rajacuanrtp

Penguasa segala sesuatu

Startup Furniture Fabelio Resmi Dinyatakan Pailit******

Startup penjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit.

Pengumuman pailit disampaikan PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio melalui surat kabar Bisnis Indonesia.

Dari pengumuman ini tertulis, Fabelio resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia.

Pengumuman ini juga menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Niaga- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas. Kemudian, mengangkat Gde Braga Abi Tamara.S.H, pengurus dan kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai kurator dalam kepailitan debitur (PT. Kayu Raya Indonesia).

Pengumuman juga menetapkan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah selesai menjalankan tugas. Lalu, membebankan semua biaya perkara ke debitur yang besarannya akan ditentukan setelah kepailitan dinyatakan selesai.

Selanjutnya, dalam pengumuman ini hakim pengawas yang telah menetapkan beberapa hal, yaitu: 

Pertama, rapat kreditur pertama akan dilaksanakan pada Senin, 17 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kedua, batas akhir pengajuan tagihan para kreditor dan tagihan pajak jatuh pada Senin, 14 November 2022, pukul 17.00 WIB (hari kerja). Lokasi di kantor pengurus Gde Braga Abi Tamara di Gedung WTC 5, lantai 3A.

Ketiga, rapat pencocokan piutang atau verifikasi tagihan para kreditor dan kantor pajak dilaksanakan pada Senin, 28 November 2022, pukul 10.00 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Fabelio sempat menjadi buah bibir karena dituding tidak membayar gaji karyawan hingga dipaksa mengundurkan diri.

Co-Founder sekaligus CEO Fabelio Marshall Utoyo pun tak menampik perusahaan sudah menunggak gaji karyawan 2 bulan-3 bulan. Namun ia menegaskan bahwa manajemen tidak pernah memaksa karyawan untuk resign.

Menurutnya, manajemen sendiri sudah berhenti menerima remunerasi sejak 18 bulan terakhir akibat dampak pandemi covid-19.

"Pemaksaan sama sekali nggak, jadi memang kondisi perusahaan lagi susah karena dampak covid-19 kemarin dan memang ada keterlambatan dari sisi investor baru belum jadi masuk," bebernya kepadaCNNIndonesia.com,Selasa (14/12).

Pada saat itu, ia mengklaim masalah keuangan usaha gawangannya hanya bersifat sementara dan dapat diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Ia juga memastikan Fabelio tidak dalam bahaya gulung tikar.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Mengintip Hitungan dan Besaran Gaji Pensiun Pegawai Swasta******

Pegawai swasta di Indonesia bakal mendapatkan gajisetelah memasuki masa pensiun. Namun, gaji pensiunan yang diterima tentu berbeda dengan PNS.

Jika gaji pensiunan PNS diberikan setiap bulan, maka pegawai swasta akan menerima sekaligus yang disebut dengan uang pensiun.

Adapun uang pensiunan pegawai swasta dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dicairkan setelah berhenti bekerja. Iuran setiap bulannya dibayarkan secara patungan oleh pegawai dan pemberi kerja.

Tentunya, besaran uang pensiunan yang diterima setiap pegawai swasta berbeda, bergantung masa kerja dan besaran gaji yang diperoleh setiap bulannya. Makin besar gajinya, maka makin besar pula uang pensiunan yang akan diterima.

Misalnya, pegawai memiliki gaji Rp10 juta per bulan, maka iuran JHT nya sebesar Rp570 ribu per bulan (5,7 persen x Rp10 juta). Dalam hal ini Rp200 ribu per bulan dipotong dari gaji (2 persen) dan Rp370 ribu per bulan dibayar oleh perusahaan (3,7 persen).

Oleh karenanya, jika ingin mengetahui uang yang bakal diterima setiap bulan, maka bisa langsung kalikan dengan lama masa kerja. Dalam hal ini, jika pegawai bergaji Rp10 juta masa kerja 30 tahun (360 bulan), maka uang pensiun yang diterima adalah Rp205,2 juta (360 x Rp570 ribu).

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan stasiun Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dan stasiun kereta LRT akan terintegrasi di kawasan Halim, Jakarta.

"Diintegrasikan di situ, termasuk bus juga ada," ujar Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulmafendi usai meninjau proyek KJCB, seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/10).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi membenarkan bahwa akan dibangun stasiun kereta LRT yang akan diintegrasikan dengan stasiun kereta cepat di Halim.

Proyek KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada 2023. Saat ini pembangunan fisik proyek tersebut sudah mencapai kisaran 88,8 persen.

Sedangkan perkembangan investasi sudah mencapai 85 persen. Nantinya KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di 4 stasiun yaitu; Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

Kendati demikian masih ada hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya, datang dari lonjakan biaya.

