hoho168

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Aturan Larang Jual Barang Impor Rp1,5 Juta di E******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan aturan larangan penjualan barangimpordi bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

Larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"(Pedagang lokal jual barang impor) enggak masalah karena barangnya sudah masuk dalam mekanisme impor biasa," kata Teten.

Ia mengatakan pedagang lokal yang menjual barang impor harus terlebih dahulu mengurus izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

"Kalau memerlukan sertifikasi halal mereka harus urus dulu, seperti UMKM lokal. Sehingga ini kita perlakukan seperti itu," katanya.

Kementerian Perdagangan memang tengah menggodok revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Selain soal penerapan harga barang impor minimum yang boleh dijual online di RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu enggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," terang Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Merdeka Belanja di Transmart Bisa Beli Sekarang Bayar Nanti******

Bagi kamu yang ingin ikutan pesta diskon seharian di Transmart Full Day Sale tapi gajian masih lama, tenang aja! Kamu tetap bisa ikutan berburu diskon.

Soalnya, di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja bisa menggunakan metode pembayaran Allo Paylater. Dengan layanan ini, kamu bisa belanja sekarang bayar nanti.

Lihat Juga : Bisa Belanja Sekarang Bayar Nanti di Transmart Full Day Sale

Kamu juga enggak perlu khawatir kalau belum punya aplikasi Allo Bank, apalagi belum mengajukan Allo Paylater.

Soalnya, aplikasi Allo Bank tinggal diunduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, daftarkan diri untuk mendapatkan akun.

Lalu, upgrade akun ke Allo Prime. Setelah itu, lanjut ajukan Allo Paylater. Prosesnya dijamin mudah dan cepat. Jadi enggak akan ketinggalan promo Transmart deh!

Selain pakai Allo Paylater, kamu juga bisa belanja sekarang bayar nanti dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Buat yang belum punya, cus langsung ajukan. Prosesnya juga dijamin cepat dan mudah sehingga bisa langsung dipakai belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Keuntungan lainnya, belanja pakai Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega serta Mega Syariah selain bisa belanja sekarang bayar nanti, juga bisa dapat diskon tambahan sebesar 20 persen.

Wah, semakin hemat kan! Nah kalau amunisi sudah siap, jangan lupa ke Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja ya!

Pesta diskon seharian ini cuma berlaku pada Selasa (15/8) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

sistem tanam acak

Lewat Forum GABF, Boy Thohir Ajak Pengusaha Perangi Perdagangan Orang******

Pemerintah bersama sejumlah pihak terus menaruh perhatian besar terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin hari makin marak terjadi. Bahkan kalangan pengusaha juga memberi perhatian serius terhadap isu TPPO yang kian meresahkan akibat penyalahgunaan teknologi.

Karena itu, CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir bersama pengusaha Australia yang juga Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, menggelar Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 di Sanur, Bali, Kamis (10/8). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Bali Process yang diselenggarakan di Adelaide, Australia, Februari lalu.

Dalam sambutannya, Boy menekankan bahwa hari ini kasus perdagangan orang makin diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi. Para pelaku kejahatan disebutnya hanya mementingkan keuntungan dengan mengorbankan kemanusiaan.

Kedua, kebutuhan mendesak bagi para pemimpin untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang perdagangan manusia, namun juga untuk mengidentifikasi serta menemukan cara praktis agar masing-masing pihak dapat mencegah dan menghentikan kejahatan perdagangan manusia.

Dari situ, Boy kemudian menindaklanjutinya dengan menggelar GABF Tech Forum 2023 di Bali ini. Sebab melalui forum ini masing-masing stakeholder dan pengusaha dapat saling bertukar pikiran untuk mencari solusi jitu mengatasi permasalahan TPPO.

"Saya ingin ingin segera mengumpulkan para pemikir terbaik dan terpandai di wilayah ini untuk bertukar pikiran bersama dalam menemukan cara dan sarana praktis untuk mengatasi tantangan ini, terutama di dalam konteks teknologi," ujar Boy dalam acara yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan top Indonesia dan Australia tersebut.

Tak hanya itu, Boy juga menekankan peran penting media, selebritas, dan industri hiburan dalam membantu meningkatkan kesadaran dan menyoroti masalah TPPO. Karena itu GABF Tech Forum 2023 ini menjadi wadah dan upaya kolektif dalam memerangi perdagangan manusia yang kian marak.

"Untuk melawan hal ini, kita membutuhkan upaya kolektif dari semua orang. Inilah mengapa kami mengundang peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari pemerintah, pebisnis, selebritas, hingga pengusaha teknologi dan media. Kita semua membutuhkan dukungan Anda dan bantuan dalam memberantas masalah yang sangat serius ini," ucap Boy.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan, dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Selain itu, dunia bisnis juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan secara daring dengan mengembangkan platform pembelajaran berbasis pendengaran untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan.

"Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah ini menjadi korban perdagangan manusia," ucap Retno.

Retno menambahkan, kasus-kasus perdagangan manusia merupakan masalah regional, termasuk di Indonesia. Karenanya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini juga diperlukan peran para pemangku kepentingan di regional, dalam hal ini ASEAN.

"Kita harus menjadi koalisi yang positif dengan bantuan solusi yang dapat dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan wilayah yang bebas dari penderitaan manusia. Bersama-sama, kita harus membantu sekarang," tambah Retno.

Adapun Menkumham Yassona Laoly mengatakan, GABF Tech Forum 2023 penting dilaksanakan sebagai cara untuk memperkuat keterlibatan Pemerintah dengan dunia bisnis dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Menurutnya, semua pihak harus terus bekerja sama untuk menerapkan strategi dan prioritas-prioritas baru di masa depan sebagaimana yang dihasilkan dalam pertemuan GABF sebelumnya di Adelaide.

"'2023 Adelaide Strategy for Cooperation"' menyatakan dengan jelas bahwa upaya kolektif dengan sektor swasta bertujuan untuk mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak," kata Yassona.

Sebagai informasi, Government and Business Forum (GABF) dibentuk sebagai platform kolaborasi antara sektor swasta dan negara-negara anggota Bali Process untuk mengatasi tantangan kerja paksa dan perdagangan manusia. Selain itu, GABF juga jadi wadah untuk menyatukan para pemimpin bisnis yang berpengaruh dan para menteri dari seluruh keanggotaan Bali Process dalam upaya mengatasi masalah perdagangan manusia.

Wuhuang Fentian

Erick Thohir Rombak Susunan Dewan Komisaris Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT Angkasa PuraI (AP1).

Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-227/MBU/08/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

Melalui surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada Senin (7/8) tersebut, Erick memberhentikan dengan hormat Djoko Sasono sebagai Komisaris Utama AP I dan Tri Budi Satriyo sebagai Komisaris Independen.

"Mewakili Manajemen, kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Djoko Sasono dan Bapak Tri Budi Satriyo atas kontribusi dalam membina serta mengarahkan manajemen AP1 selama periode lima tahun terakhir. Kami juga mengucapkan selamat dan menyambut dengan hangat Bapak Novie Riyanto sebagai Komisaris Utama perusahaan. Dengan pengalaman dan expertise beliau yang telah malang melintang di dunia penerbangan dan kebandarudaraan nasional. Kami optimistis Pak Novie akan dapat membawa kontribusi positif terhadap perusahaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (8/8).

Ia mengatakan sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama AP I, Novie Riyanto telah banyak dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting dan strategis di bidang penerbangan nasional, di antaranya Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan (2015-2016), Direktur Utama Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia (2016-2020), Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2020-2022).

Novie juga tercatat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-2023).

Dengan perombakan tersebut, berikut susunan Dewan Komisaris AP I selengkapnya:
1. Komisaris Utama: Novie Riyanto
2. Komisaris Independen: Irfan Wahid
3. Komisaris Independen: Erwan Agus Purwanto
4. Komisaris: Danang Parikesit
5. Komisaris: Elen Setiadi
6. Komisaris: Hidayat Amir

gelandang jenius

Bahlil Bongkar Sederet Borok Perbankan dalam Pembiayaan UMKM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membongkar sederet keburukan perbankan dalam urusan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp60 juta. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit bapak ibu semua," ucapnya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Menurutnya, credit lending alias jumlah pinjaman yang diberikan perbankan pada 2020 lalu mencapai Rp6.000 triliun. Namun, penyaluran kepada UMKM hanya 18 persen-19 persen atau tidak lebih dari Rp1.235 triliun, sedangkan sisanya dinikmati pengusaha besar.

"Uang yang kalian (bank) himpun itu dari UMKM, di situ saya katakan ketidakadilan perbankan kepada UMKM, dari penyaluran kredit. Saya minta ke Pak Presiden (Jokowi), kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," tegas Bahlil.

"Apa yang diarahkan Presiden? Sekarang 30 persen kredit yang dikucurkan perbankan harus membiayai UMKM, jumlahnya sekarang hampir Rp400 triliun di tahun ini," sambungnya.

Lihat Juga : Erick Thohir Apresiasi BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100

Kendati, Bahlil paham mengapa selama ini perbankan sulit menyalurkan kredit kepada UMKM. Menurutnya, hampir 50 persen pelaku UMKM di Indonesia tidak memiliki legalitas perizinan.

Oleh karena itu, dirinya mengajak para pelaku UMKM mengurus NIB melalui Online Single Submission (OSS). Menurutnya, NIB sangat berguna untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke bank.

"Saya sarankan kepada UMKM jangan salah pinjam, jangan ke pinjol atau rentenir, urus NIB. Jangan ke pinjol, negara menyiapkan ngapain (pinjam) ke pinjol," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]