ligaslot

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

sidneyprize

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Yuan Zun

betking88

Sepuluh personel Polsek Tanah Abang diperiksa terkait 16 tahanan kabur******

Kapolda Metro Jaya juga memerintahkan dilakukan tindakan disiplin yang tegas terhadap petugas penjaga tahanan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak sepuluh personel Polsek Tanah Abang harus menjalani pemeriksaan untuk mendalami adanya unsur kesalahan dan kelalaian terkait dengan 16 tahanan yang kabur pada Senin (19/2).

“Atas kejadian ini, bapak Kapolda Metro Jaya telah memerintahkan Bidpropam Polda dan juga Polres Jakarta Pusat untuk melakukan audit atas kejadian pengamanan ruang tahanan di Polsek Tanah Abang,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan hingga saat ini, setidaknya sudah 10 personel Polsek Tanah Abang telah menjalani proses pemeriksaan untuk mendalami unsur kesalahan dan kelalaian petugas jaga tahanan.

Susatyo juga menjelaskan Kapolda Metro Jaya juga memerintahkan dilakukan tindakan disiplin yang tegas terhadap petugas penjaga tahanan Polsek Tanah Abang.

“Jadi 10 anggota tersebut termasuk para petugas jaga kemudian berjenjang baik itu Kapolsek ataupun Wakapolsek itu semua dilakukan pemeriksaan secara intensif,” jelas Susatyo.

Sebelumnya pada Senin (19/2), sebanyak 16 tahanan di Polsek Tanah Abang diketahui kabur sekitar pukul 02.00 WIB. Tahanan tersebut kabur melalui terali sel kamar mandi yang sudah dipotong menggunakan gergaji.

Sebelumnya, ke-16 tahanan secara bergantian menggergaji terali kamar mandi sel secara bergantian selama tiga minggu. Mereka menutupi suara gergaji dengan cara bernyanyi bersama-sama.

Kemudian pada pukul 02.40 WIB, petugas jaga tahanan melakukan pengecekan dan mendapati sel nomor dua telah kosong dengan terali dan serpihan dinding sudah jatuh. Petugas pun segera memeriksa ke belakang Polsek dan mendengar keterangan dari warga sekitar bahwa ada sekelompok orang yang berlarian menuju jalan raya.

Pada hari yang sama, petugas berhasil menangkap dua dari 16 tahanan yang kabur. Sementara kini, polisi juga telah menangkap delapan tahanan lainnya.

Tak hanya itu, polisi juga telah menangkap Rizky Amelia yang merupakan istri dari salah satu tahanan yang kabur. Rizky ditangkap karena membantu menyelundupkan gergaji saat menjenguk sang suami di Polsek Tanah Abang.
Baca juga: Polisi: Tahanan pakai gergaji untuk kabur dari sel Polsek Tanah Abang
Baca juga: Delapan tahanan yang kabur dari Polsek Tanah Abang ditangkap polisi
Baca juga: Soal tahanan yang kabur, Kompolnas: Perlu adanya evaluasi di Polsek

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

akun slot terpercaya dan gacor

Jokowi apresiasi MNP sebagai pelabuhan terdalam******

Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Makassar (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberadaan Makassar New Port (MNP) sebagai pelabuhan terdalam di Indonesia yakni 16 meter yang dinilai sangat baik untuk pelayanan bongkar muat kontainer.

"Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta," kata Jokowi pada peresmian MNP di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, keberadaan MNP ini yang mendukung konektivitas pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan juga efisiensi biaya logistik.

Sebelumnya, lanjut dia, biaya logistik negara rata-rata 24 persen jauh lebih tinggi dari biaya logistik negara tetangga yang hanya 9 - 12 persen. Hal itu karena pelabuhan di Indonesia belum terintegrasi dengan industri atau pabrik yang jauh dari pelabuhan.

Namun setelah pelabuhan terintegrasi seiring dengan mergernya Pelindo I, II, III dan IV, biaya logistik sudah turun menjadi 14 persen.

"Meski ini masih tetap di atas biaya logistik dari negara lain, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Jokowi.

Sementara itu, "Djewelling Time" atau masa tunggu kapal di pelabuhan, lanjut dia, sebelumnya 5-7 hari, setelah terjadi efisiensi kini rata-rata dibawah tiga hari.

Untuk kapasitas muatan pelabuhan sebelumnya hanya 750 ribu TEUs kini sudah mencapai 2,5 juta TEUs.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung pelabuhan kontainer yang lama itu dapat dijadikan "city center". Namun itu tergantung persetujuan dari wali Kota Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Baca juga: Moeldoko optimistis MNP rampung pertengahan 2023
Baca juga: Pelindo siap lakukan pembebasan lahan akses tol MNP
 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

wadah pemikir perkotaan

akun resmi slot

Hadi ingin masukan Mahfud demi tuntaskan PR di Kemenko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapatkan masukan dari pendahulunya Prof. Mahfud Md. terutama mengenai pekerjaan rumah (PR) di Kemenko Polhukam yang perlu segera dirampungkan.

Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menko Polhukam setelah dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, dan menerima jabatan itu dari Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt.) Menko Polhukam selama kurang dari 20 hari setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Mahfud Md.

“Untuk bertemu Prof. Mahfud pasti karena sebagai orang timur, tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan, apa permasalahannya yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan, walaupun waktunya hanya delapan bulan, tetapi saya akan kerja fulluntuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” kata Hadi saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Terlepas dari niatan itu, Hadi belum menyebutkan waktu dia berencana menemui Mahfud.

Dalam jumpa pers yang sama, Hadi menyebut ada dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi.

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Dia saat jumpa pers terakhirnya sebagai menko Polhukam pada awal bulan ini (1/2) menyebut ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang dia titipkan ke Presiden Jokowi saat mundur sebagai menko polhukam, yaitu soal penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK yang menurut dia sebaiknya dihentikan karena tidak adil bagi para hakim.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Baca juga: Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Ruxi Xie Chicheng

daftar maxwin slot

PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah******

Washington (ANTARA) - Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis menyatakan keprihatinan setelah Badan Pangan PBB menghentikan pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan ke Jalur Gaza bagian utara.

"Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan kekurangan gizi parah, dan pengiriman bantuan dikurangi ketika jumlahnya perlu ditingkatkan," kata Francis.

"Saya menegaskan kembali tuntutan saya dan Majelis Umum PBB yang berulang kali menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Ini adalah masalah hidup dan mati, termasuk anak-anak yang tidak bersalah," tulis Francis di X.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada Selasa mengumumkan bahwa mereka menghentikan pengiriman bantuan pangan yang sangat dibutuhkan ke Gaza utara "sampai kondisi memungkinkan distribusi secara aman."

"WFP sangat berkomitmen untuk segera menjangkau orang-orang yang putus asa di seluruh Gaza, tetapi keselamatan dan keamanan untuk menyalurkan bantuan pangan itu penting - dan bagi orang-orang yang menerimanya - harus dipastikan," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan dari 29.410 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal serta kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Sementara itu, kurang dari 1.200 warga Israel diyakini telah tewas dalam serangan Hamas.

Perang Israel di Gaza telah memaksa 85 persen penduduk wilayah itu menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan pangan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Arab Saudi sebut Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Baca juga: AS akui tingginya kerawanan pangan di Gaza, minta tingkatkan bantuan

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

slot online mudah menang

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024