04 togel

Super ajaib serba bisa

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

Kronik Ultraman

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Daftar Saham Terancam Delisting 2023, WSKT hingga SRIL Bakal Didepak******

Daftar sahamterancamdelisting sepanjang 2023 ada 38 emiten. Di daftar itu, ada PT Waskita Karya (Persero) Tbk alias WSKT dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL.

Peringatan ini diumumkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 2023 hingga pengujung tahun ini. Potensi delisting dari setiap emiten diumumkan dalam keterbukaan informasi.

Khusus dalam kasus Waskita, saham perseroan disuspensi sejak Mei 2023 lalu. Ini terjadi karena penundaan pembayaran bunga dan pokok atas beberapa obligasi yang diterbitkan perusahaan.

"Maka dari itu, dilakukannya delisting terhadap saham perseroan baru akan terjadi paling cepat pada bulan Mei 2025," komentar Waskita dalam keterangan resminya soal potensi didepak dari bursa, Kamis (23/11), dikutip dari detik.

Akan tetapi, BUMN Konstruksi itu optimistis sanggup menyelesaikan review Master Restructuring Agreement (MRA) dan mendapatkan persetujuan kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Dengan begitu, suspensi saham dapat segera dibuka kembali di kuartal pertama 2024.

Selain Waskita, ada 37 emiten lain yang juga mendapatkan peringatan potensi delisting dari BEI sepanjang tahun ini.

Berikut daftar 38 saham terancam delisting pada 2023:

1. PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
2. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA)
3. PT Cowell Development Tbk (COWL)
4. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI)
5. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)
6. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
7. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).
8. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
9. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
10. PT Grand Kartech Tbk (KRAH)
11. PT Steadfast Marine Tbk (KPAL)
12. PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ)
13. PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)
14. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
15. PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI)
16. PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
17. PT Leyand International Tbk (LAPD)
18. PT Hanson International Tbk (MYRX)
19. PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW)
20. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
21. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC)
22. PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
23. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
24. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
25. PT Onix Capital Tbk (OCAP)
26. PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
27. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
28. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
29. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
30. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
31. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
32. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
33. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
34. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
35. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
36. PT SMR Utama Tbk. (SMRU)
37. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
38. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Pertamina Beber Kesiapan Jargas untuk Emak******

PT Pertamina(Persero) membeberkan kesiapan jaringan gas(jargas) untuk emak-emak memasak saat lebaran2024.

"PT Pertamina Gas Negara Tbk ini sangat penting terkait suplai gas untuk ibu-ibu rumah tangga memasak," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Nicke lantas meminta jajaran direksi PGN menjelaskan bagaimana kesiapan pasokan gas, termasuk jargas, jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN Fadjar Harianto Widodo yang hadir dalam rapat menjelaskan bagaimana kesiapan jargas di tengah geliat Satgas Ramadan dan Idulfitri (Rafi).

"Tetapi kalau dibandingkan dengan 2023, untuk proyeksi niaga gas bumi ada sedikit peningkatan sekitar 0,2 persen. Kami memproyeksikan karena masih ada beberapa industri yang masih memakai gas," ungkap Fadjar.

"Untuk menjaga keandalan gas, kami tetap menjaga penyaluran kepada pelanggan... Kalau kita melihat beberapa hal, kesiapan fasilitas dan infrastruktur kami ada jargas. Kami kelola sekitar 820 ribu (pelanggan), ini dominan pelanggan rumah tangga. Ini pasti di masa Ramadan dan Idulfitri akan banyak terutilisasi penggunaan gasnya," jelasnya.

Pemanfaatan jargas sangat didorong oleh Komisi VI DPR RI. Setidaknya dua anggota dari Partai Demokrat meminta program ini terus ditingkatkan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyayangkan cakupan pelanggan jargas Pertamina baru 820 ribu rumah tangga. Padahal, menurutnya ini bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan.

"Berkaitan dengan jaringan gas rumah tangga, tentu ini kita berharap ini harus menjadi prioritas. Saya melihat di beberapa apartemen di Jakarta, saya pikir ini sangat bagus. Kalau konsep ini dijalankan untuk rumah tangga, saya pikir ini juga menjadi solusi dan harga jauh lebih murah ketimbang mereka harus membeli (LPG) 3 kg," ucapnya.

"Kita harapkan ini terus bisa berkembang dengan jaringan pipa 32 ribu (32.343 kilometer) sekian. Ini tentu kita harapkan jargas terus kita dorong, sehingga beban-beban masyarakat kita semakin hari semakin berkurang," sambung Muslim.

Dukungan serupa juga datang dari rekan separtai Muslim. Politikus Demokrat Herman Khaeron menegaskan jargas harus menjadi lini bisnis utama Pertamina di masa mendatang.

Bahkan, menurutnya perusahaan pelat merah itu bisa menggunakan sumber daya Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai basis jargas ke depan.

"LNG kan bisa ditempatkan di mana saja. Atau melalui jalur pipa," kata Herman.

"Bahkan, dulu saya pernah menantang Ibu (Nicke) bagaimana ibu bisa melakukan distribusi minyak dan gas ini melalui pemipaan, di seluruh jaringan Nusantara. Mungkin untuk uji coba, Jawa lah yang satu hamparan, DKI, dan Banten. Atau Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan DKI (Jakarta)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Daftar Saham Terancam Delisting 2023, WSKT hingga SRIL Bakal Didepak******

Daftar sahamterancamdelisting sepanjang 2023 ada 38 emiten. Di daftar itu, ada PT Waskita Karya (Persero) Tbk alias WSKT dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL.

Peringatan ini diumumkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 2023 hingga pengujung tahun ini. Potensi delisting dari setiap emiten diumumkan dalam keterbukaan informasi.

Khusus dalam kasus Waskita, saham perseroan disuspensi sejak Mei 2023 lalu. Ini terjadi karena penundaan pembayaran bunga dan pokok atas beberapa obligasi yang diterbitkan perusahaan.

"Maka dari itu, dilakukannya delisting terhadap saham perseroan baru akan terjadi paling cepat pada bulan Mei 2025," komentar Waskita dalam keterangan resminya soal potensi didepak dari bursa, Kamis (23/11), dikutip dari detik.

Akan tetapi, BUMN Konstruksi itu optimistis sanggup menyelesaikan review Master Restructuring Agreement (MRA) dan mendapatkan persetujuan kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Dengan begitu, suspensi saham dapat segera dibuka kembali di kuartal pertama 2024.

Selain Waskita, ada 37 emiten lain yang juga mendapatkan peringatan potensi delisting dari BEI sepanjang tahun ini.

Berikut daftar 38 saham terancam delisting pada 2023:

1. PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
2. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA)
3. PT Cowell Development Tbk (COWL)
4. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI)
5. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)
6. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
7. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).
8. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
9. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
10. PT Grand Kartech Tbk (KRAH)
11. PT Steadfast Marine Tbk (KPAL)
12. PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ)
13. PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)
14. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
15. PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI)
16. PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
17. PT Leyand International Tbk (LAPD)
18. PT Hanson International Tbk (MYRX)
19. PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW)
20. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
21. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC)
22. PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
23. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
24. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
25. PT Onix Capital Tbk (OCAP)
26. PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
27. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
28. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
29. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
30. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
31. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
32. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
33. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
34. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
35. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
36. PT SMR Utama Tbk. (SMRU)
37. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
38. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]