paling gacor

Sistem guru pengalaman profesional

Ramai Rumor Jokowi Ajak Ketemu Megawati, Ini Tanggapan Istana******

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan tak pernah ada ajakan atau permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi pemilihan umum (pemilu) 2024.

“Nah, yang terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari bapak presiden untuk bertemu apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar,” ujarnya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Meski begitu, Ari menegaskan bahwa pertemuan antar tokoh bangsa apalagi untuk kebaikan Negara memang sesuatu yang baik dan perlu untuk didukung sehingga poin tersebut yang selalu dijalankan oleh Presiden Ke-7 RI itu.

Menurutnya, selama ini Jokowi aktif bertemu dengan tokoh bangsa, mulai dari politisi, tokoh nasional, hingga ulama demi menjalin komunikasi dalam upaya membangun bangsa ini menjadi Negara yang besar.

Oleh sebab itu, dia menekankan apabila Kepala Negara pun terbuka bertemu dengan siapa pun tokoh bangsa, termasuk Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Ari menyebut belum ada waktu pasti untuk penjajakan antara kedua tokoh politik tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi.

Apalagi, jika pertemua tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.

“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalo mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Istana Buka Suara soal Isu Pertemuan Jokowi dan Megawati”

Prajurit terkuat

Kunjungan ke Salatiga, Jokowi Ungkap Penyebab Harga Beras Mahal******

SALATIGA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan harga beras terus mengalami kenaikan atau mahal dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut salah satu pemicunya adalah krisis pangan yang terjadi di hampir semua negara di dunia, hingga mengakibatkan beberapa negara pengekspor beras tidak melakukan ekspor.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Senin (22/1/2024). Dalam kunjungan itu, Jokowi juga melakukan pengecekan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Lapangan Klumpit, Kecamatan Tingkri.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“Dulunya semua negara yang pengekspor beras itu bisa ekspor. Dua tahun ini, 22 negara menyetop, tidak ekspor lagi. Karena untuk kekurangan di dalam negeri mereka sendiri kurang. Sehingga yang terjadi, karena produksi kurang, berasnya dunia kurang, harganya naik. Itu problemnya,” ungkap Jokowi.

Selain kondisi di luar negeri, di Indonesia sendiri pada waktu terakhir ini ada kejadian El Nino. Sehingga banyak sawah-sawah lahan warga mengalami gagal panen karena kekeringan panjang. “Tapi stok Bulog saat ini alhamdulillah masih ada 1,4 juta ton,” ujar Jokowi.

Jumlah tersebut, kata Jokowi, setelah dirinya melakukan pengecekkan gudang Bulog di sejumlah tempat di Indonesia. Ia memastikan stok beras di Bulog masih dalam kondisi aman.

Meski begitu, Presiden menekankan agar Bulog selalu melakukan pengelolaan pangan dengan serius mengingat saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan.

“Ya memang negara kita ini negara besar, sangat besar sekali. Penduduknya paling banyak keempat di dunia. Saat ini, penduduknya sudah berjumlah 280 juta jiwa. Untuk mengurusi rakyat sebanyak ini, terutama urusan perut, ya stok Bulog harus benar-benar kuat. Gudang Bulog harus kita penuhi,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga membagikan paket bantuan untuk 1.062 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kota Salatiga. Bantuan pangan ini juga akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat mencapai 22 juta keluarga.

Pernyataan Jokowi itu pun hampir sama seperti yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024). Kala itu, Mahfud Md, meminta tanggapan Gibran terkait kebijakan ayahnya, Presiden Jokowi, yang selama lima tahun terakhir masif melakukan impor pangan, salah satunya beras.

Aku bukan Zhong Kui

Survei EPI Center: PSI Berpeluang ke Senayan, Gerindra Salip PDIP******

JAKARTA –Survei Economics & Political Insight (EPI) Center menunjukkan Gerindra menjadi partai politik dengan elektabilitas tertinggi dengan dukungan 18,9 persen disusul oleh PDI Perjuangan (PDIP) dengan dukungan 16,4 persen.

