mpo189

Tuan Surgawi Bintang Kutub

lima slot

Sandi: Pungutan Rp150 Ribu ke Turis Asing di Bali Buat Tangani Sampah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asingdi Balibakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)

Berani, 2017

slot paling gacor mudah maxwin

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Bawa iPad Anda ke dunia lain

game online slot 88

Diskon Gede, Pengunjung Beli Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Seorang pengunjung Transmart Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapat diskon sepeda listrikgede-gedean di Transmart Full Day Sale, Minggu (28/1). Sepeda itu didapatnya dari harga Rp7,3 juta menjadi Rp5,9 juta.

Rohimat (53), warga asal Bekasi, Jawa Barat, membeli satu unit sepeda listrik Pacific E-Bike Premium dengan potongan harga senilai Rp1.475.000.

"Coba lihat-lihat ternyata lumayan diskonnya. Lumayan buat jalan-jalan di komplek rumah," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (28/1).

Pilihan Redaksi LED TV Banting Harga di Transmart dari Rp11 Juta jadi Rp7 Jutaan Sepeda Gunung hingga BMX Diskon hingga 50% di Transmart Full Day Sale AC di Transmart Cuma Rp2 Jutaan Masih Dapat Banyak Bonus

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini, Minggu (28/1). Masyarakat bisa mendapatkan beragam potongan harga di berbagai gerai Transmart.

Selain sepeda listrik, diskon lain juga berlaku untuk sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific. Aneka sepeda tersebut mendapatkan potongan harga hingga 50 persen.

Khusus di gerai Pulau Jawa, sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific dari harga normal mulai Rp1,15 juta diskon menjadi Rp920 ribu.

Sementara di luar Pulau Jawa dari harga normal Rp1,2 juta diskon menjadi Rp960 ribu.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Transmart Full Day Sale berlangsung serentak di seluruh gerainya se-Indonesia. Jika ada gerai Transmart terdekat, segera kunjungi untuk mendapatkan promo diskon menarik hari ini.

(can/asr)

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

google gimana caranya cari duit

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Saya adalah perangkat lunak antivirus

cara pasang toto

Kemenko Marves: Ajang F1 Powerboat dapat pulihkan ekonomi pariwisata******

Medan (ANTARA) - Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Rustam Effendi
menyatakan ajang kejuaraan internasional F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dapat memulihkan perekonomian pariwisata.

"Pariwisata kita belum pulih betul sampai 2023, berbagai parameter belum mencapai angka sebelum COVID-19," ujar Rustam di Balige, Sumut, Jumat.

Dia mengatakan walaupun saat ini pemulihan sudah mulai terasa naik dari tahun ke tahun bahkan jumlah wisatawan telah melebihi dari 2019 yaitu 749 juta perjalanan wisatawan nusantara.

"Atau ini boleh dikatakan, kalau dari target nasional meskipun capaiannya sudah tinggi tapi baru 62,4 persen dari target 2023 yaitu 1,2 miliar perjalan wisatawan," kata Rustam.

Untuk itu, menurutnya ini menjadi tugas bersama dalam menaikkan target perjalanan wisatawan nusantara. Salah satunya kata Rustam melalui aktivasi penyelenggaraan kejuaraan baik daerah, nasional maupun internasional.

"Danau Toba memiliki F1 Powerboat dan Aquabike, sementara kalau Mandalika punya Moto GP dan Superbike, MICE Labuhan Bajo, Borobudur tempat destinasi religi dan lainnya," ucapnya.

Rustam mengatakan pagelaran F1 Powerboat 2023 memiliki dampak ekonomi sebesar Rp391 miliar, hanya dalam waktu satu minggu.

"Tentunya kami berharap di antara eventinternasional F1 Powerboat dan Aquabike, pemerintah daerah dapat menginisiasi untuk penyelenggaraan kejuaraan meskipun belum berskala nasional maupun internasional karena berdampak besar pada perekonomian," ujarnya.

