prediksi fb jp paus

Han Feng Su Yingxue

Cerita Pelaku UMKM Jakarta yang Gabung di Jakpreneur******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses seluas-luasnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Ibu Kota untuk mengembangkan usahanya dengan bergabung di Jakpreneur.

Sudah banyak pelaku usaha yang sukses setelah bergabung dengan Jakpreneur. Berikut sejumlah pengusaha yang sukses setelah bergabung dengan Jakpreneur.

Pertama, pemilik MamaIbu Chicken Wings and Sauce, Vidi Damayanti. Vidi yang memulai usaha kuliner MamaIbu Chicken Wings and Sauce sejak 2017 berawal dari resep coba-coba sendiri. Hal ini karena harga masakan fusion food yang mahal membuatnya ingin membuka usaha sendiri.

Selain mendapat ilmu wirausaha, Jakpreneur memberi kesempatan pemilik UMKM Jakarta mengikuti beragam bazar yang rutin dilaksanakan. Lewat bazar inilah pintu untuk peluang-peluang baru mulai terbuka.

Ditambah lagi, saat pelaksanaan bazar, UMKM Jakarta anggota Jakpreneur diberikan sewa tempat gratis. Untuk itu, dia mengajak UMKM di Jakarta juga bergabung.

"Kita harus selalu mengembangkan diri dan mengembangkan usaha kita. Dengan Jakpreneur, semuanya dipermudah banget. Contohnya, untuk sertifikasi BPOM, HAKI, dan halal, semuanya jadi mudah," ujar dia.

Kedua, pemilik Jari Indahati, Alyta Siti Indahati yang mengatakan hal serupa. Dia mengaku toko kerajinan tangan Jari Indahati sukses setelah ikut Jakpreneur. Usahanya adalah Decoupage atau dekupase merupakan seni menghias benda dengan cara menempelkan pola-pola kertas berwarna dan bergambar, dipadu dengan cat khusus serta unsur-unsur dekoratif lain.

"Jakpreneur akan memberikan kegiatan yang bermanfaat buat aku. Contohnya pelatihan, dibantu mengurus izin usaha, serta mendapatkan koneksi untuk ikut kurasi. Dan itu semua benar, setelah gabung, aku dapat itu semua," tambah Alyta.

Selain dibantu untuk membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), ia selalu mendapat kabar jika ada kurasi atau bazar. Bahkan, berkat kurasi-kurasi itulah, ia berhasil mendapatkan kios cantik untuk Jari Indahati di daerah strategis kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Kios Jari Indahati di kawasan Sudirman-Thamrin. Sumber: @jari_indahati. (Foto: Arsip JSC)

"Kalau dulu aku enggak gabung dengan Jakpreneur, mungkin sekarang aku enggak akan di sini. Aku dapat ini (kios Jakpreneur) tuh dari kurasi," katanya.

Setelah berusaha bersama Jakpreneur, Alyta mengaku bahwa perjalanan Jari Indahati sangat terbantu. Ia berharap, Jakpreneur bisa membantu lebih banyak lagi pelaku UMKM Jakarta. Tak ketinggalan, Alyta ingin mengajak warga Jakarta, khususnya yang masih muda, agar mulai berwirausaha.

"Jangan malu untuk terus maju, apalagi dengan adanya Jakpreneur, pelaku UMKM Jakarta akan dibantu memajukan usahanya," imbuh Alyta.

Ketiga, pemilik Tanemtanam Art Wina Salsabila dan M. Farid Alfa Rizki. Tanemtanam Art bermula dari kolaborasi dua mahasiswa, Wina dan Farid, yang ingin waktu luangnya.

Namun, setelah dijalani, risiko bisnis ini kurang cocok untuk mereka. Mereka pun memikirkan ulang strategi bisnis Tanemtanam Art, dengan tetap mempertahankan background tanaman.

"Hingga akhirnya ketemulah dengan program Jakpreneur. Saya lihat-lihat, programnya cocok untuk saya yang masih pemula dalam bisnis," kata Farid.

Lewat Jakpreneur, usaha Tanemtanam Art sangat terbantu, mulai dari pemasaran hingga lokasi usaha. Farid mengatakan, Tanemtanam Art bisa mendapatkan tempat di M Bloc Market berkat rekomendasi Jakpreneur.

"Keuntungan ikut Jakpreneur itu, kalau ada kendala usaha, kita bisa konsultasi dengan pembina Jakpreneur," ujarnya.

Sementara Wina mengatakan join Jakpreneur, target pemasarannya meluas ke seluruh Jakarta. Kemudian bisa ikut bazar di salah satu daerah di Jakarta dan tidak bayar uang sewa sama sekali.

"Instagram kami juga semakin ramai setelah diwawancara dan diliput oleh tim Jakpreneur," cerita Wina.

Selain itu, menurut Wina, bergabung dengan Jakpreneur akan membantu UMKM Jakarta untuk mengembangkan usaha di ranah offline. Calon pembeli bisa melihat langsung produk yang dijual, keuntungan yang tidak didapat bila hanya memasarkan produk secara online.

Dengan sejumlah kisah di atas, tentunya Jakpreneur bisa menjadi jembatan emas untuk terus mengasah keterampilan wirausaha, sekaligus membuka peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak terduga. Untuk itu, Pemprov DKI membuka peluang UMKM di Jakarta untuk bergabung, apalagi Jakpreneur sudah terintegrasi di aplikasi JAKI.

Pemain untuk Semua

Pengusaha Buka******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.

"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.

"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.

Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.

Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.

"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).

Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Penguasa paling kuat di kota

Daftar 10 Bahan Pokok yang Persediaannya di Bulog******

Data Badan Pangan Nasional (BPN) menunjukkan cadangan panganpemerintah di Bulogdan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis.

Berikut daftarnya;

Pertama, beras. Kebutuhan beras per bulan di Indonesia mencapai 2.575.730 ton. Tapi, persediaan beras di Bulog hanya 514.160 ton dan ID Food hanya 959 ton.

Kedua, daging sapi dan kerbau. Total kebutuhan dua komoditas tersebut di tanah air mencapai 60.011 ton. 

Tapi persediaan untuk daging sapi hanya 4,69 ton di Bulog dan 692,34 ton di ID Food. Sementara itu, untuk daging kerbau hanya ada 23.157,20 ton di Bulog dan tidak ada sama sekali di ID Food.

Ketiga, jagung. Dari total kebutuhan jagung yang mencapai 1.271.698 ton per bulan, tidak ada cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan. 

Keempat, Kedelai. Dari total kebutuhan 247.455 ton per bulan, tidak ada sama sekali cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan.

Kelima, cabai. Dari total kebutuhan cabai yang mencapai 165.077 ton per bulan, Bulog hanya memiliki 3,20 ton saja. 

Keenam, daging ayam. Dari total kebutuhan daging ayam per bulan yang mencapai 266.287 ton, pemerintah melalui Bulog hanya memiliki cadangan 12,01 ton. Sedangkan di ID Food hanya ada 76,66 ton.

Ketujuh, minyak goreng. Dari total kebutuhan minyak goreng yang mencapai 332 ribu kiloliter per bulan, saat ini pemerintah hanya memiliki cadangan sebanyak 21.125,74 kiloliter. Cadangan itu tersimpan di Bulog sebanyak 4.372,27 kliliter, ID Food 828,37 kiloliter, dan PTPN 15.925,10 kiloliter. 

[Gambas:Video CNN]

Kedelapan, bawang merah. Dari total kebutuhan bawang merah yang mencapai 90.150 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 34,64 ton.

Kesembilan, bawang putih. Dari kebutuhan sebanyak 50.185 ton per bulan, pemerintah hanya memiliki cadangan di Bulog sebanyak 29,55 ton. 

Kesepuluh, telur ayam. Dari total kebutuhan sebanyak 458.557 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 110,08 ton per bulan.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) ArifPrasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12) kemarin.

Ia mengatakan Badan Pangan Nasional, Bulog dan BUMN Pangan sekarang sedang berupaya mengatasi masalah itu.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Saya ingin merasuki iblis

PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.

Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.

"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).

Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.

"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.

Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.

Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.

"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.

Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.

Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.

Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.

Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.

[Gambas:Video CNN]

Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.

Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.

Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.

Dewa Perang Abadi

BRI Antarkan UMKM Mendunia Lewat UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022******

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berkomitmen mendukung upaya pemerintah menjadikan Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) Go Digital dan Go Global alias mendunia. Sebab, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Untuk itu, pemberdayaan terhadap UMKM penting dilakukan. Adapun BRI sebagai agent of development mendorong UMKM Go Digital dan Go Global dilakukan memalui UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022.

Kegiatan ini sudah digelar sejak 2019 dan sudah menjadi pameran industri kreatif yang menampilkan karya-karya terbaik UMKM Indonesia. Dengan begitu, BRILianpreneur tahun ini merupakan yang keempat.

Kemudian, kata Sunarso, proses kurasi pada penyelenggaraan UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022 membawa hal baru. Yakni dengan mengedepankan aspek ESG (Environmental, Social, Governance).

"Tahun ini ada yang beda. Untuk tahun lalu kurasi kita lebih menekankan standar inovasi, kualitas. Sekarang kita ada ESG, maka dalam kurasi sudah memasukan ESG, produk ramah lingkungan, bisa didaur ulang," ujar Sunarso.

Dalam kesempatan ini Sunarso mengatakan, semangat UMKM di dalam negeri kian meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang ikut naik 126 persen.

Untuk itu, Sunarso menilai produk UMKM tidak hanya di konsumsi di dalam negeri, melainkan sampai di luar negeri. Dengan demikian, diyakini ekonomi nasional akan melesat dan masyarakat sejahtera.

"Akan lebih baik lagi kalau yang dikonsumsi barang dan jasa dari dalam negeri. Makin tinggi konsumsinya, makin banyak dibeli masyarakat, makin banyak memberikan lapangan kerja," ujarnya.

Sementara Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan, UMKM EXPO(RT) BRILianpreneur 2022 hadir untuk mempromosikan UMKM di Indonesia ke dunia.

Untuk itu, dalam event ini BRI menargetkan adanya peningkatan transaksi. Adapun dalam event sebelumnya transaksi di ajang BRILianpreneur sebesar US$ 11 Miliar selama tiga hari dari e-commerce. "Tahun ini, kita menaikkan menjadi US$ 15 miliar," ujar dia.

Kemudian, BRI juga mematok kenaikan pengunjung yang hadir di website. Untuk tahun ini, BRI menargetkan 185 pengunjung hadir. Adapun pengunjung pada tahun sebelumnya sebanyak 155 ribu pengunjung.

Selain itu, BRILianpreneur juga memperluas jangkauan dari 32 buyer menjadi 40 buyer. Sementara jangkauan negaranya dari 14 menjadi 19 negara.

Bayi labu saya

Stok Pangan Bulog Menipis, Akankah Indonesia Dilanda Krisis?******

Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.

Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.

Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?

Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.

Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.

Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.

"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.

Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.

Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.

Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.

Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.

Perlu Pendataan Stok Pangan Mulai dari Level Produksi