EPI Center memprediksi peta kontestasi partai politik akan berlangsung dinamis dan Senayan diperkirakan akan kedatangan pendatang baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang elektabilitasnya menembus 4,2 persen atau telah melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Gerindra diproyeksikan bakal memenangkan Pemilu 2024 sekaligus mengalahkan dominasi PDIP, serta munculnya pendatang baru di Senayan di mana elektabilitas PSI menembus 4,2 persen,” kata peneliti EPI Center Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima Antara Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Mursalin, potensi kemenangan Gerindra berkaitan erat dengan peta kontestasi Pilpres 2024.

“Dukungan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo-Gibran mengungkit elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung utamanya,” ujar Mursalin.

Hal ini sekaligus membuktikan kuatnya faktor Jokowi dalam menaikkan elektabilitas partai yang didukungnya. Pada Pemilu 2014 dan 2019, perolehan suara PDIP terjaga pada kisaran mendekati 20 persen, naik dari Pemilu 2009 yang hanya berkisar 14 persen.

Sebaliknya dengan Gerindra, di mana Jokowi menjadi rival Prabowo pada Pemilu 2014 dan 2019, perolehan suaranya hanya berkisar 11-12 persen.

Perolehan suara PDIP terancam tergerus, di mana kantong-kantong suara PDIP menjadi lahan garapan Prabowo-Gibran.

“Terakhir, hengkangnya Maruarar Sirait yang merupakan putera tokoh pendiri PDIP memperkuat fenomena pergeseran pemilih,” lanjut Mursalin.

Besarnya faktor Jokowi juga tampak dalam lonjakan elektabilitas PSI, setelah sebelumnya partai baru pada Pemilu 2019 itu gagal menembus Senayan. Kenaikan itu terjadi setelah Kaesang Pangarep, salah satu putera Jokowi, menjadi ketua umum PSI.

Jokowi yang ingin memastikan keberlanjutan program-programnya usai menjabat dua periode merasa perlu tetap mempengaruhi aktor-aktor pemilu. Selain Gibran yang didapuk sebagai cawapres Prabowo, pengaruh Jokowi pada partai juga masuk melalui Kaesang.

PSI sendiri sejak awal memposisikan diri sebagai pendukung kuat kepemimpinan Presiden Jokowi.

“PSI bahkan mengembangkan ideologi Jokowisme yang diartikan sebagai kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi,” terang Mursalin.

Masuknya PSI sebagai pendatang baru di Senayan berbanding terbalik dengan nasib PPP yang berdasarkan survei EPI Center elektabilitasnya hanya sebesar 2,7 persen.

Survei Economics & Political Insight (EPI) Center dilakukan pada 9-15 Januari 2024, secara tatap muka kepada 1200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil lengkap elektabilitas partai-partai politik versi EPI Center: Gerindra 18,9 persen, PDIP 16,4 persen, Golkar 10,5 persen, PKB 7,3 persen, Demokrat 5,6 persen dan PKS 5,2 persen.

Selanjutnya Nasdem 4,8 persen, PAN 4,6 persen, PSI 4,2 persen, PPP 2,7 persen, Perindo 1,5 persen, Hanura 0,6 persen, Gelora 0,4 persen, Ummat 0,3 persen, PBB 0,3 persen, Garuda 0,2 persen, PKN 0,1 persen, dan Buruh 0,0 persen, sedangkan responden yang menyatakan Tidak tahu/tidak jawab sebesar 16,5 persen.

Slank Dukung Ganjar

Sementara itu, Grup musik Slank memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

“Dukungan untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024, terus mengalir. Kali ini, giliran deklarasi dari grup band legendaris Slank,” kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Patria Gintings dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Patria mengatakan band yang dibentuk pada tahun 1983 tersebut akan menggelar deklarasi dukungan kepada Ganjar-Mahfud di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Sabtu siang.

