cuan365

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

'Crazy Rich' Mackenzie Scott Donasi Rp31 T dalam 7 Bulan Terakhir******

Salah satu wanita terkaya di dunia, Mackenzie Scottmenyumbangkan hampir US miliar atau Rp31 triliun (asumsi kurs Rp15.561 per dolar AS) kepada lebih dari 300 organisasi selama 7 bulan terakhir.

MelansirCNN, capaian ini diunggah dalam sebuah akun Medium, bersamaan dengan pengumuman mantan suami Scott, pendiri Amazon Jeff Bezos, yang mengaku akan menyumbangkan sebagian besar kekayaannya selama hidup.

Sejak perceraiannya dengan Bezos, Forbesmemperkirakan Scott kini telah memberikan US,4 miliar atau setara Rp224 triliun kepada lebih dari 1.500 organisasi. Donasi terakhirnya berjumlah US,99 miliar atau Rp30,9 triliun.

Meskipun jumlah donasi spesifik tidak dipublikasikan, beberapa organisasi telah mengumumkan berapa banyak yang telah mereka terima dari dermawan. Bulan lalu, Girl Scouts of the USA mengatakan menerima sumbangan individu terbesar yang pernah ada dari Scott, dengan total US,5 juta.

Setidaknya, Scott telah memberikan US6 juta atau Rp6,78 triliun kepada Habitat for Humanity International dan afiliasinya pada Maret lalu untuk mempromosikan kepemilikan rumah di komunitas kulit hitam dan minoritas.

Selain itu, Scott juga mencatat dari 343 organisasi yang ia sumbang, sebagian besar adalah "kolam" donasi yang nantinya akan disebarkan ke berbagai kelompok kecil untuk tujuan bersama.

Scott membuat pengumuman terkait sumbangan itu pada hari yang sama dengan Bezos, bersama dengan pasangannya saat ini Lauren Sanchez, mengatakan kepada CNN bahwa dia berencana untuk memberikan sebagian besar kekayaan bersihnya selama hidup senilai US4 miliar atau Rp1.900 triliun.

Meskipun Bezos tak merinci detail sumbangan yang diberikan, ia mengaku akan mencurahkan sebagian besar kekayaannya untuk memerangi perubahan iklim dan mempersatukan umat manusia.

Selain itu, Bezos juga sempat dikritik karena tidak menandatangani Giving Pledge atau tanda komitmen bagi para orang-orang kaya di dunia yang ingin mendedikasikan sebagian besar kekayaan mereka untuk amal.

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Harga Pangan di Spanyol Melesat ke Rekor Baru******

Harga pangan di Spanyolmelesat 15,4 persen pada Oktober 2022 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu merupakan rekor baru sejak pencatatan dilakukan oleh Institut Statistik Nasional Spanyol pada 1994 lalu.

Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, harga pangan itu naik 2,3 persen. Mereka merinci kenaikan harga pangan terbesar terjadi pada sayur-sayuran.

Tercatat harga sayur-sayuran melonjak sampai dengan 25,7 persen. Lonjakan kedua dialami oleh telur yang harganya naik 25,5 persen. Sedangkan ketiga, dialami oleh golongan biji-bijian yang harganya naik 22,1 persen. 

Selain perang, lonjakan harga juga dipicu kekeringan ekstrem dan gelombang panas berturut-turut yang melanda Spanyol tahun. Bencana itu telah membuat panen buah dan sayuran di negara yang menjadi produsen terkemuka di Uni Eropa itu jatuh.

Meski harga bahan pangan melonjak, tingkat inflasi di Spanyol secara keseluruhan melambat menjadi 7,3 persen pada Oktober kemarin, turun dari 8,9 persen dibanding September.

Tak hanya itu, inflasi juga menjauh dari 10,8 persen yang merupakan level tertinggi 38 tahun pada Juli lalu.

Penurunan inflasi ini terjadi akibat jinaknya tagihan listrik. Pasalnya, pada Oktober kemarin tagihan turun 22,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Daftar Investasi yang Diraih Indonesia di Sela KTT G20******

Puncak acaraKTT G20 digelar pada 15 sampai 16 November 2022. Tercatat, sudah ada beberapa komitmen investasi yang diberikan investor asing kepada Indonesia dalam event tersebut.

1. Amerika Serikat

Presiden AS Joe Biden mengumumkan besaran investasi di Indonesia, termasuk perjanjian US,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) antara ExxonMobil dengan Pertamina.

