kakek mirip zeus

Karier hiburan Nona Hou Fu

olympus maxwin

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Penciptaan Bintang

bukumimpislot

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.

Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Pingchuan Su Yan

idr88

Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua******

Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat

Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa. 

Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.

Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.

"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

tukang sampah pesawat

autospin777

Fun Sport meriahkan perayaan HUT Ke******

Jakarta (ANTARA) - Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL) menggelar kegiatan Fun Sport (olahraga menggembirakan), untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kopaska pada 31 Maret 2024.

Fun Sport yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu, terdiri dari tiga jenis perlombaan yakni Fun Run, Fun Bike serta Fun Walk yang diikuti 1.500 peserta dari personel TNI/Polri dan masyarakat umum.

Fun Run memiliki jarak tempuh sejauh tujuh kilometer dengan dua titik water station serta 2 titik spring, sedangkan untuk Fun Bike ditempuh dengan jarak 17 kilometer dan Fun Walk dengan jarak dua kilometer.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Panglima Koarmada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto melepas salah satu cabang perlombaan yakni Fun Run.

"Saya senang berbahagia dan bangga, hari ini bisa hadir secara langsung bersama Pangkoarmada RI dan keluarga besar Kopaska," kata AHY.

Dia berharap kegiatan kegiatan itu dapat meleburkan kebersamaan antara prajurit TNI khususnya Angkatan Laut dan masyarakat DKI Jakarta.

"Kopaska sebagai pasukan elit TNI AL, semoga semakin sukses, semakin jaya di darat, laut dan udara. Semoga terus menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia," harap AHY.

Selain Fun Sport, juga digelar seiumlah acara menarik seperti panggung hiburan, senam aerobik dan doorprize yang berhadiah sepeda motor, sepeda listrik, sepeda gunung, berbagai hadiah hiburan, hingga uang tunai puluhan juta rupiah.

Kegiatan itu diselenggarakan atas keria sama antara TNI Angkatan Laut dengan Federasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Indonesia Cycling Federation (ICF), Federasi Triathlon Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta.

Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) adalah salah satu komponen penting sebagai pasukan elit TNI AL yang mempunyai spesialisasi khusus, yaitu peperangan laut khusus. Kopaska TNI AL didirikan oleh Presiden Soekarno pada 31 Maret 1962, dengan semboyan "Tan Hana Wighna Tan Sirna" yang artinya "Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi".

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

cara dapat uang dollar

BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke******

Logo baru ini menyimpulkan optimisme yang menggambarkan BTN yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperkenalkan logo baru bersamaan momen HUT ke-74 perusahaan yang jatuh pada 9 Februari 2024.

Peluncuran logo baru itu dilakukan di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu.

Logo baru itu memiliki beberapa perubahan dibandingkan logo sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah huruf "BTN" yang tadinya kapital, kini menjadi huruf kecil. Selain itu, terdapat garis merah kecil di atas huruf BTN.

Nixon mengatakan logo baru ini menyimpulkan optimisme yang menggambarkan BTN yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, huruf kecil menyimbolkan kerendahan hati yang menggambarkan bahwa BTN mudah didekati dan memahami kebutuhan nasabah agar dapat mencapai tujuan hidup.

Garis merah di atas huruf BTN menyimpulkan bank yang progresif dan terus mau melangkah maju, sehingga bank BTN ingin menetapkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang visioner, konsisten, dan mampu berkembang secara progresif.

“Kami juga tetap akan mempertahankan taglineyang selama ini kami dorong kepada masyarakat muda dan milenial untuk mulai menabung dan memiliki rumah dengan tagline‘karena hidup gak cuma tentang hari ini’", kata Nixon.

Erick menyampaikan bahwa BTN adalah salah satu contoh bank yang sehat karena dapat menghasilkan laba bersih Rp3,5 triliun pada tahun lalu.

Ia berharap BTN dapat menjadi bank yang bisa membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlogatau kekurangan perumahan di Indonesia.

“Saya ingatkan juga kepada jajaran direksi dan komisaris BTN untuk benar-benar membangun ekosistem solusif antara BTN, Rumah Umum Nasional, pemerintah, dan kereta api untuk membangun rumah yang bisa dimiliki para milenial,” ujar Erick.

Baca juga: BTN sebut insentif KPR pemerintah dongkrak pembelian rumah
Baca juga: BTN beri penghargaan 42 mitra pengembang capai target penyaluran KPR
Baca juga: OJK: Belum ada permohonan tertulis terkait merger BTN Syariah-Muamalat

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Naga perang datang ke pintu

pinjaman 15 juta langsung cair

SAR Semarang evakuasi warga AS penumpang kapal pesiar yang kena stroke******

Saat kapal sudah berlayar sekitar 64 km dari Pelabuhan Semarang, ada laporan tentang penumpang yang membutuhkan evakuasi

Semarang (ANTARA) - Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang warganegara Amerika Serikat (AS), penumpang kapal pesiar Viking Cruise yang mengalami serangan stroke saat berada di perairan Laut Jawa, di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono dalam siaran pers di Semarang, Minggu, mengatakan Viking Cruise sempat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Menurut dia, Viking Cruise kemudian kembali berlayar dari Pelabuhan Semarang menuju Ho Chi Minh, Vietnam, pada Sabtu (2/3) malam.

"Saat kapal sudah berlayar sekitar 64 km dari Pelabuhan Semarang, ada laporan tentang penumpang yang membutuhkan evakuasi," katanya.

Baca juga: Tim SAR evakuasi jenazah korban bunuh diri di dalam sumur di Jepara

Kantor SAR Semarang, lanjut dia, mengirimkan tim dengan menggunakan KN Sadewa untuk melakukan evakuasi di tengah laut

"Viking Cruise sempat belayar kembali ke Semarang, kemudian dijemput oleh KN Sadewa untuk evakuasi," tambahnya.

Penumpang bernama Caldwell Besair Pearl kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

Petugas kemudian membawa penumpang berusia 70 tahun tersebut ke rumah sakit di Kota Semarang setelah dievakuasi melalui pelabuhan pada Minggu dini hari.

Baca juga: Tim SAR evakuasi remaja tewas hanyut di sungai di Semarang
Baca juga: Anggota SAR di lima daerah peroleh pelatihan pertolongan air

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024