Grup beranggotakan lima orang orang, yang terdiri atas vokalis Akhadi Wira Satriaji (Kaka), drumer Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim), basis Ivan Kurniawan Arifin alias Ivan dan gitarisnya Muhammad Ridwan Hafiedz (Ridho), menyatakan dukungannya hanya 25 hari menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

“Mas Ganjar dan Prof Mahfud telah mengkonfirmasikan menghadiri acara ini. Sejauh ini, Mas Ganjar dan Prof Mahfud hadir,” kata Patria Gintings.

Rangkaian acara akan dimeriahkan pameran UMKM yang tergabung dalam Slankerpeneur. Selain itu Ganjar-Mahfud juga dijadwalkan bertemu Bunda Iffet (Ibunda Bimbim sekaligus manager Slank) dan keluarga.

Slank juga akan tampil menandai dimulainya kampanye terbuka Ganjar-Mahfud yang bertajuk Hajatan Rakyat di Bandung bersama Andre Hehanusa, Deadsquad, Kotak, Once, dan yang lainnya pada Minggu (21/1/2024).

KPU telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Toko dunia lain

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral******

JOGJA — Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkit soal netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Anies usai Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden boleh memihak dan ikut berkampanye selama tidak memanfaatkan fasilitas negara.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

“Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Anies yakin pernyataan Jokowi tersebut tak akan merepotkan pasangan capres-cawapres lainnya secara politik.

Di sisi lain, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dirinya sudah terbiasa mengalami berbagai tantangan dalam kontestasi politik 2024 dan selalu mengambil hikmahnya.

“Di sini dilarang, di sana dilarang, malah dapat tempat, dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin, bahwa Tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Dewa Jahat

Survei Terbaru ISC: Elektabilitas Prabowo******

JAKARTA — Survei Indonesia Survey Center (ISC) menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52 persen pada kontestasi Pilpres 2024.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada di urutan kedua dengan elektabilitas 21,7 persen, disusul duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md di urutan ketiga dengan elektabilitas 18,1 persen. Adapun sisanya terdiri atas undecided voterssebanyak 8,2 persen.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Pasangan Prabowo-Gibran memenangi pertarungan dengan memperoleh 52,0 persen,” kata Peneliti Senior ISC Chairul Pane. Berdasarkan data tersebut, Chairul memperkirakan Prabowo-Gibran berpeluang besar untuk memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran saja.

“Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemilu berpotensi besar akan berlangsung satu putaran. Prabowo-Gibran akan menjadi pemenangnya,” ujarnya, dilansir Antara.

Apalagi, lanjut  dia, data yang disampaikan pada hari ini jika dibandingkan dengan data sebelumnya menunjukkan tren peningkatan yang positif dari Prabowo-Gibran.

“Dinamika elektabilitas pasangan calon pascadebat, Prabowo-Gibran justru trennya meningkat, dan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud cenderung menurun dari periode survei November 2023,” kata Chairul.

Pada periode 25 November—4 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran 44,4 persen, Ganjar-Mahfud 25,9 persen, dan Anies-Imin 25,4 persen.

Survei ISC juga menemukan data bahwa 80 persen responden sudah mantap akan memilih pasangan yang mereka sebutkan.

Sementara itu, ada 15,7 persen yang masih ragu-ragu atas pilihannya, dan 4,3 persen yang memilih tidak menjawab.

Simulasi Head to Head

Selain itu, Chairul juga mengatakan bahwa pihaknya turut melakukan simulasi untuk head to head, artinya hanya ada dua paslon yang diadu. Hasilnya, Prabowo-Gibran tetap unggul.

Ketika diadu antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, hasilnya 63,3 persen banding 24,5 persen dengan undecided voters12,2 persen .

Dihadap-hadapkan antara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin, hasilnya 69,9 persen banding 20,7 persen dengan tingkat undecided voters 9,4 persen.

“Strong voters cenderung terus meningkat, sementara swing voter sebaliknya. Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh porsi strong voters terbesar jika dibandingkan paslon lainnya,” kata Chairul.

Survei ISC tersebut diselenggarakan dalam rentang waktu 11—19 Januari 2024 dengan melibatkan 1.670 responden di 34 provinsi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah random digit dialing dengan margin of error (MoE) 2,4 persen dengan tingkat konfidensial 95 persen.