Investasi yang dilakukan AS berbentuk kesepakatan antara ExxonMobil dengan Pertamina. Kerja sama akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia.

Penurunan emisi karbon dalam investasi AS ini juga diklaim bakal memastikan peluang ekonomi bagi para pekerja Indonesia serta membantu cita-cita RI mencapai net-zero emisi pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Tidak hanya itu, AS dan Indonesia juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation(MCC) senilai US8 juta untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi RI serta tujuan pengembangan lainnya.

Rincian dana dalam kerja sama program MCC tersebut adalah US9 juta disumbang oleh AS dan US juta sisanya dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia.

2. China

Kesepakatan investasi juga terjadi pada gelaran B20 Investment Forum yang berlangsung selama 13-14 November di Nusa Dua, Bali.

Kementerian Investasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd., produsen ternary precursor asal China, untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini memiliki nilai investasi US miliar.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Investasi Ikmal Lukman dan Chairman CNGR Advanced Material Co Ltd Deng Weiming dan disaksikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Dalam MoU, Kementerian Investasi akan bertanggung jawab untuk membantu CNGR Advanced Material memperoleh semua penerbitan izin proyek, termasuk insentif investasi dari pemerintah.

Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menyukseskan program ekosistem kendaraan listrik, termasuk melalui kerja sama dengan produsen prekursor tersebut.

"Indonesia konsisten pada transformasi ekosistem melalui hilirisasi. Ini terjadi karena reformasi melalui UU Cipta Kerja," ujarnya dalam keterangan resmi.

"Saat ini, seluruh perizinan tersentral di OSS berbasis risiko. Lewat OSS, semua clear. Jadi, tidak ada lagi cara-cara lama di bangsa ini. Tax holiday dan tax allowance dulu di Kementerian Keuangan, sekarang cukup di Kementerian Investasi. Bisa cepat, yang penting satu, bisnis benar," terang Bahlil.

Selain itu, Ketua B20 Shinta W Kamdani mengungkapkan 18 perusahaan dari 11 negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) investasi di sektor EBT dan energi bersih dengan total nilai Rp75 triliun.

Dirinya memastikan bahwa pelaksanaan B20 memberikan dampak bagi peningkatan investasi Indonesia, tidak hanya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Ia pun optimistis capaian investasi itu akan berlanjut melalui kesepakatan-kesepakatan investasi lainnya yang bisa bermanfaat untuk melalui kerjasama dengan sektor bisnis global.

"Investasi besar ini bisa masuk atas dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM yang membantu mengelola peluang investasi menjadi investasi yang riil," kata Shinta.

3. Jepang dan Inggris

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim Jepang dan Inggris melirik dan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Budi Karya, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

MoU yang diteken, yakni pertama, Memorandum of Cooperation (MoC) antara RI dengan Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kedua, kata Budi Karya, Letter of Intent (LoI) antara RI dengan Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Menurutnya, saat ini banyak negara yang ingin berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," terangnya.

4. Kesepakatan dengan Turki

Tak cukup sampai di situ, Indonesia dan Turki menjalin kesepakatan bilateral terkait produksi bus listrik di dalam negeri dan pembangunan jalan tol Trans Sumatra.

Untuk bus listrik, kerja sama dilakukan oleh pabrikan bus listrik Karsan dari Turki dengan PT. Schahmindo Perkasa (Credo Group). Sedangkan, proyek jalan tol Trans Sumatra dilakukan antara PT Hutama Karya dengan kontraktor Turki, ERG Insaat.

Penandatanganan antar dunia usaha tersebut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu.

"Sesuai arahan Presiden, ada sejumlah kesepakatan penting antar dunia usaha yang selama ini kita dorong dan sudah dalam proses finalisasi. Namun baru dua kesepakatan ini yang sudah siap ditandatangani", ujar Lalu M. Iqbal, Duta Besar Indonesia untuk Turki, yang juga hadir pada kesempatan penandatanganan kesepakatan tersebut, Senin (14/11).

"Sekarang kita akan fokus untuk segera realisasi kesepakatan yang sudah ditandatangani dan mempercepat kesepakatan-kesepakatan yang masih dalam pembahasan," imbuhnya.

Kesepakatan juga dilakukan antara pemerintah dengan menandatangani kerja sama pertahanan, lingkungan hidup, kehutanan, riset teknologi dan inovasi, serta bantuan kerja sama pembangunan.

[Gambas:Video CNN]