eden307

Petugas deportasi dari semua bidang

IHSG Bisa Terjungkal Hari Ini Gara******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi lesu pada perdagangan Selasa (22/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai ada potensi tekanan jangka pendek yang akan membayangi gerak IHSG, termasuk derasnya arus modal keluar (capital outflow). Ia menyebut risiko koreksi wajar harus diwaspadai para investor.

"Di sisi lain, adanya potensi teknikal rebound masih terlihat hingga saat ini mengingat support level masih dapat dipertahankan di tengah tekanan yang berlangsung," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan GGRM, BMRI, ITMG, ASII, BBRI, UNVR, BSDE, dan AKRA.

Tak jauh beda, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut IHSG berpotensi melemah hari ini. Rentang gerak indeks diperkirakan ada di level 6.840-6.885.

"IHSG akan reboundjika tetap di atas 6.823. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish (pelemahan)," ungkapnya.

Awal pekan ini, IHSG naik ke posisi 6.866. Indeks menguat 6,12 poin atau plus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,13 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Pemerintah Tawarkan 35 Proyek BUMN Rp335 T ke Investor******

Pemerintah akan menawarkan 35 proyek BUMN senilai US miliar atau setara dengan Rp335 triliun (asumsi kurs Rp15.270 per dolar AS) kepada para investor dalam business matching ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF), Rabu (6/9/2023) di Hotel Mulia, Jakarta.

Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani mengatakan selain 35 proyek milik BUMN, dalam forum tersebut juga ditawarkan empat proyek di Bappenas.

"Nah kami memperkirakan dari business matching ini akan terjadi potensi kerja sama senilai US miliar, yang terdiri dari BUMN itu sendiri 35 proyek US miliar, kemudian dari Bappenas itu 4 proyek nilainya US miliar, dan dari proyek yang datang dari lima negara yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam itu nilainya US0 juta dolar," katanya dalam konferensi pers di JCC, dikutip Rabu (6/9).

Berikut rinciannya:

- PT Hotel Indonesia dengan proyek Special Economic Zone Sanur
- PT Bio Farma (Persero) dengan proyek Application and Platform Development Medbiz, Medtrack,Modiverse (Medevo, Medwell) and Q100+ Platform
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan proyek Strategic Partnership for Bakauheni Harbour City
- PT Angkasa Pura I dengan proyek Strategic Partnership for Airport Management (Yogyakarta)
- PT Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dan InJourney dengan proyek Opportunity in Aviation Sector
- PT Jasamarga Balikpapan Samarinda dengan proyek Investment Opportunity in Balikpapan- Samarinda Toll Road
- PT Jasamarga Bali Tol dengan proyek Opportunity in Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Toll Road
- PT Jasamarga Japek Setatan dengan proyek Investment Opportunity in Jakarta-Cikampek Il Selatan
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan proyek Construction and Operating of Yogyakarta-Bawen Toll Road
- PT Krakatau Sarana Infrastruktur dengan proyek Krakatau Urban Valley (KUV)
- PT industri Baterai Indonesia Battery Asset Management System
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan proyek Kijing Terminal Development, Makassar New Port Development, Bali Maritime Tourism Gub, dan Kalibaru Terminal Development
- PT Patra Jasa Patra Surabaya dengan proyek Hotel and Landed House Development dan Patra Banua Balikpapan Hotel
- PT Pertamina Hulu Energi dengan proyek Exploration Joint Study Opportunities dan CCS/CCUS Joint Study or Joint Investment Opportunity
- PT Pertamina International Shipping dengan proyek Jakarta Integrated Green Terminal (HorizonX)
- PT Pertamina Patra Niaga dengan proyek Integrated Terminal Tapanuli Tengah, dan Dumai-Siak Pipeline Project
- PT Pertamina Power Indonesia dengan proyek Green Hydrogen Production, dan Nature based Solution
- PT PLN (Persero) dengan proyek Green Hydrogen Project - PLN-Pupuk Indonesia-ACWA
- PT Danareksa dengan proyek Indonesia Water Fund (IWF)
- PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan proyek Blue Ammonia, Methanol, and Amurea Plant Development in Yamdena lsland with INPEX as partner, lalu Blue Ammonia Development in Aceh with Mitsui Partner, kemudian Hybrid Green Ammona in PKG & PKC with ACWA Power and PLN as partner, dan Green Industry Cluster Development in SEZ Arun Lhoksemawe Aceh.
- PT Waskita Toll Road dengan proyek Investment Opportunity in Pemalang-Batang Toll Road

