slot yang gacor pagi hari

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Kemendag Tegaskan Minyakita Khusus untuk Orang Miskin******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan produk minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, sebetulnya dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan hal itu yang membuat Minyakita didistribusikan di pasar tradisional dan tidak boleh di marketplace.

"Ini (Minyakita) kan dikhususkan untuk konsumen rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah," ujar Kasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (20/2).

Kasan menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita adalah dengan menambah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton. Ia mengatakan komitmen menambah DMO tersebut sudah disepakati oleh produsen Minyakita.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membatasi pembelian Minyakita dua liter per hari. Kendati demikian, ia enggan memastikan kapan Minyakita bisa banyak tersedia di pasar dengan harga sesuai HET Rp14 ribu per liter.

Di lain sisi, Kasan menjelaskan salah satu penyebab Minyakita langka dan mahal di pasar adalah karena dipalsukan oleh oknum di Sragen, Jawa Tengah. Kasan mengatakan pihaknya dan Satgas Pangan akan menindak pihak yang memalsukan Minyakita.

"Minyakita dikemas lagi tapi harganya tidak Rp14 ribu. Bahkan ada ditemukan yang memalsukan Minyakita," ujar Kasan.

"Sudah ada saya dilaporkan yang ada di Sragen. Nanti akan ditelusuri," ujar imbuhnya.

Sebelumnya, Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan salah satu penyebabnya adalah realisasi DMO bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Ada Promo di Transmart, Beli Banyak Lebih Hemat******

Transmart senantiasa memberikan kemudahan berbelanja melalui berbagai promo menarik. Salah satu promo yang sayang dilewatkan adalah 'Beli Banyak Lebih Hemat'.

'Beli Banyak, Lebih Hemat' merupakan promo dari Transmart yang memberikan harga khusus untuk berbagai macam produk minuman segar.

Lihat Juga : Beli Ayam Setiap Rabu di Transmart Diskon 10 Persen

Ada juga Sosro Teh Botol Kotak 1.000 ml dengan harga promosi sebesar Rp8.900 saja dari harga semula Rp10.500.

Lihat Juga : Belanja Online di Transmart 1 Jam Sampai Pakai Grabmart

Kemudian, ABC Kacang Hijau 250 ml hanya Rp3.900 per kemasan. Bear Brand 189 ml hanya Rp9.800 per kemasan, dan jika membeli 4 kemasan, Anda hanya perlu membayar Rp36.900.

Tak hanya itu, Anda bisa beli banyak dan lebih hemat apabila menggunakan Allo Prime dan Bank Mega untuk pembayaran transaksi. Ada diskon tambahan sebesar 10 persen yang sayang untuk dilewatkan. Jadi murah banget, kan?

Tunggu apalagi, yuk segera belanja di Transmart dan nikmati promo ini. Promo 'Beli Banyak Lebih Hemat' Transmart berlaku nasional selama periode 17-21 Februari 2023.

Mengorbankan gunung dan sungai

Pesanan Sepi, Pabrik Sepatu Nike******

Pabrik pembuat sepatu olahraga Pou Chen Corp Taiwan akan memutus hubungan kerja (PHK) 6.000 karyawan di Vietnampada tahun ini.

Untuk tahap awal, pabrik sepatu yang memasok merek ternama seperti Adidas dan Nike akan memangkas 50 persen atau 3.000 karyawan di akhir bulan ini. Sementara 3.000 sisanya akan dihentikan kontraknya pada akhir 2023. 

Dilansir dari Reuters, Selasa (21/2) pabrik yang berlokasi di Ho Chi Minh, Vietnam ini harus memangkas karyawan karena melemahnya permintaan global.

Pihak Pou Chen mengaku hanya akan memangkas tidak lebih dari 3.000 staf di tengah ketidakpastian prospek ekonomi makro dan dampaknya terhadap operasional ke depan.

"Perusahaan akan dengan hati-hati menanggapi perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis," kata Pou Chen dalam pengajuan ke bursa Taiwan.

Saham Pou Chen turun 1,2 persen pada perdagangan sore hari di Taiwan, yang secara umum ikut turun 0,1 persen.

Rencana PHK ini menandai titik balik bagi perusahaan yang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan gangguan manufaktur di Vietnam akibat pandemi Covid-19 pada 2021 lalu.

Sedangkan, ekspor Vietnam pada Januari turun 26 persen dari tahun sebelumnya, dengan impor turun 24 persen. Penurunan impor dapat mengindikasikan kontraksi dalam industri karena perusahaan memotong pembelian bahan dan peralatan untuk produksi.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam Dilanjut Hingga April 2023******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari hingga April 2023.

Hal itu ditandai dengan kembali menerbitkan surat edaran terkait moratorium perizinan usaha koperasi.

"Moratorium ini diberlakukan untuk izin usaha baru koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang akan membuka kantor cabang baru," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi seperti dikutip dari , Jumat (17/2).

Dalam SE 11/2022, jangka waktu kebijakan moratorium berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022. Artinya, beleid itu habis masa berlakunya pada 17 Februari ini.

Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik, banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam.

"KemenkopUKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Melihat kondisi di atas, sambungnya, pemerintah menilai perlu melanjutkan kebijakan moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi.

Selain moratorium, KomenkopUKM juga tengah menggodok rancangan peraturan menteri koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Rencananya, beleid itu akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut kerugian masyarakat dari delapan koperasi bermasalah sekitar Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. PUPR menyebut hunian mangkrak adalah bukti ingkar janji pengembang apartemen.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hunian mangkrak seperti Meikarta disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput di mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]