dragon99

Mengguncang langit

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pemprov Jabar Bangun Hunian Griya Pekerja******

BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Griya Pekerja, sebuah hunian layak dan terjangkau bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama pembangunan Griya Kerja ini ditandai oleh penandatanganan MoU antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pusat Distribusi (PDP) Provinsi Jawa Barat, Selasa (18/7).

"Hari ini saya bersama Kang Emil melakukan penandatangan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jabar untuk bersinergi menyediakan hunian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk rumah susun sewa (rusunawa) yang kami beri nama Griya Pekerja," ucap Anggoro.

Anggoro menambahkan, pembangunan Griya Pekerja ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan dan kesempatan bagi tenaga kerja untuk memperoleh fasilitas pemukiman yang memadai dan tak jauh dari lokasi bekerja.

Selain itu, dengan dekatnya tempat tinggal menuju lokasi kerja akan meminimalisir risiko yang sangat mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Karenanya dia berharap pekerja bisa bekerja dengan optimal, bekerja keras dan bebas cemas yang berujung dapat meningkatnya produktifitas dalam bekerja.

"Direncanakan akan kita bangun setinggi 5 lantai dan terdiri dari 150 unit serta dilengkapi berbagai fasilitas umum guna mendukung kesejahteraan hidup seluruh penghuninya," ucap Anggoro.

"Lokasinya juga strategis, berada di dekat Kawasan Ekonomi Khusus Lido serta dekat dengan 16 perusahaan kategori skala besar," tambahnya.

Sebagai informasi, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki 4 Griya Pekerja dengan total lebih dari 1.800 kamar. Dengan rincian 2 tower di Cikarang dengan 245 kamar dan luas tanah 7.480 m2.

Kemudian di Bumi Lancang Kuning Batam dengan 6 tower, 564 kamar, dengan luas 20.004 m2. Lalu di Muka Kuning Batam dengan jumlah 1 tower, 78 kamar dan luas 2.984 m2.

"Terakhir di Kabil Batam dengan jumlah 10 tower, 1.000 kamar dan luas tanah 10.000 m2," kata Anggoro.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyampaikan kerja sama pembangunan Griya Pekerja ini akan membantu pihaknya mencapai misi melahirkan manusia yang produktif sekaligus mensejahterakan pekerja di wilayah Jawa Barat.

Ridwan menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan terbaik di Pulau Jawa. Menurutnya, hal itu sudah jauh lebih baik dibanding sebelum Covid-19.

"Provinsi Jawa Barat berhasil membuat 310 ribu warganya tidak lagi berstatus fakir miskin tapi kelas menengah, salah satunya dengan strategi (hunian) ini," ucap pria yang karib disapa Kang Emil tersebut.

"Tingkat pengeluaran mereka bisa diturunkan, karena bisa bulanan untuk huniannya tinggal di apartemen transit yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PUPR dan berikutnya dengan BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

Adapun dalam acara penandatangan MoU ini juga diserahkan juga secara simbolis santunan kematian dan juga manfaat beasiswa kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu dilakukan penyerahan simbolis kunci rumah kepada peserta BPJS ketenagakerjaan yang menggunakan fasilitas Manfaat Layanan Tambahan yaitu kredit kepemilikan rumah.

Menutup kegiatan tersebut, Ridwan mengatakan bahwa Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan agar berjalan optimal di wilayah kerjanya.

Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur bagaimana mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan

"Bersama BPJS Ketenagakerjaan kita akan membangun (Griya Pekerja) di Bogor, juga di Sukabumi di mana ada lahan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita akan bangunkan, karena hukum ekonominya sudah ada, dana membangunnya dari BPJS Ketenagakerjaan, tanahnya dari kami," tutur Ridwan

"Ini harus dikombinasikan dengan konsep rusun nempel ke pabrik di kawasan industri, kalau ini digabung, insyaAllah kesejahteraan Jawa Barat ini luar biasa," pungkasnya.

Yi Feng Luo Lanxue

PPI Akan Beri Kompensasi Bagi Pengusaha yang Bongkar Muat di Patimban******

PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) siap memberikan insentif atau kompensasi ongkos bagi pengusaha yang memindahkan bongkar muat dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Patimban.

Dalam Forum Group Discussion Patimban Connection, sejumlah pengusaha mengeluhkan beban biaya yang bengkak saat mengangkut barang dari Pelabuhan Patimban ke pabrik.

