slot gacor rtp

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Kemenhub Ingatkan soal Potensi Delay Saat Delegasi KTT G20 Pulang******

Kementerian Perhubungan meminta kepada masyarakat, khususnya yang berangkat ataupun mau ke Baliuntuk rajin mengecek informasi penerbangan mereka saat kepulangan delegasi KTT G20pada 15-22 November mendatang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan permintaan itu disampaikan terkait pergerakan kepulangan pesawat VVIP di Bandara Ngurah Rai yang cukup padat.

Ia mengatakan kepadatan itu membuka kemungkinan adanya penyesuaian jadwal penerbangan pesawat reguler baik domestik maupun internasional, seperti misalnya keterlambatan atau delay.

Tak hanya ke masyarakat, Kemenhub juga mengimbau kepada operator bandara dan maskapai untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya.

Informasi itu seperti; perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya.

Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait, akan berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP para delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran lalu lintas bagi para delegasi yang hadir dan juga bagi masyarakat umum yang melakukan penerbangan dari dan ke Bali," katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan agar semua lancar, pihaknya sudah mempersiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pengaturan kepulangan pesawat delegasi bersama dengan Kemenlu, Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Besok (Rabu, 16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara. Menangani kepulangan lebih kompleks karena jamnya berdekatan dibandingkan saat kedatangan. Untuk itu perlu dipersiapkan pengaturan penerbangan yang cermat," katanya.

Novie mengatakan mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan berangkat pulang. Namun jumlahnya tidak banyak dibandingkan Rabu (16/11) besok.

Dewa Tinju Xingyi

Heru Budi Ikuti Putusan PTTUN Soal UMP DKI Jakarta 2022******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menghormati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak permohonan banding soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

"Ya enggak apa-apa, kita ikuti aja aturan PTTUN," kata Heru di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11).

Dalam putusannya yang dibacakan pada Selasa (15/11), majelis hakim PTTUN menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

Lebih lanjut, Heru mengatakan Menteri Dalam Negeri akan memberikan arahan terkait masalah UMP DKI 2023. Dia berharap ada solusi untuk seluruh buruh di Jakarta.

"Besok ada arahan dari Pak Mendagri. Mungkin bisa lebih baik untuk buruh Jakarta. Untuk se-Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Foxconn Groundbreaking Proyek Kendaraan Listrik Rp125 T RI Awal 2023******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim Foxconnakan melakukan groundbreakingproyek pengembangan ekosistem kendaraan listrik awal tahun depan.

Perusahaan asal Taiwan itu menggandeng Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy. Foxconn berencana untuk berinvestasi sebesar US miliar atau Rp125,4 (Kurs Rp15.675 per dolar AS) untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan baterai listrik di RI.

"Mereka akan memulai groundbreakingpada awal tahun depan. Mereka akan masuk ekosistem kendaraan mobil terutama bus. Yang kedua mereka akan melakukan investasi di ekosistem baterainya. Lokasinya di Batang," ungkap Bahlil melalui tayangan video seperti dikutip Kamis (17/11).

Menurut Bahlil, realisasi investasi ini akan menjadi jawaban atas proses panjang negosiasi pemerintah setelah puluhan tahun. Ia menuturkan dalam diskusinya dengan Chairman Foxconn Young Liu, pabrikan perakit Apple itu sudah tidak sabar untuk segera masuk Indonesia.

Ia mengklaim Chairman Liu menilai kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi 20 tahun lalu, kala awal-awal penjajakan.

Bahlil menyebut saat itu Foxconn tidak berinvestasi di Indonesia karena ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan.

"Sekarang kami mampu menyelesaikan seperti lahan, insentif, kemudian perizinan dan juga ada fasilitas lain yang dibutuhkan selama memenuhi unsur aturan," katanya.

Sebelumnya, Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik.

Perusahaan itu juga akan berinvestasi untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan industri pendukung, yakni energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada 21 Januari 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN].

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp125 T dari G20******

Indonesia berhasil meraih komitmeninvestasi US miliar atau sekitar Rp125 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS) dari rangkaian perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20tahun ini.

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan angka tersebut bisa meningkat lantaran masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi diteken.

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar US miliar sampai US miliar, tapi ada sekitar kurang lebih US miliar yang belum bisa diteken tapi sudah ada kesepahaman dan saya tidak mau mengumumkan yang US miliar ini karena itu belum diteken," ujar Bahlil dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Detailnya nanti pada saat kita tanda tangan HoA (Head of Agreement)," ujarnya.

Bahlil melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara serta sejumlah perusahaan di berbagai sektor selama rangkaian KTT G20 di Bali.

Gelaran KTT G20 telah menghasilkan Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali serta sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret.

Terdapat pula dokumen G20Action for Strong and Inclusive Recovery yang berisi daftar proyek dan merupakan concrete deliverables dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa Presidensi Indonesia G20.

Beberapa hasil konkret lain di antaranya terbentuknya Pandemic Fund yang mengumpulkan US,5 miliar, pembentukan dan operasionalisasiresilient and sustainability trust di bawah IMF senilai US,6 miliar untuk membantu negara rentan dan miskin dalam menghadapi krisis.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Buruh Jadi Korban PHK Buntut Orderan Sepatu Anjlok Nyaris 50 Persen******

Pengusaha sepatu menyebutkan jumlah buruhyang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan industri yang hampir menyentuh 50 persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan sebanyak 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada delapan perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brand semua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-hold dulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]