slot gacor gampang maxwin pragmatic play

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

cara daftar pinjol ilegal

Mahfud nilai peretasan akun Instagram miliknya tak ada muatan politis******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai peretasan oleh pihak tidak bertanggungjawab terhadap akun media sosial Instagram miliknya tidak memiliki muatan politis apa pun.

"Itu hanya setengah hari. Hanya sempat mem-posting (menggungah) satu gambar (video) yang juga tidak punya nilai politis apa-apa." kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan saat ini akun Instagram @mohmahfudmd miliknya sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Menurut dia, peretasan itu tidak menjadi pembahasan di internal pemerintah.

"Nggaklah, yang kayak begini sudah banyak. Sudah tahu, Pemerintah sudah tahu. Banyak kayak gini sejak dulu. Politikus banyak, tokoh-tokoh figur publik juga banyak (pernah diretas). Itu biasa orang nakal begitu," kata Mahfud.

Baca juga: Peretasan akun Mahfud, Ganjar tekankan pentingnya jaga keamanan siber

Dia juga tidak berencana mengusut siapa pelaku peretasan akun media sosial tersebut.

Sebelumnya, Selasa (16/1), akun media sosial Instagram @mohmahfudmd milik Mahfud MD diretas dengan menampilkan video orang-orang menyundul bola berdurasi selama 12 detik.

Dalam video tersebut ada keterangan (caption) berbahasa Ibrani dalam aksara Hebrew, yang jika diartikan secara literal bertuliskan, "Tuhan ada di atasku, siapa yang dapat mengendalikan diriku?".

Staf Khusus Menko Polhukam Rizal Mustary sempat menyampaikan bahwa segala unggahan dan pesan yang dikirim dari akun @mohmahfudmd sejak Selasa, sekitar pukul 16.00 WIB, bukan atas kendali Mahfud MD.

Akun media sosial Mahfud pun dalam beberapa saat berhasil dipulihkan kembali.

Baca juga: Mahfud pastikan segera bahas kelanjutan mekanisme kerja Satgas TPPU

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu Naruto

surga slot 77 link alternatif

Round up, janji******

Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pilpres 2024 hari ke-49, Senin (15/1), dimanfaatkan para calon untuk berkampanye di berbagai daerah di Indonesia; tetapi ada pula calon yang mengosongkan jadwal kampanyenya dan bekerja sebagai pejabat negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024; sementara hari pemungutan suara berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman kegiatan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ke-49 kampanye untuk kembali Anda simak.


Anies-Muhaimin
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi tiga titik di Ambon, Maluku, Senin (15/1). Sementara itu, pasangannya, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, melaksanakan agenda internal dan tidak berkampanye.

Anies menghadiri acara Desak Anies di Pantai Beby Indah, Ambon. Pada kesempatan itu, Anies melontarkan beberapa janji kepada masyarakat.

Salah satu janji Anies adalah akan membangun lapangan-lapangan yang berstandar FIFA di tengah-tengah perkampungan di Maluku demi memunculkan bibit-bibit pesepak bola kelas dunia.

Anies pun berjanji akan membangun perpustakaan setara Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta di berbagai daerah di Tanah Air.

Dia juga akan membuat regulasi khusus untuk mengelola sektor perikanan di bagian timur Indonesia, serta menghapus persyaratan diskriminatif dalam rekrutmen pekerjaan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji akan merealisasikan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) jika terpilih memenangi Pilpres 2024.

Menurut dia, proyek strategis LIN secara langsung akan berdampak kepada nelayan kecil hingga pengusaha-pengusaha besar di daerah itu.


Prabowo-Gibran
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kompak memilih untuk kembali menjalankan tugas mereka dalam melayani masyarakat.

Hal itu berarti, Prabowo-Gibran tidak melaksanakan kampanye pada hari ke-49, Senin.

Prabowo Subianto kembali menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan, sementara Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah, untuk berdinas sebagai wali kota.

Prabowo bekerja seperti biasa di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, dan Gibran berkantor di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah.


Ganjar-Mahfud
Terpisah di dua pulau, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih berkampanye di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Ganjar ke Purbalingga dan Banjarnegara, sedangkan Mahfud menyapa masyarakat di Kota Medan dan Kabupaten Langkat.

Di sela-sela safari politiknya, Ganjar melontarkan komitmen yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi presiden.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu akan memberikan hak setiap warga negara secara adil, termasuk hak dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan, dia ingin menghapus batas usia pelamar kerja.

Selain itu, Ganjar berjanji akan memberikan perhatian dan menaikkan level perusahaan penghasil produk ekspor agar ekonomi perusahaan tersebut menjadi lebih tangguh.