Apalagi jika lokasi pabrik mereka berada di kawasan Cikarang, Bekasi, yang lebih dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurutnya, selama volume bongkar muat cukup banyak untuk bisa dilayani di terminal kendaraan, Patimban International Car Terminal (PICT) bersedia memberikan kompensasi kepada pengusaha.

"Untuk mengkompensasi itu, selama volumenya acceptablemaksudnya cukup banyak untuk bisa dilayani di terminal kendaraan, tentunya PICT open diskusi bersama kami mengkompensasi transport cost. Itu hitung-hitungan komersial saja, jadi mungkin sekali (kompensasi)," kata Fuad di Hotel Mercure Karawang, Rabu (12/7).

Untuk besaran kompensasi, Fuad mengatakan hal itu akan disesuaikan dengan volume muatannya.

"Dari sisi bisnis, pada saat bapak (pengusaha) kirim volume berapa, itu minta diskonnya berapa? Sesederhana itu dan nanti akan didiskusikan. Ini B2B. Hitung-hitungan bisnis saja, ya sudah kalau mau diskon segini, nanti volumenya tambah segini. Ujung-ujungnya pasti ke sana," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengaku belum tahu soal rencana kompensasi ini.

Namun, ia menyebut ada peluang kompensasi itu berupa subsidi silang.

Dian menegaskan rencana ini harus dikomunikasikan dengan stakeholder terkait. Termasuk perlunya kajian lebih lanjut.

"Saya juga belum tahu. Mungkin nanti bisa saja subsidi silang. Tapi kembali lagi perlu ada komunikasi, kajian atau analisis. Saya orang baru, harus hitung-hitungan kalau bapak (pengusaha) dari sebelumnya Cikarang ke Priok, lalu bagaimana Cikarang ke Patimban," tutur Dian.

Dian menuturkan saat ini terminal kendaraan di Pelabuhan Patimban sanggup menampung 218 ribu unit mobil completely built up (CBU). Bahkan, ditargetkan bisa menampung 600 ribu CBU di 2025 mendatang.

Adapun pada 2021, terminal kendaraan Patimban bisa menampung muatan 31.856 CBU atau 5 persen dari kapasitas. Lalu, tahun lalu meningkat mencapai 198.604 CBU alias 91,1 persen. Sedangkan tahun ini sudah mencapai 97.798 CBU atau 44,86 persen dari kapasitas.

Sementara laporan PPI mencatat volume bongkar muat di Pelabuhan Patimban sepanjang Januari-Desember 2022 mencapai 200.519 kendaraan. Rinciannya, ada 182.293 kendaraan muat dan 18.226 lainnya bongkar, baik domestik maupun internasional.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Erick Harap Rosan Roeslani Mampu Bawa BUMN Jadi Pemain Global******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan pesan khusus kepada Rosan Roeslani yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri BUMN II.

Erick berharap kehadiran Rosan di lembaganya bisa membawa perusahaan negara menjadi pemain tidak hanya di dalam negeri, tapi juga kancah global.

"Selamat datang Bapak Rosan Roeslani yang punya kiprah mentereng di dunia internasional, baik sebagai pengusaha maupun diplomat. Harapan kita hal ini akan semakin menguatkan upaya BUMN untuk go global," kata Erick dalam keterangan tertulis, Senin (17/7).

Dengan pengalaman itu, Erick tak meragukan kredibilitas dan kapabilitas Rosan dalam memberikan warna baru dalam upaya transformasi BUMN ke depan.

"Ia memiliki pengalaman sebagai seorang bankir, ketua Kadin Indonesia, dan duta besar RI untuk Amerika Serikat, sehingga diharapkan dapat mendorong strategi besar BUMN agar semakin banyak lagi BUMN di berbagai sektor yang mampu berkiprah sebagai pemain global," ujar Erick.

Lihat Juga : Rosan Roeslani, Pentolan Pengusaha yang Dijadikan Jokowi Wamen BUMN

Rosan dipilih Jokowi menggantikan posisi Pahala Nugraha Mansury, yang juga dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) hari ini.

Sebelumnya, Rosan juga sempat menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, ia mengundurkan diri pada Agustus 2021 lalu karena ditunjuk sebagai duta besar RI untuk AS.

Tak hanya itu, Rosan juga merupakan pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Rosan juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM), sebagaimana dilansir dari laman resmi perusahaan tersebut.

