modalreceh

cari situs slot yang gacor 793Jutaan kata 849388Orang-orang telah membaca serialisasi

《modalreceh》

Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu******

Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa insan pers memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol penghitungan suara Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan. Menurut Tito, penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara TPS. Dengan mengontrol dari tingkat TPS, upaya manipulasi hasil pemilu bisa diantisipasi. "Kita tahu prosesnya berjenjang, dari bawah, dari TPS bisa diikuti, jejaring media sangat kuat," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Mendagri mengatakan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, hasil penghitungan suara pemilu dapat diterima oleh publik. Tito menuturkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit sebab menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari. "Pemilu 14 Februari adalah one most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan suara dalam waktu cepat di gunung, di pantai, di pulau-pulau, dan di hutan," kata dia. Selain itu, menurut dia, pencoblosan bukan hanya calon presiden, melainkan juga calon anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka dari itu, dia menilai penyelenggaraan pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, pers harus menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu. Di samping itu, kata dia, pers di Indonesia memiliki tantangan, yakni media sosial yang keberadaannya tidak bisa dilawan. Bahkan, dia menyebut ada penelitian yang memprediksi bahwa media sosial bakal lebih berpengaruh ketimbang media konvensional. "Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit," kata Mendagri.

Baca juga: PLN klaim sukses amankan pasokan listrik saat Pemilu 2024
Baca juga: Anfrel apresiasi pemilu di Indonesia berjalan aman dan damai

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

OIKN lakukan groundbreaking investasi swasta kelima di IKN pascapemilu******

Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama bergerak di finansial.

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan groundbreaking investasi swasta kelima pascapemilu yang melibatkan sektor perbankan di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Bagi OIKN setelah pemilu sebenarnya tetap Presiden RI Joko Widodo, jadi kami di bawah komando beliau sebagai pemimpin terus mendorong maju untuk pembangunan, dan dalam waktu dekat strateginya adalah groundbreaking yang sudah empat kali dilanjutkan dengan groundbreaking kelima," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Agung mengatakan, groundbreaking investor swasta yang kelima dalam beberapa waktu lagi di mana OIKN mendorong sektor perbankan dalam groundbreaking kali ini.

"Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama yang bergerak di finansial. Jadi bank-bank masuk ke IKN untuk mulai membangun kantornya di mana di sana sudah ada Bank Indonesia yang sedang membangun kantornya di mana progres pembangunannya sudah mencapai 14 persen," katanya pula.

Kemudian Gedung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di IKN juga sedang dibangun, dan nanti disusul oleh Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bersama bank-bank membentuk mini financial center.

"Jadi ini merupakan strategi jangka paling pendek," kata Agung.

Setelah itu pada Agustus 2024, upacara HUT Kemerdekaan RI digelar di IKN dan upacara kemerdekaan ini menjadi simbol tonggak bagi bangsa Indonesia untuk memulai IKN sebagai ibu kota baru negara. Pada Agustus bukan lagi groundbreaking yang OIKN akan lakukan, namun topping offdi mana hotel-hotel yang dibangun IKN sudah beroperasi.

"Terakhir pada 20 Oktober 2024, kita akan dengan senang hati menyambut transisi kepemimpinan dari Presiden RI Joko Widodo kepada presiden selanjutnya yakni Presiden ke-8 RI, karena IKN ini bukan cita-cita Presiden Jokowi semata dan IKN merupakan cita-cita Presiden Pertama RI Ir Soekarno yang diwujudkan dengan kemampuan eksekusi Presiden ke-7 RI yakni Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI untuk masa depan," kata Agung pula.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking merupakan bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di IKN Nusantara.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN. Target pembangunan IKN sendiri tidak hanya berupa angka, namun juga hadirnya suatu ekosistem yang sudah berfungsi untuk dinikmati.
Baca juga: OIKN sebut insentif investasi di IKN paling menarik di Indonesia
Baca juga: OIKN: Investor Timur Tengah ajukan minat investasi sektor EBT di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo: Aturan tentang hak******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengemukakan bahwa peraturan tentang hak-hak penerbit merupakan kebijakan afirmatif pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat industri pers nasional.

