu mengubah tata dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua", ujar dia.

Selain menyampaikan pernyataan nasional Indonesia, di sela-sela KTT tersebut Wamenlu Pahala juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara lainnya, yaitu dengan Menteri Negara Uganda, Menlu Bangladesh, Menlu Belarus, Menlu Nikaragua, Deputi Menlu Malaysia, Deputi Menlu Venezuela, serta Sekjen UNCTAD.

KTT ke-19 GNB dilaksanakan di bawah Keketuaan Uganda dengan tema “Deepening Cooperation for Shared Global Affluence".

KTT GNB di Uganda dihadiri 121 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi internasional pengamat. Pertemuan menyepakati empat dokumen, salah satunya Deklarasi Politik GNB yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.

Baca juga: Anggota Gerakan Non-Blok wajib dukung Palestina jadi anggota penuh PBB
Baca juga: RI ajak Gerakan Non-Blok bersatu demi kepentingan negara berkembang

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

erek83
Presiden Abbas: Sudah waktunya bagi AS akui Negara Palestina
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (kiri) dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan). ANTARA/Xinhua/pri.
Ramallah (ANTARA) - Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,

Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."

Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".

“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Anda menyebut ini jari emas

link slot nexus gacor
Jakpro ungkap Formula E diundur ke 2025 karena Pemilu
Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E diundur ke 2025 atau tahun depan karena masih berfokus pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Diundur tahun depan, jadi tahun ini kita tidak ikut karena pemilu," kata Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Ivan menegaskan pengunduran ini sudah mutlak kepastiannya yang telah diputuskan sebelum pemilu bersama pemegang lisensi balapan mobil listrik Formula E Operation (FEO).

Adapun terkait biaya komitmen (commitment fee), pihaknya menyatakan siap mengikuti kesepakatan kontrak yang sudah ada dan dijanjikan.

"Kita mengikuti apa yang ada saja, kan commitment fee sudah ada kontraknya kita ikuti," ujarnya.

Ivan menambahkan, pihak Jakpro akan memberikan pengumuman khusus terkait berapa hari penyelenggaraan Formula E akan diadakan di Indonesia nantinya.

"Nanti itu ada pengumuman khusus kalau sudah yakin," tambahnya.

Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari keterangan resmi Formula E, kota Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh itu karena pada balapan yang direncanakan digelar pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol tersebut bertabrakan dengan masa Pemilu 2024.

Adapun kontrak antara FEO dan JakPro itu berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024 sehingga jika dibatalkan atau diundur maka akan menyalahi kesepakatan dan tercatat sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menegaskan balap mobil listrik internasional, Formula E 2024 semestinya tetap diselenggarakan di Jakarta karena sudah ada kontrak kerja sama bisnis di antara pihak terkait.

Karena itu, dia meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memperdalam komunikasi terkait Formula E karena bersamaan dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Anak usaha Jakpro targetkan bangun SJUT sepanjang 84,5 km hingga 2025
Baca juga: Jakpro tetap jadi penyelenggara Formula E pada 2023
​​​​​

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Dianhuang

freebet slot gacor
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

mata evolusi

orang hamil 2d togel
Bawaslu sebar 20 mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Pulau Jawa
Warga berbincang di dekat mobil Pojok Pengawasan Pemilu Bawaslu di Thamrin 10, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan Pemilu sebanyak 20 unit yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa, bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu.

"Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, Minggu.

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Baca juga: Henri Subiakto pertanyakan proses di balik penangkapan Palti Hutabarat

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia, sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

"Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand by berkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah," jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi," kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu on car free day kampanyekan Pemilu damai berintegritas

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai, untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan supaya tidak terjadi.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran.

"Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand by di sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana," ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu masifkan Pojok Pengawasan di seluruh Indonesia

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea Band Kecilku

gacor77 akun demo
Pengamat: Ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian
Tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024 tiba di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam, untuk mengikuti Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom/pri.
Kalau dari ide-ide yang disampaikan, saya melihat ketiga cawapres berusaha keras untuk lebih meningkatkan sektor pertanian
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan ide dan visi misi dari ketiga calon wakil presiden (cawapres) dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu (21/1) menjadi penyemangat bagi sektor pertanian.

"Kalau dari ide-ide yang disampaikan, saya melihat ketiga cawapres berusaha keras untuk lebih meningkatkan sektor pertanian dengan dua hal, pertama yakni debat keempat ini membahas mengenai pangan dan pertanian sehingga mereka harus menyampaikan ide-idenya tetapi di sisi lain ada beberapa gagasan dari para cawapres yang menurut saya menjadi penyemangat bagi sektor pertanian ke depannya," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Misalkan, dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengangkat gagasan mengenai petani muda dan regenerasi sumber daya manusia (SDM) pertanian, kemudian perlunya sektor pertanian mengadopsi teknologi terkini seperti internet of things(IOT) dan drone.

Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa terdapat hal-hal baru yang disampaikan juga dalam debat keempat mengenai solusi zaman nowuntuk sektor pertanian yang harus melibatkan partisipasi dari generasi milenial dan generasi Z (Gen Z).

Kemudian dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyampaikan tentang Indonesia yang merupakan potensi pasar besar bagi produk pangan, sehingga dengan strategi perubahannya dia ingin Indonesia bisa berdaulat dan mandiri dalam sektor pertanian, terutama pangan.

Eko menilai ide, usul dan jawaban yang disampaikan oleh ketiga cawapres sangat relevan dengan tema debat keempat mengenai pangan dan sektor pertanian.

Dia mengatakan bahwa memang tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangannya, selain dengan meningkatkan sektor pertaniannya dikarenakan jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar.

Eko juga menyarankan agar pemerintahan baru mendatang dapat mengalokasikan SDM serta strategi peningkatan keuntungan secara seimbang antara level produksi dan distribusi pangan, sehingga sektor pertanian menjadi sektor menarik serta menguntungkan bagi generasi muda.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.


Baca juga: Mahfud singgung banyak komoditas pangan masih impor
Baca juga: Indef soroti isu makanan bergizi jelang debat Cawapres
Baca juga: Bapanas: Defisit 2,8 juta ton beras awal 2024 dipenuhi via impor

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024