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Rosan menempuh pendidikan Management, General Business and Finance di Oklahoma State University (Amerika Serikat).

Ia juga meraih gelar MBA (Master of Business Administration) dan MA (Master of Arts) di Antwerpen Europe University dengan predikat cumlaude.

Rosan juga aktif mengajar di berbagai institut keuangan dan berbagai lembaga pendidikan. Tak hanya itu, ia aktif mengikuti berbagai seminar dan kursus dalam bidang pasar modal, pasar uang, dan produk derivatif.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

INA Akuisisi 2 Ruas Tol Hutama Karya Senilai Rp20 T******

Indonesia Investment Authority (INA) melalui anak usahanya PT Swarna Investasi Indonesia (Swarna) mengakuisisi dua ruas jalan Tol Trans Sumatradari PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp20,5 triliun.

Kedua ruas itu adalah Medan-Binjai (MB) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (BTB) sepanjang 157 kilometer (km).

Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah berharap akuisisi ini dapat membawa manfaat besar karena pembiayaannya bersifat ekuitas dan bukan utang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan sebenarnya ada ada satu lagi ruas jalan Tol Trans Sumatera yang akan diserahkan ke INA yaitu Terbanggi Besar-Pematang-Panggang-Kayu Agung. Namun saat ini masih dalam proses perbaikan

"Sekarang masih proses perbaikan. Kalau sudah kita perbaiki, kualitasnya baik dan traffic-nya juga baik, kita akan tawarkan ke INA juga," katanya.

Meski sudah mendapatkan investasi, Tiko mengatakan Hutama Karya tetap akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Namun, ia berharap Hutama Karya tidak terus bergantung pada suntikan negara.

"Kita enggak mau HK terus PMN. Jadi sebagian PMN, sebagian dikurangi dengan dilepas ke investor," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Satgas UUCK Bantu Perempuan Nelayan Urus SPP******

Ratusan perempuan nelayan yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Sumatera Utara telah mendapatkan pemahaman baru tentang Sertifikat Produk Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Sertifikat Halal.

Pemahaman ini mereka dapatkan melalui workshop berjudul 'Kemudahan Perizinan Berusaha' yang digelar oleh Satuan Tugas Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) di Belawan, Medan. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pandangan baru dan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha bagi perempuan nelayan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kegiatan tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, produk olahan yang berbahan baku unggas atau daging, seperti bakso ikan, akan dikenakan biaya untuk pengurusan Sertifikasi Halal reguler.

"Contohnya bakso ikan, itu masuk Sertifikasi Halal reguler. Biaya sekitar Rp650 ribu, atau bisa sampai 1,5 hingga 2 juta rupiah," kata Siti dalam keterangan tertulis, Rabu (19/7).

Untuk memperoleh Sertifikasi Halal, UMK harus mencantumkan seluruh bahan baku beserta Sertifikasi Halal dari produsen bahan baku tersebut dalam dokumen pengurusan izin. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian dan kehalalan produk.

Hal lain yang patut diketahui pelaku UMK, yakni syarat pengurusan Sertifikasi Halal wajib menyertakan NIB, serta penyelia halal.

Selain itu, Siti menambahkan, ada satu faktor penting lain yang patut diketahui. UUCK berhasil mempersingkat proses pengurusan Sertifikasi Halal menjadi hanya sekitar 12 hari kerja sejak pendaftaran, dan Sertifikasi Halal ini berlaku selamanya.

Di sisi lain, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Sarmauli Purba, menyoroti peningkatan efisiensi dalam pengurusan izin usaha berkat Undang-Undang Cipta Kerja.

"Dulu pengurusan SPP-IRT cukup lama, sekitar 1-2 bulan. Tapi sekarang, dengan adanya UUCK bisa terbit dalam 1 hari, bahkan hitungan menit asalkan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan sistem," ujar Sarmauli.

Namun, ia menegaskan, penting untuk diingat bahwa SPP-IRT hanya berlaku untuk UMK yang dalam proses produksinya menggunakan alat atau mesin manual hingga semi otomatis. UMK dengan pabrik besar yang menggunakan mesin otomatis harus mengurus izin edar ke BPOM.

SPP-IRT hanya dapat diberlakukan untuk produk pangan dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Olahan pangan tertentu seperti pangan steril komersial, yang diproses dengan pasteurisasi, atau pembekuan tidak diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Sarmauli juga menambahkan bahwa pemohon SPP-IRT dapat mengurusnya melalui sppirt.pom.go.id dan akan mendapat pelatihan bimbingan pangan. Selain itu, label yang diunggah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan izin SPP-IRT ini berlaku selama 5 tahun.