Dia menyampaikan, peraturan presiden (perpres) tentang publisher rightsatau hak-hak penerbit serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan untuk mendukung penguatan industri pers.

"Langkah ini diperlukan untuk memastikan disrupsi digital tidak menggerus keberlangsungan pelaku industri, namun justru menguatkan," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa.

Dalam "Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital" yang berlangsung di Jakarta Utara, Senin (19/2), dia menjelaskan bahwa sebelum pemberlakuan peraturan tentang hak-hak penerbit, akan ada masa transisi selama enam bulan.

Selama masa transisi, ia mengatakan, perusahaan pers bisa mempersiapkan diri untuk menjalankan peraturan tersebut.

"Saya merasa enam bulan bukan waktu yang lama, sehingga harus betul-betul bekerja cepat dan tepat," katanya.

Dia yakin pemberlakuan peraturan tentang hak-hak penerbit dapat mendorong perkembangan industri pers nasional.

"Saya yakin bahwa spirit ini akan menghadirkan masa depan industri pers yang penuh dengan optimisme, industri pers yang agile (tangkas) dan adaptif, industri pers yang berkualitas dan berkelanjutan," kata dia.

Baca juga: Kemkominfo: Perpres "Publisher Rights" dukung jurnalisme berkualitas

Budi mendorong industri pers nasional untuk menangkap peluang dari digitalisasi global dengan mengembangkan inovasi.

Mengutip data World Association of News Publishers, dia menunjukkan bahwa pendapatan global industri pers mencapai 130 miliar dolar AS (sekitar Rp2 kuadriliun) pada 2023.

"Ini merupakan angka hasil dari kombinasi kegiatan pemberitaan yang ada dengan teknologi digital, salah satunya sirkulasi surat kabar digital," katanya.

Dia mendorong industri pers nasional untuk mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru serta meningkatkan keahlian karyawan guna menangkap peluang-peluang yang muncul.

"Melakukan upscalingkaryawan agar memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang perkembangan teknologi," katanya.

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah
Baca juga: Wamenkominfo paparkan pemanfaatan AI dalam usaha media massa

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Label：4d slot gacor、bisnis menghasilkan uang cepat、amanah slot

Terkait：cara membuat kredivo、grafik sdy paito warna、link luxury138 terbaru、pohon dana ojk、situs slot to x3、pragmatic 138、kode alam ikan lele togel、jw001 slot、bandar777、situs judi slot terpercaya no 1

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：tkp303（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

situs slot terlaris 2022

cara belanja di akulaku menggunakan limit kredit

pinjaman 15 juta langsung cair

kredivo untuk mahasiswa

situs slot terpercaya minimal deposit 5000

gadisBacaan TerkaitMore+

Alkimia Shinto

kalkulator kredivo

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

kaesar888

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Pedang

slot deposit 5000 via qris

Kemenag gelar sidang isbat awal Ramadhan pada 10 Maret 2024******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi pada Minggu, 10 Maret 2024 di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan kegiatan ini akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. "Sidang isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," ujar Kamaruddin di Jakarta, Senin.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024 Sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan bahwa pihaknya juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat.
Adib menjelaskan sidang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik "Sesi ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara langsung di Channel Youtube Bimas Islam," ujar Adib. Kedua, sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah yang digelar secara tertutup setelah Shalat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. "Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal atau 1 Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Baca juga: Menag minta jajaran libatkan masyarakat dalam program keagamaan "Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024," demikian bunyi surat Majelis Tarhih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Penyihir Ekstradimensi

slot kini

KPAI: Penanganan kekerasan di sekolah belum munculkan efek jera******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan penanganan terhadap pelaku kekerasan di satuan pendidikan belum memunculkan efek jera terhadap pelaku, sehingga kekerasan seperti perundungan terhadap anak masih terus terjadi di satuan pendidikan.