KAI menghitung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung maksimal sebesar US,9 miliar atau Rp28,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Meski sudah ada proyeksi, KAI masih akan menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

GOTO dan Nadiem Digugat Rp41 T Atas Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta******

PT GOTO Gojek Tokopedia, Tbk dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim digugat oleh seseorang bernama Hasan Azhari alias Arman Chasan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang diajukan oleh Hasan Azhari kepada GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem mencapai Rp41,91 triliun.

Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (29/9) dengan Nomor Perkara 96/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hasan menyatakan baik Goto Gojek Tokopedia maupun Nadiem telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya atas jenis ciptaan karya tulis dan program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order (on demand services).

1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021
2. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;

Karena itulah, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem secara tanggung renteng membayar ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya  selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai "cara pemesanan ojek online/order" sebesar Rp41,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuntutan ganti rugi itu ia minta atas dua hal. Pertama, kehilangan penghasilan atas manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10,8 miliar.

Kedua, ganti rugi sebesar 10 persen dari penghasilan GOTO Gojek Tokopedia pada 2020 dan 2021, berupa uang sebesar Rp41,9 triliun.

"(Juga) Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 miliar setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini," katanya dalam berkas gugatan itu. 

Deputy Chief of Corporate Affairs Gojek Audrey Petriny mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi atas gugatan tersebut. Tapi tambahnya, secara substansi gugatan yang diajukan oleh Hasan itu sama dengan sebelumnya. 

Dan gugatan itu katanya, sudah ditolak pengadilan pada 4 Agustus lalu. 

"Gojek saat ini tengah berkoordinasi secara internal terkait gugatan sebagaimana dimaksud.  Gojek senantiasa memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan akan menjalankan seluruh proses hukum yang berjalan," katanya. 

CNNIndonesia.com telah berupaya meminta tanggapan atas gugatan itu ke Nadiem. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Hasan Azhari alias Arman Chasan bukan hanya kali ini saja menggugat Nadiem dan Gojek. Pada akhir 2021 lalu ia juga menggugat Nadiem dan Gojek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Gugatan dilayangkan oleh Hasan Azhari alias Arman Chasan Jumat (31/12) lalu. Gugatan teregister dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara Hak Cipta.

Dalam petitum gugatannya, ia meminta pengadilan menghukum Gojek dan Nadiem Makarim secara tanggung renteng membayar Royalti kepadanya sebesar Rp24,9 triliun kepadanya.

Li Shifan

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Tong menguasai dunia

Kemendag Buka Suara Soal Kisruh Aa Gym Vs Minimarket di Daarut Tauhid******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal kisruh Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid (DT) Abdullah Gymnastiar aliasAa Gymdan minimarket Circle K.

Aa Gym mengeluh keberadaan ritel modern itu yang terletak berdampingan dengan Masjid DT. Menurutnya, Circle K tersebut sering disalahgunakan untuk tempat tongkrongan sejumlah remaja hingga larut malam. Tak hanya itu, operasi minimarket itu juga ia nilai tak menghargai lingkungan pesantren.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan izin penempatan ritel modern berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah (pemda).

"Karena daerah seharusnya membuat rencana detil tata ruang, pemanfaatan. Di mana ada lokasi pasar tradisional, di mana pasar modern," kata Isy di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Ia pun menekankan bahwa jika ritel melanggar lokasi yang ditentukan, seharusnya pemda bisa memberikan teguran.

"Kalau tidak sesuai dengan RDTR pemda juga boleh nyemprit 'ini tidak boleh'," kata dia.

Aa Gym sebelumnya merasa ironis melihat muda-mudi nongkrong hingga larut di wilayah pesantren. Dalam video keluhan di IG, ia terlihat mengingatkan mereka yang sedang nongkrong hingga larut malam dan meminta mereka menghargai lingkungan dan kehidupan di sekitarnya.

Ia pun mempertanyakan keberadaan dan operasional minimarket tersebut dan meminta ada jalan terbaik dari pihak terkait.

Tak lama setelah itu, minimarket tersebut pun disegel oleh Satpol PP Kota Bandung. Sebab ternyata, minimarket itu tidak memiliki izin.

Aa Gym kemudian mengunggah video lain untuk menyampaikan responsnya usai penyegelan minimarket tersebut.

"Kepada semua pemirsa di media sosial, khususnya Instagram, 1,6 juta yang viral dengan tayangan semalam, berikut ini ucapan terima kasih sesudah semalam ada tayangan viral tentang kegiatan tadi malam di toko sebelah masjid ini yang sangat membuat kami sedih dan prihatin," ujar dia dalam unggahan tersebut, Sabtu (2/3).

[Gambas:Video CNN]