rtp wasiat4d

Peri dan Iblis Dahonglou

Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitanmelaporkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap menawarkan janji surga.

Menurutnya, Bappenas mengumbar janji-janji surga dengan bahasa seputar kemakmuran hingga keadilan. Termasuk dalam kaitannya dengan program hilirisiasi.

Padahal, Luhut menegaskan ada hal lain yang lebih penting ketimbang ucapan manis tersebut.

Luhut tak merinci pernyataan dan janji surga mana yang pernah disampaikan Bappenas kepada pemerintah. Ia hanya menegaskan hal penting untuk Indonesia di masa depan adalah memikirkan bagaimana kelanjutan hilirisasi bahan mentah. Menurutnya, ini bakal menghasilkan nilai tambah besar untuk RI.

Oleh karena itu, Luhut meminta siapa pun presiden setelah Joko Widodo harus melanjutkan program hilirisasi. Ia menegaskan hilirisasi masih butuh proses panjang, bahkan hingga 2040 pun belum tentu rampung seluruhnya.

[Gambas:Video CNN]

"The next presidentkau selesaikan lah barang ini (hilirisasi). Jangan janji-janji surga saja. To create million job opportunity, direct indirect. Ini (hilirisasi) gak akan selesai sampai 2040, jadi siapapun presiden yang akan datang, lu kerjain ini saja deh, tidak usah banyak omong," tegas Luhut.

"Itu harus kita jawab, bagaimana kita mengeksekusi hilirisasi ini, mengkombinasikan dari nikel, bauksit, apa copper. Bagaimana menjadi suatu produk yang punya nilai tambah membuat kesejahteraan bangsa republik kita ini," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Survei BI: Penjualan Eceran Tumbuh Positif pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerjapenjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada April 2023. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2023 sebesar 241,6 atau tumbuh positif sebesar 1 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut tetap kuatnya IPR itu terutama didukung oleh kelompok barang budaya dan rekreasi yang meningkat.

Selain itu, penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti bahan bakar kendaraan bermotor dan suku cadang serta aksesori, juga turut menguatkan IPR.

Peningkatan penjualan eceran terjadi pada mayoritas kelompok, terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau.

"Hal ini sejalan dengan periode Ramadan dan Idulfitri 1444 H, strategi potongan harga yang dilakukan ritel, serta kelancaran distribusi yang mendorong meningkatkan permintaan dalam negeri," ucap Erwin melalui keterangan resmi, Rabu (10/5).

Adapun pada periode Maret 2023 lalu, IPR tercatat sebesar 215,3 atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,9 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,6 persen.

Erwin mengatakan peningkatan terjadi pada beberapa kelompok, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, serta subkelompok sandang.

Secara bulanan, penjualan eceran tumbuh positif sebesar 7 persen. Peningkatan terjadi pada seluruh kelompok, terutama pada kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman dan tembakau serta suku cadang dan aksesori seiring dengan peningkatan permintaan domestik.

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menjadi penulis di Azeroth

Luhut soal Tudingan Indonesia Pro China: Dari Hong Kong?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak peduli dirinya terus menerus dituding pro-China.

"Orang bilang China ngontrol kita. Dari Hong Kong, China ngontrol kita?" bantah Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut lantas memamerkan data perdagangan Indonesia dengan China. Ia mengatakan RI sudah bisa mencatatkan surplus dengan Negeri Tirai Bambu itu.

"Orang hantamin saya soal China, gak peduli, emang saya pikirin? Yang penting gak ada conflict of interest, I don't care, saya akan kerjakan," tegasnya.

Menurut Luhut, sudah tidak penting membeda-bedakan kelompok tertentu. Luhut menegaskan perbedaan adalah hal alami yang diciptakan Tuhan.

Luhut juga menyinggung politik yang membicarakan perbedaan adalah buang-buang energi. Padahal, yang perlu diperjuangkan adalah hidup damai di dunia.

"Jangan buang energi kita bicara politik, bicara perbedaan. Tuhan tuh sudah menciptakan kita beda-beda kok. Kalau Tuhan tuh mau sudah dibikin uniform,bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi kita hidup dengan perbedaan, bagaimana sekarang kita hidup damai," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).