"Penanganan pelaku kekerasan di satuan pendidikan baru tahap penegakan aturan, belum menyentuh pada pemulihan dan penyadaran terhadap dampak perilaku negatif yang dilakukan dapat menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri, sehingga tidak muncul efek jera bagi pelaku yang berkelanjutan," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hal ini dikatakan Aris menanggapi kasus perundungan terhadap siswa yang terjadi di sekolah internasional di Tangerang Selatan, Banten, yang salah satu pelakunya diduga anak dari artis berinisial VR.

Baca juga: KPAI tekankan pengawasan sekolah cegah perundungan anak

KPAI juga menyebutkan sumber daya manusia yang terlibat dalam tim pencegahan dan penanganan di sekolah tidak semuanya memiliki kompetensi perlindungan anak yang komprehensif.

"Misalnya, bukan berlatar belakang psikologi atau BK (bimbingan konseling), atau setidaknya memiliki kepekaan atau perspektif perlindungan anak," kata Aris.

Menurut dia, perundungan masih sering terjadi di sekolah karena satuan pendidikan masih belum memahami bahwa selain fungsi pembelajaran, sekolah juga harus menjalankan fungsi perlindungan.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

"Edukasi, sosialisasi, penguatan sistem pencegahan, dan penanganan pada satuan pendidikan masih belum maksimal. Rutinitas target kurikulum hanya pada capaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi pada ranah sikap dan karakter anak masih belum mendapatkan perhatian serius," ujar Aris.

Sebelumnya, informasi kasus perundungan terhadap seorang siswa di SMA internasional di Tangerang Selatan, beredar di media sosial. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh para siswa senior korban.

Korban saat ini dirawat di rumah sakit karena mengalami memar hingga luka bakar di tubuhnya.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali

Sementara pihak sekolah menyebut bahwa pengeroyokan terhadap anak dilakukan di luar sekolah.

Desainer Impian

judi online paling gacor

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Satu pukulan kawan

permainan slot tergacor

Pengungsi banjir di jalur Pantura Demak dipindahkan secara persuasif******

Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan berhasil memindahkan seluruh korban banjir di Desa Wonoketingal, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengungsi dengan mendirikan tenda di bahu jalan Jalur Pantura ke posko darurat secara persuasif, Selasa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa jumlah pengungsi yang telah dipindahkan seluruhnya ada 50 orang terdiri atas ibu, anak-anak, dan lansia.

Baca juga: Masa tanggap darurat banjir Demak-Kudus diperpanjang 14 hari

Puluhan korban banjir itu sebelumnya mendirikan tenda mandiri dengan terpal dan alas seadanya yang kurang representatif di bahu Jalan Raya Demak-Kudus, Jalur Pantura.

Kawasan itu dijadikan tempat untuk mengungsi karena lebih dekat dengan rumah sehingga mereka merasa bahwa keamanan harta benda lebih terjamin.

“Namun, di situ pula merupakan jalur utama pantura yang sudah mulai dilintasi pengendara sehingga dapat mengancam keselamatan warga yang mengungsi di sana,” ujarnya.

Baca juga: Baznas salurkan 600 paket logistik bantuan pada korban banjir di Demak

Melalui pendekatan persuasif maka, kata dia, puluhan warga sudah dipindahkan ke posko pengungsi BNPB di halaman kantor Desa Wonoketingal.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto memastikan posko tersebut terdiri atas dua tenda besar yang lebih layak karena telah disiapkan seluruh kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian anak, selimut, dan air bersih untuk korban banjir tersebut.

Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak

“Selain disiagakan mobil tangki air bersih, di posko itu juga disediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk para korban,” ujarnya.

《modalreceh》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，magnet33Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《modalreceh》bab terbaru。