erek erek 2d cincin

Yiwu Chunqiu

Gegara India, Eksportir Vietnam******

Eksportir Thailanddan Vietnammenegosiasikan ulang harga kontrak penjualan 500 ribu ton berasuntuk pengiriman Agustus.

Hal itu mereka lakukan supaya harga beras Vietnam dan Thailand bisa lebih tinggi dari sekarang. Negosiasi dilakukan sebagai buntut kebijakan India melarang ekspor beras.

Kebijakan India mereka khawatirkan akan memperketat pasokan global sehingga berpotensi menaikkan harga beras.

Dilansir dari Reuters, Rabu (2/8), importir pun tak punya pilihan selain membayar lebih mahal untuk kontrak beras tadi. Kalau tidak, para pedagang di negara pengimpor akan gagal memenuhi kontrak.

"Harga telah naik sejak India melarang ekspor dan sulit bagi pemasok untuk memenuhi kontrak yang ditandatangani dengan harga lebih rendah," kata seorang pedagang berbasis di Singapura.

Thailand dan Vietnam masing-masing merupakan eksportir nomor dua dan tiga dunia, setelah India. Setelah India resmi melarang ekspor pada 20 Juli lalu, harga beras dunia naik sekitar US per ton.

Harga beras impor dari Thailand naik dari US5 menjadi US5 per ton. Sementara, harga beras dari Vietnam naik dari US5-US5 menjadi US0 per ton.

Seorang pedagang di Kota Ho Chi Minh mengatakan harga saat ini memang lebih tinggi dari kontrak. Ia mengakui hal ini dipicu oleh kenaikan harga ekspor.

"Lonjakan harga ekspor berdampak pada kenaikan tajam harga padi dalam negeri. Beberapa pedagang kini bergegas mempercepat pembelian dari petani," ucapnya.

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Neraca Dagang RI Surplus US,45 M Juni Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,45 miliar pada Juni 2023 ini.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan surplus ini terjadi karena penurunan impor jauh lebih dalam dari penurunan ekspor.

"Dengan angka ini neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Atqo dalam konferensi pers, Senin (17/7).

Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Juni ini mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Ekspor tercatat US,61 miliar atau turun 5,08 persen dibandingkan Mei 2023 dan anjlok 21,18 persen jika dibandingkan Juni 2022 yang sebesar US,14 miliar.

Penurunan ekspor terjadi pada sektor migas dan nonmigas, seiring dengan penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia di pasar internasional.

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit (CPO) tercatat US,31 miliar atau turun 18,01 persen secara tahunan (yoy). Namun, masih naik 55,51 persen bila dilihat secara bulanan (mtm).

Lihat Juga : Mengintip Harta Rosan Roeslani, Wamen BUMN yang Baru Dilantik Jokowi

Begitu juga dengan batu bara yang nilai ekspornya turun 41,96 persen secara tahunan menjadi US,67 miliar pada Juni ini. Sedangkan secara bulanan turun 11,19 persen.

Selanjutnya, kinerja ekspor besi dan baja juga turun 2,7 persen secara tahunan dan naik 7,36 persen secara bulanan menjadi US,18 miliar pada Juni 2023 ini.

Secara kumulatif (Januari-Juni) total nilai ekspor tercatat sebesar US8,66 miliar. Realisasi ini turun 8,86 persen dibandingkan Juni 2022 sebesar US1,17 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada industri pengolahan sebesar 10,19 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Juni 2023 juga tercatat mengalami kontraksi baik secara bulanan maupun tahunan. Realisasi ekspor sebesar US,15 miliar turun 19,40 persen (mtm) dan minus 18,35 persen (yoy).

Penurunan kinerja ekspor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas. Terbesar penurunan terjadi pada bahan baku penolong turun 19,24 persen (mtm) dan anjlok 22,83 persen (yoy). Hal ini wajar karena memang menjadi penopang aktivitas produksi domestik yang sedang turun.

Secara kumulatif (Januari-Juni), total nilai impor mencapai US8,73 miliar. Realisasi ini turun 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US6,18 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Rusia Tarik Diri dari Perjanjian Ekspor Gandum******

Rusia memutuskan keluar dari perjanjian yang memfasilitasi ekspor gandum dari Ukraina. Keputusan tersebut muncul usai drone Ukraine menyerang jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Krimea.

Mengutip AFP, Moskow, yang selama beberapa bulan mengeluh tentang pelaksanaan perjanjian gandum, menyatakan serangan terhadap jembatan Kerch tidak ada hubungannya dengan penarikan mereka dari perjanjian tersebut yang bertujuan untuk menghindari kelangkaan pangan di negara-negara yang rentan.

"Perjanjian gandum telah berakhir. Begitu bagian Rusia (dari perjanjian) terpenuhi, pihak Rusia akan segera kembali," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

"Kami tidak takut. Kami telah dihubungi oleh perusahaan-perusahaan pemilik kapal. Mereka mengatakan siap untuk melanjutkan pengiriman," kata Zelensky. Sementara itu, data JCC menyatakan Tiongkok dan Turki adalah importir utama pengiriman gandum.

Perjanjian tersebut telah membantu Program Pangan Dunia memberikan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kekurangan pangan kritis seperti Afghanistan, Sudan, dan Yaman.

Keputusan Rusia akan memberikan dampak terbatas pada harga gandum internasional, yang turun hampir seperempat dibandingkan satu tahun yang lalu.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Luhut Marah ke Bank Dunia soal Ranking Indeks Logistik RI Anjlok Tajam******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan bakal meminta klarifikasi Bank Duniasoal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik(LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di tahun ini.

Luhut mengaku kecewa dengan laporan itu. Karena itu, secara spesifik ia mengatakan bakal menanyakan anjloknya ranking Indonesia kepada Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Langkah itu dilakukan pemerintah Indonesia karena laporan LPI yang dirilis Bank Dunia bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah.

"Kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan, gak perlu kecil hati, tapi harus transparan. Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia),tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 (LPI 2018) jadi 63," katanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang, termasuk pengamat atas kondisi logistik di RI. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak apple to apple alias sebanding.

"Di antara negara-negara Asean (Asia Tenggara), peringkat LPI seperti ini tertinggi Singapura. Singapura tertinggi jumlah penduduk 6 juta, pelabuhannya cuma 1, relatif pasti oke lah. Saya tidak setuju kalau orang bandingkan, tidak apple to applejuga apa yang terjadi," tegas Luhut.

Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Ia mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Bappebti Resmi Luncurkan Bursa Kripto Indonesia******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi meluncurkanbursa kripto.

Pendirian bursa kripto itu dimuat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto.

Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Julukan Menkeu Tukang Utang: Ketinggalan Kereta Jauh

Didid menjelaskan pembentukan bursa kripto yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri mata uang digital itu tetap berjalan dan terjaga dengan baik. Bursa kripto juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.

Adapun persetujuan sebagai bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Didid, dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas.

Ke depan, kata Didid, industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Didid menuturkan perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.

"Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.