Janji itu Ganjar lontarkan usai mengunjungi pabrik wig atau rambut tiruan PT Bintang Mas Triyasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
​​​​​​​
Sementara itu, di Medan, Mahfud mengisi kuliah kebangsaan di Universitas HKBP Nommensen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu bercerita bahwa dirinya memilih sektor politik dan hukum karena kegelisahannya akan energi politik yang lebih kuat di kehidupan sehari-hari.

Padahal, menurut Mahfud, seharusnya hukum merupakan panglima untuk kesejahteraan rakyat.

Dia juga bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, dan guru-guru sekolah se-Kabupaten Langkat di Pangkalan Berandan, Langkat.

Di sana, Mahfud berkomitmen bahwa penegakan hukum dan keadilan menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan jika dia terpilih memenangi Pilpres 2024.

​​​​​​​

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

pacar sekretarisku

pinjam uang di bank bri jaminan bpkb motor

Wapres imbau kontestan kampanye terbuka jaga komitmen Pemilu damai******

Saya harap kita kan sudah sama-sama punya kesepakatan, punya pakta integritas, bahwa semua akan berjalan dengan damai, dengan riang gembira di dalam berkontestasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau seluruh kontestan Pemilu 2024 untuk menjaga komitmen pakta integritas dalam menjaga Pemilu 2024 berjalan damai, khususnya selama agenda kampanye terbuka yang bergulir mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024

"Saya harap kita kan sudah sama-sama punya kesepakatan, punya pakta integritas, bahwa semua akan berjalan dengan damai, dengan riang gembira di dalam berkontestasi. Karena memang ini akan mulai mengerahkan massa," kata Wapres Ma'ruf dalam kesempatan konferensi pers di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Jumat.

Ia mengimbau seluruh kontestan Pemilu 2024 untuk mematangkan strategi kampanye dengan cara menjaga kondusivitas dari pergerakan massa-nya masing-masing.

Strategi itu penting untuk mengantisipasi keributan yang dapat berujung saling mengejek, kata Ma'ruf menambahkan.

Baca juga: Wapres Ma'ruf ke Malang hadiri kuliah umum dan Halal Summit

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

"Itu bisa saja kan, dari mereka yang sedang mengadakan, dicegat oleh mereka yang lain, terjadi konflik," ujarnya.

Menurut Ma'ruf jika semua pihak mampu menjaga komitmen mengawal Pemilu damai dan ruang gembira, segala hal yang berpotensi memicu gesekan antar-massa dapat dicegah.

Selain kepada para kontestan Pemilu, Wapres Ma'ruf juga mengimbau kepada penyelenggara serta aparat keamanan yang terlibat untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar berkontribusi aktif mencegah konflik di lapangan.

"Juga dari aparat keamanan dari semua yang terlibat, jadi saya minta semua pihak yang terlibat di masalah kontestasi ini, penyelenggara, kemudian yang berkontestasi dan massa pendukung dan aparat keamanan saya kira sama-sama memberikan pengertian mengedukasi masyarakat untuk tidak terjadi konflik massa di lapangan," ujarnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

daftar slot

Belasan tempat usaha di Malang rusak akibat pohon tumbang******

Kondisinya terjadi angin kencang, kemudian pohon diameter satu meter dalam kondisi tua dan lapuk. Kejadian pukul 15.00 WIB

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menyatakan bahwa belasan tempat usaha di wilayah Kecamatan Lawang, dilaporkan mengalami kerusakan akibat pohon tumbang yang dipicu peristiwa angin kencang.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat, mengatakan bahwa dampak peristiwa angin kencang, menyebabkan pohon dengan diameter satu meter roboh dan menyebabkan belasan kios rusak.

Baca juga: BPBD Cilacap siagakan personel antisipasi dampak angin kencang

"Kondisinya terjadi angin kencang, kemudian pohon diameter satu meter dalam kondisi tua dan lapuk. Kejadian pukul 15.00 WIB," kata Sadono.

Sadono menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Malang, ada sebanyak delapan kios usaha yang mengalami rusak berat, sementara empat lainnya rusak sedang.

Menurutnya, pohon yang tumbang tersebut, berada dekat dengan Pujasera Lawang yang berada di Jalan Tawang Argo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Baca juga: Pohon tumbang tutup jalur nasional penghubung Pulau Madura

"Tidak ada korban jiwa, namun, sejumlah warung mengalami kerusakan, dimana delapan warung rusak berat karena tertimpa pohon tumbang," tambahnya.

Pascakejadian tersebut, lanjutnya, tim BPBD Kabupaten Malang dibantu sejumlah elemen terkait termasuk masyarakat setempat melakukan pembersihan material pohon tumbang yang menimpa belasan kios tersebut.

"Kami lakukan proses pembersihan dan pemotongan dahan serta kayu yang menimpa kios warung," katanya.

Baca juga: Sejumlah rumah di Bantul rusak tertimpa pohon tumbang saat hujan deras

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

trik gacor mahjong ways

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

agen gacor

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024