Lihat Juga : Elon Musk Akan Kunjungi Indonesia untuk Bahas Proyek Satelit Starlink

Sementara proyek dari Bappenas adalah:

- Drinking Water Supply System (SPAM) Juanda (Jatiluhur II)
- Demak Tuban Toll Road
- Tuban Gresik Toll Road
- Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis Toll Road

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Mendag Tak Bisa Buru******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tak ingin terburu-buru dalam menerbitkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Permendag 50/2020) tentang ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Ini bukan soal lama dan cepat, ini kan soal yang bagus ya dan akan melibatkan seluruh kementerian terkait," ujar Zulkifli seusai mengunjungi Gudang Ekspor Shopee di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (30/8).

Saat ini, Permendag 50/2020 masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penyusunan beleid itu, pihaknya banyak masukan dari berbagai pelaku usaha, lokapasar, dan asosiasi terkait.

"Jangan sampai jadi baru dua minggu, diubah lagi. Oleh karena itu, kami beri kesempatan juga kepada e-commerce untuk memberikan masukan-masukan," terangnya.

Revisi beleid itu bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak penjualan produk-produk luar negeri di social commerce dengan harga sangat murah.

Beberapa revisi yang diusulkan, pertama, penjualan produk lokapasar dan platform digital atau social commerce harus melalui izin dan pengenaan pajak yang sama.

Platform digital tidak diperbolehkan menjadi produsen atau menghasilkan barangnya sendiri. Sebagai contoh, social commerceseperti TikTok Shop dilarang untuk membawa barangnya langsung dari negara afiliasinya.

Usulan kedua, harga minimum barang impor sebesar US0. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya produk-produk dengan harga sangat murah yang dapat mengganggu keberlanjutan UMKM dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sebelumnya mengatakan Indonesia harus segera membuat regulasi yang mengatur perdagangan digital sebelum banyak pelaku UMKM yang gulung tikar.

Ia menilai, jika tidak diatur, masuknya produk impor dengan harga miring akan sangat berdampak pada penjualan UMKM lokal.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Cerita Luhut soal Liku******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal liku-liku pembangunan proyekLRT Jabodebek hingga akhirnya Senin (28/8) kemarin berhasil selesai dan diresmikan Presiden Jokowi.

Cerita itu ia sampaikan dalam unggahan di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Senin kemarin. Dalam cerita itu ia mengenang saat Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan proyek LRT Jabodebek pada September 2015 lalu.

Saat itu katanya, ia ingat betul bahwa Jokowi menargetkan pembangunan LRT Jabodebek Fase I selesai 2018. Tujuannya, supaya bisa dimanfaatkan untuk perhelatan Asian Games.

Luhut mengatakan pembangunan LRT saat itu mengalami kendala. Pertama,kendala pembebasan lahan.

Kedua,sistem persinyalan.

Ketiga,ketidakpaduan suara soal antar lembaga dan instansi pemerintah soal impor. Luhut mengatakan saat proyek berjalan ada perdebatan di antara instansi di pemerintah soal komponen yang digunakan dalam proyek LRT.

Ada instansi yang bersikeras agar komponen LRT diimpor saja. Ada juga yang bersikukuh bahwa LRT harus menggunakan produk Indonesia.

Namun kata Luhut, perdebatan akhirnya dapat diatasi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan SDM dan produk dalam negeri di proyek LRT, meski ada beberapa penyesuaian teknologi yang dilakukan supaya prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proyek tetap terjaga. 

[Gambas:Instagram]

"Namun setelah melihat semua upaya dan sinergi antar Kementerian/Lembaga akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang, saya senang. Ada lesson learnedyang kami dapatkan dari pengalaman pengerjaan proyek ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kami semua," katanya.

Luhut berharap kehadiran LRT Jabodebek ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Cibubur dan Bekasi Timur

[Gambas:Video CNN]

"Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Cibubur dan Bekasi Timur saat ini sudah memiliki tambahan opsi sarana transportasi umum saling terkoneksi sekaligus aman dan nyaman. Sehingga dengan kehadiran LRT Cibubur dan Bekasi line ini akan secara langsung mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi," katanya.

Proyek LRT akhirnya diresmikan Jokowi pada awal pekan kemarin. Usai diresmikan, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek mulai jam 02.00 WIB Senin kemarin dengan tarif Rp5.000. Namun, tarif itu hanya promo. 

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]