mansion77

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Sambut 2023, Petrosea Siapkan Strategi Diversifikasi & Ekspansi Bisnis******

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperlihatkan kinerja solid pada tahun lalu dengan mencatatkan nilai kapitalisasi pasar tertinggi pada Desember 2022, sebesar Rp4,38 triliun.

Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan menyatakan menyambut 2023 dengan penuh optimisme. Hal itu antara lain didukung implementasi strategi diversifikasi sebagai pilar kunci perusahaan guna terus mengembangkan value propositionkepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

"Sampai dengan akhir tahun 2022, Petrosea berhasil mengantongi total nilai kontrak kurang lebih sebesar US,6 miliar atau setara dengan Rp24,8 triliun, yang merupakan wujud nyata dari ekspansi bisnis dan strategi diversifikasi untuk menjaga keberlangsungan usaha, termasuk menjadi lebih cost effectivedan mencatat profit margin yang lebih tinggi," ujar Novan.

Dalam menjalankan usaha, Novan menegaskan Petrosea berkomitmen penuh memprioritaskan pelaksanaan tata pengelolaan yang baik (GCG), aspek Environmental, Social and Governance(ESG), serta prinsip keberlanjutan. Salah satu langkah, pemanfaatan teknologi digital terkini melalui Minerva Digital Platform yang terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Haji Romo (Robert) Nitiyudo Wachjo selaku majority shareholderpun menyampaikan keyakinan atas potensi yang dimiliki Petrosea ke depannya.

"Petrosea akan semakin tumbuh dan mencatatkan kinerja yang kuat, sejalan dengan strategi repositioningperusahaan menjadi mine ownerdi masa mendatang," katanya dalam pertemuan apresiasi terhadap seluruh karyawan, Rabu (11/1).

Sepanjang tahun 2022, berbagai penghargaan domestik dan regional berhasil diraih Petrosea, termasuk "Best Responsibility of the Board" dan "Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company" di ajang 13th IICD Corporate Governance Award 2022, "PROPER Daerah (PROPERDA)" dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan "ASEAN OSHNET Excellence Award 2022" untuk Petrosea Support Facilities (PSF), "Special Award for Sustainability" di IDC Future Enterprise Awards Asia Pacific 2022, serta empat penghargaan di ajang Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022.

Alkimia Shinto

IHSG Bangkit ke 6.688 Disokong Sektor Bahan Baku******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.688 pada Senin (16/1). Indeks saham menguat 46,22 poin atau bertambah 0,70 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.935 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19.688 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 279 saham menguat, 250 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 2,38 persen di level Rp14.908 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 bangkit di 0,40 persen disusul indeks NYSE Composite 0,37 persen. Indeks NASDAQ Composite pun ikut menguat 0,71 persen.

Serupa, bursa saham Eropa terpantau mayoritas menguat. Indeks DAX di Jerman justru bertambah sebesar 0,19 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis yang menguat dengan persentase 0,69 persen. Sementara, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,63 persen.

Berbanding terbalik, bursa saham Asia mayoritas ambruk. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat minus 1,14 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang melemah 0,06 persen. Hanya indeks Kospi di Korea Selatan plus 1,27 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ortodoksi terkuat

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Super ajaib serba bisa

Bulog Bakal Jual Stok Beras Lebih dari 4 Bulan dengan Harga Murah******

Direktur utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan beras Bulogyang telah tersimpan lebih dari empat bulan bakal dijual di bawah harga pembelian. Ini dilakukan demi menjaga kualitas beras cadangan pemerintah (CBP).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

"Artinya, yang dulu kita pengadaan itu pembelinya Rp8.300, begitu 4 bulan kita stok itu kita bisa lepas dengan harga Rp8.000 atau di bawah Rp8.300, sehingga selisihnya akan diganti oleh pemerintah," ujar Buwas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (16/1).

Ia menjelaskan tahun ini Bulog ditugaskan menyerap beras petani untuk menjadi CBP sebanyak 2,4 juta ton. Angka ini naik dua kali lipat dari tahun lalu sebanyak 1,2 juta ton.

Untuk memenuhi stok CBP tahun ini, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras. Namun Budi menyebut beras impor tersebut belum masuk seluruhnya karena berbagai kendala, termasuk cuaca.

Buwas memastikan seluruh beras impor akan masuk ke Indonesia paling lambat 16 Februari mendatang.

Lihat Juga : Manaker Buka Suara soal Bentrok Berujung Maut di PT GNI

"Paling lambat 16 Februari harus selesai. Kita enggak mau juga nanti masa panen justru itu (impor) mengganggu. Ini kan soal kedatangan (beras) saja," ujar beras.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo berjanji akan menyetop impor beras sebelum panen raya, yang diperkirakan pada Maret.

Arief mengatakan untuk beras impor tahap kedua sebanyak 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lambat Februari 2023, sebelum panen raya dimulai.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1) lalu.

Arief menambahkan beras impor sebanyak 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Heru Sebut KCN Bisa Beroperasi Lagi Asalkan Penuhi Syarat******

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan pelabuhanKarya Citra Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta Utara, bisa beroperasi kembali asalkan memenuhi persyaratan yang diminta dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Pasalnya, KCN Marunda harus ditutup karena mendapat laporan dari warga setempat soal dugaan pencemaran lingkungan.

Heru mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berpihak pada siapapun.

"Kami juga senang kok kalau KCN itu bisa berjalan (beroperasi) lagi, tapi persyaratannya bisa dipenuhi," kata Heru.

Ia menambahkan, pemenuhan syarat tersebut juga memiliki tenggat waktu. Namun, Heru mengaku lupa berapa lama tenggat waktu tersebut.

Sebelumnya, sekitar 100 orang pekerja di Pelabuhan KCN Marunda melakukan demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/1) kemarin.

Mereka meminta Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono membuka kembali Pelabuhan KCN yang ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Ketua II Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Munif menjelaskan ada sekitar dua ribu orang yang terdampak akibat penutupan Pelabuhan KCN Marunda.

"Tujuh bulan kami ini tidak ada kegiatan, sementara pelabuhan sekitarnya boleh melakukan kegiatan," ucap Munif, Kamis (12/1).

Para pekerja menuntut pembukaan kembali Pelabuhan KCN. Menurut Munif, pencemaran di Marunda masih ada walau telah ditutup sekitar tujuh bulan.

"Pencemaran tetap ada walaupun KCN ditutup, yang jadi pertanyaan kami, kami yang mencari nafkah di situ, kenapa pelabuhan lain tidak dipersoalkan, hanya KCN saja yang dipersoalkan," jelas Munif.

Pada Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT KCN buntut dugaan pencemaran batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pencabutan izin itu dilakukan karena PT KCN tidak memenuhi sanksi administratif sebelumnya untuk melakukan berbagai rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai batas waktu yang ditetapkan.

[Gambas:Video CNN]