Dengan adanya kemudahan perizinan usaha dan sertifikasi Halal ini, diharapkan pelaku UMK, terutama perempuan nelayan di Sumatera Utara, dapat mengoptimalkan usaha mikro mereka dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal.

Buku keinginan

Jejak Penerbangan Husein Sastranegara Pindah ke Kertajati Sejak 2019******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya mulai memindahkan penerbangan Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Bandara Kertajati, Majalengka pada 2019 lalu. Namun, hal tersebut terbilang gagal dan akan diulang kembali pada Oktober 2023.

"Dimulai Oktober akan operasi penuh. Artinya, dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet," kata Jokowi di Bandara Kertajati, Selasa (11/7).

Selain pesawat jet, Jokowi berharap proses pemindahan penerbangan pesawat baling-baling dari Husein Sastranegara ke Kertajati dapat berjalan lancar, maksimal dalam satu tahun.

Namun, kepindahan itu tidak mulus. Bahkan, maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink terpaksa menutup 3 rute penerbangan dari Kertajati.

Farin yang saat itu masih menjabat sebagai Corporate Communication Citilink merinci tiga rute yang ditutup, yakni Denpasar-Kertajati pulang pergi (PP), Palembang-Kertajati (PP), dan Medan-Kertajati (PP). Alasannya, penerbangan dari Bandara Kertajati sepi peminat.

"Penutupan rute ini dilakukan setelah adanya evaluasi bahwa saat ini sedang 'low season' sehingga tingkat keterisian kursi (seat load factor) menjadi cukup rendah di rute-rute tersebut," kata Citilink saat itu.

Sejatinya, Bandara Kertajati merupakan proyek strategis nasional (PSN). Namun, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengakui bahwa bandara internasional tersebut berstatus PSN yang belum sesuai harapan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan torehan buruk Bandara Kertajati kala itu dikarenakan belum rampungnya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

"Kalau sukses, contohnya moda raya terpadu (MRT). Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," kata Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Wahyu mengatakan pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan akses jalannya.

Ia menegaskan seharusnya pembangunan bandara diikuti dengan ekosistemnya. Wahyu mengatakan ketidakberhasilan Bandara Kertajati bisa menjadi pembelajaran PSN berikutnya.

"Pada waktu bangun Kertajati, kita hanya bangun bandara. Padahal kalau bangun bandara kita harus bangun ekosistem, misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan misalnya pemadam kebakaran dan hospital," jelas Wahyu.

"Kita belajar di Bandara Kulon progo (YIA), kita siapkan semua, termasuk ekosistem. Kita tetap belajar, tapi kita yakin bahwa pembangunan infrastruktur pasti ada dampaknya dan agak sulit kalau mencari kekurangannya," tutupnya.

Presiden Jokowi juga mengakui hal tersebut. Ia mengatakan Tol Cisumdawu memainkan peran penting dalam keberlangsungan Bandara Kertajati.

Sayang, Tol Cisumdawu yang dibangun sejak 2011 molor karena masalah pembebasan lahan. Jokowi mengakui pembangunan 12 tahun lamanya itu membuat Bandara Kertajati yang sudah rampung duluan kesulitan menunjukkan tajinya.

Kini, Jokowi sudah meresmikan tol Cisumdawu pada 11 Juli 2023. Ia berharap rampungnya tol dengan terowongan kembar sepanjang 472 meter itu bisa membantu Bandara Kertajati penuh sesak penumpang.

"Kita harapkan setelah jalan tol ini selesai, jalan tol Cisumdawu selesai, Bandara Kertajati Oktober (2023) nanti sudah operasional penuh. Sekarang sudah dimulai dengan penerbangan embarkasi haji untuk Jawa Barat dan beberapa penerbangan yang sudah masuk," harap Jokowi saat meresmikan Tol Cisumdawu.

"Saya melihat Bandara Kertajati yang didukung Tol Cisumdawu adalah airportmasa depan kita. Karena sekarang sudah mulai banyak keinginan negara-negara luar untuk masuk equity-nya, berpartner di Bandara Kertajati, baik mengoperasikan maupun meningkatkan trafficlalu lintas penerbangan yang ada," tutup Jokowi.

[Gambas:Video CNN]