Walaupun membuat even berskala besar tersebut menurut Rustam harus ada kolaborasi, komitmen dan bekerja keras dalam pelaksanaan baik pusat maupun daerah.

Baca juga: Pembalap debutan F1 powerboat siap tampil trengginas di Danau Toba
Baca juga: BMKG prediksi cuaca cerah saat final F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: Usai lomba, Bartek Marszalek akan kembali ke Danau Toba untuk berlibur
 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Fagositosis gen tanpa batas

rgo303

Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber******

Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsep cyber notaris

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran Bersama dengan Program Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar seminar untuk mendiskusikan kenotariatan siber (cyber notary) yang termaktub dalam UU ITE.

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang dalam Seminar Nasional dengan tema "UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Transformasi Digital & Cyber Notary" di Kampus Unpad Dipatiukur Bandung tersebut menjadi pembicara kunci (keynote speaker), mengatakan beleid yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu, adalah inovasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, termasuk bidang kenotariatan.

"Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsepcyber notarisyang menjadi peluang dan efisiensi kepada masyarakat," kata Bambang yang menyampaikan hal tersebut melalui video, Jumat.

Hal ini, kata Bambang dapat dimanfaatkan notaris untuk mempermudah pelaksanaan mereka dalam pelayanan tanpa harus bertatap muka, yang dalam aspek hukumnya sesuai dengan UU ITE yang diperbaharui dan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Baca juga: Ketua MPR RI ajak notaris terapkan "cyber notary" pada era digital

"Dengan pembaharuan UU ITE yang progresif ini, notaris memiliki kewenangan transaksi elektronik. Ke depan kita perlu mengatur peraturan pemerintah (PP) dalam aspek untuk kepastian hukum lebih mendalam. Ini juga untuk menjaga keamanan dan pertahanan mengingat ekonomi digital pada Januari 2024 ada 5.700 transaksi," ucapnya.

Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., yang membuka seminar nasional itu, mengatakan dirinya mengapresiasi pelaksanaan seminar semacam ini oleh Ikano Unpad, sebagai salah satu sarana untuk memperbaharui informasi khususnya UU ITE di dunia akademisi.

"Apa yang kerap dilakukan Ikano ini bukan hal yang biasa, tetapi mengupdate berbagai pengetahuan kenotariatan bagi anggotanya, dan kalangan akademis khususnya mahasiswa. Diharapkan juga dengan adanya seminar ini, masyarakat bisa lebih memperhatikan UU ITE itu dan juga jadi awareterhadap teknologi Informasi ini," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Idris, S.H., M.A. mengungkapkan dirinya menyambut baik era digital terutama dalam UU ITE revisi yang dinilainya juga harus diketahui mahasiswa.

Pengenalan UU ITE dan juga cyber notary ini, diungkapkan Idris, sudah mulai dikenalkan pada mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, khususnya jurusan notariat.

"Mahasiswa harus tahu, dan bagaimanapun notaris tidak boleh untuk tidak bisa memahami ini, karena akan berkaitan dalam UU ITE dan ada alat otentik digital, jadi menyangkut alat bukti yang kekuatannya hanya pada pengakuan akta otentik dan ini sudah diatur tegas dalam UU ITE," ujarnya.

UU ITE kembali direvisi melalui penerbitan Surat Nomor R-58/PRES/12/2023, hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam seminar tersebut, hadir sebagai pembicara yakni Dr. Habib Adji, SH (Kepala Prodi Magister Kenotariatan Universitas Narotama), Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi (Pengamat Telematika), R. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H (Akademisi Fakultas Hukum Unpad), Prof. Dr. Ahmad M Ramli, S.H., M.H.,Fcb.Arb (Guru Besar Fak Hukum Unpad).

Baca juga: LKHT siap beri masukan mengenai 'cyber notary'

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024