nusantara 77 slot

Penjahat menjadi dewa

prediksi slot gacor

KPPU: Kenaikan Harga Pakan Jagung di Sumut Ancam Peternak Mandiri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga rata-rata jagung untuk pakan ternakdi Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga mengancam eksistensi peternak mandiri karena tak sanggup bersaing dengan pelaku usaha terintegrasi.

Kepala Kanwil I Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Pamungkas mengatakan harga jagung di Sumut pada 2 Februari 2024 sebesar Rp6.119 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dari Harga Acuan Penjualan (HAP) jagung di konsumen yang diatur pemerintah yaitu Rp5.000 per kilogram.

"Harga jagung saat ini masih bergerak fluktuatif, sempat mencapai puncaknya pada 23 Januari 2024 di harga Rp6.500 per kilogram, dan sempat berada di kisaran Rp5.381 pada 1 Januari 2024," kata Ridho di Medan, Sabtu (3/2/2024).

"Yang menarik, fluktuasi harga jagung ternyata tidak selalu berkorelasi positif dengan fluktuasi harga daging ayam ras," jelasnya.

Menurut Ridho kenaikan harga jagung tidak selalu dibarengi kenaikan harga daging ayam. Ada fenomena yang menarik, ketika harga jagung bergerak naik, harga daging ayam justru turun, namun ketika harga jagung turun, harga daging ayam bergerak naik.

"Artinya, pergerakan harga jagung tidak berkorelasi positif dengan pergerakan harga daging ayam" ujarnya.

Ridho menilai kondisi ini sangat mungkin terjadi karena perbedaan pola permintaan di pasar antara jagung dan daging ayam. Permintaan jagung untuk pakan ternak tergantung dari volume ayam hidup di peternakan.

"Sedangkan permintaan terhadap daging ayam dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang dapat mengubah permintaan konsumen serta harga komoditi pangan lain sebagai subsitusinya. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kondisi struktur pasar dalam industri perunggasan," ungkapnya.

Ridho menyampaikan secara garis besar saat ini terdapat dua kelompok pelaku usaha dalam industri unggas nasional, yaitu pelaku usaha terintegrasi, yang umumnya merupakan pelaku usaha besar dan melakukan seluruh jenis usaha dari dari hulu ke hilir.

"Lalu kelompok pelaku usaha kecil peternak mandiri, yang umumnya berada di tengah-tengah rantai pasok, yakni pada usaha budidaya unggas," pungkasnya.

Ketidaksanggupan peternak membeli pakan ternak yang harganya terus naik, sementara harga daging ayam cenderung stagnan atau malah menurun akan paling memukul kelompok peternak mandiri.

"Peternak mandiri akan kalah bersaing apabila berhadapan head to head dengan pelaku usaha terintegrasi, yang juga memproduksi pakan ternak" tambah Ridho.

Dalam kondisi harga livebird di bawah biaya produksi, tambah Ridho, perusahaan terintegrasi dengan pola kemitraan masih dapat bertahan karena mendapat keuntungan dari penjualan DOC, pakan dan obat-obatan.

"Sementara bagi peternak mandiri, mereka harus mencari pasar yang mampu menyerap produksinya di atas harga pasar untuk mengurangi kerugian," urainya.

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

Ridho berpendapat bahwa dengan konsentrasi pasar yang terus meningkat, pelaku usaha terintegrasi dapat mengendalikan harga, hal itu akan mengakibatkan tingkat persaingan usaha akan menurun. Jika kondisi ini dibiarkan tentunya tidak sehat bagi iklim persaingan.

"Karena itu dalam waktu dekat ini, KPPU Kanwil I bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut akan melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke lapangan untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan terhadap kemitraan sektor unggas," tutupnya.

(fnr/fea)

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

fastbet99

Kemenkomarves: Industri otomotif RI punya peluang tumbuh lebih besar******

Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin mengatakan industri otomotif Indonesia mempunyai peluang untuk tumbuh lebih besar pada 2030.

 

Keyakinan ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya produk domestik bruto (GDP) per kapita, yang diprediksi akan meningkatkan jumlah kepemilikan mobil di Indonesia.

 

Menurut Rachmat dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengutip data World Population Review, saat ini dengan PDB per kapita Indonesia sekitar 5.000 dolar AS, rasio antara kepemilikan mobil dengan jumlah penduduk Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Saat ini, rasio kepemilikan mobil di Indonesia adalah 82 unit per 1.000 orang.

 

Sementara itu, negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Thailand, yang memiliki PDB per kapita sekitar 7.000 dolar AS, memiliki rasio kepemilikan mobil mencapai 280 unit per 1.000 orang.

 

Kemudian, China dengan PDB per kapita 13.000 dolar AS memiliki tingkat kepemilikan mobil 221 unit per 1.000 orang.

 

Meski demikian, Rachmat yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan angka tersebut pada 2030.

 

“Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang,” kata dia.

 

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia juga berpeluang tumbuh besar mengingat Indonesia merupakan pasar dan produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara.

 

Saat ini, sekitar 40 persen dari produksi industri otomotif Indonesia telah diekspor ke berbagai negara ASEAN, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

 

Ia merinci ekspor kendaraan Indonesia ke ASEAN adalah 54 persen dari total ekspor, disusul Timur Tengah 18 persen, Amerika Utara 15 persen, Amerika Selatan 6 persen, Asia Timur 4 persen, dan Afrika 1 persen.

 

Total kendaraan yang diekspor selama periode Januari-Desember 2023 adalah sekitar 571 ribu unit ke lebih dari 90 negara tujuan.

 

“Dengan potensi yang besar ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” ucap dia.

 

“Jadi jangan ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” kata Rachmat.

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif

Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Pelindung Negara Long Shuai

net77

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Yi Feng Luo Lanxue

bosswin

Kemenkomarves: Industri otomotif RI punya peluang tumbuh lebih besar******

Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin mengatakan industri otomotif Indonesia mempunyai peluang untuk tumbuh lebih besar pada 2030.

 

Keyakinan ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya produk domestik bruto (GDP) per kapita, yang diprediksi akan meningkatkan jumlah kepemilikan mobil di Indonesia.

 

Menurut Rachmat dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengutip data World Population Review, saat ini dengan PDB per kapita Indonesia sekitar 5.000 dolar AS, rasio antara kepemilikan mobil dengan jumlah penduduk Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Saat ini, rasio kepemilikan mobil di Indonesia adalah 82 unit per 1.000 orang.

 

Sementara itu, negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Thailand, yang memiliki PDB per kapita sekitar 7.000 dolar AS, memiliki rasio kepemilikan mobil mencapai 280 unit per 1.000 orang.

 

Kemudian, China dengan PDB per kapita 13.000 dolar AS memiliki tingkat kepemilikan mobil 221 unit per 1.000 orang.

 

Meski demikian, Rachmat yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan angka tersebut pada 2030.

 

“Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang,” kata dia.

 

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia juga berpeluang tumbuh besar mengingat Indonesia merupakan pasar dan produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara.

 

Saat ini, sekitar 40 persen dari produksi industri otomotif Indonesia telah diekspor ke berbagai negara ASEAN, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

 

Ia merinci ekspor kendaraan Indonesia ke ASEAN adalah 54 persen dari total ekspor, disusul Timur Tengah 18 persen, Amerika Utara 15 persen, Amerika Selatan 6 persen, Asia Timur 4 persen, dan Afrika 1 persen.

 

Total kendaraan yang diekspor selama periode Januari-Desember 2023 adalah sekitar 571 ribu unit ke lebih dari 90 negara tujuan.

 

“Dengan potensi yang besar ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” ucap dia.

 

“Jadi jangan ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” kata Rachmat.

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif

Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Leluhur Naga Penentang Surga

indoslot388

Hakim AS Batalkan Paket Gaji Rp882 T Elon Musk di Tesla******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon MuskdiTesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). Jumlah yang diterima tersebut dinilai tidak adil bagi pemegang saham.

Melansir Reuters, Rabu (31/1), keputusan tersebut membatalkan paket gaji terbesar di perusahaan AS. Paket kompensasi Musk sebagai pemimpin perusahaan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada paket gaji eksekutif mana pun hingga saat ini.

Kasus ini berawal saat investor bernama Richard Tornetta menggugat Musk dan beberapa direktur Tesla pada 2018 karena menganggap paket gaji Musk tidak adil. Paket gaji Musk pada 2018 memberinya hibah saham senilai sekitar 1 persen ekuitas Tesla setiap kali perusahaan mencapai salah satu dari 12 tahap peningkatan tujuan operasional dan keuangan.

Ia mengklaim bahwa pembayaran tersebut tidak diperlukan untuk memberi insentif kepada Musk agar mencapai kesuksesan bagi Tesla, karena Musk sudah memiliki sekitar 22 persen saham pembuat mobil tersebut.

Namun, Dewan Tesla mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa paket pembayaran diperlukan untuk menyelaraskan insentif Musk dengan pemegang saham dan untuk membuatnya tetap fokus pada perusahaan saat perusahaan meningkatkan produksi Model 3.

Mereka berpendapat bahwa Musk tidak menerima kompensasi apa pun selain opsi saham dan jika Tesla tidak mencapai target dalam paket pembayaran, Musk tidak akan menerima uang apa pun.

Sementara itu, Musk mengatakan pada Januari lalu bahwa paket pembayaran baru dengan dewan direksi sedang dilakukan sambil menunggu hasil kasus mengenai paket tahun 2018.

Tim hukum penggugat mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dewan dapat mengadopsi rencana baru untuk membayar Musk atas pekerjaannya selama lima tahun terakhir.

Di lain sisi, para ahli mengatakan Musk kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

danaku pinjaman online

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024