semitoto

Dunia suci pergi

Zulhas Dicurhati Pedagang: Harga Grosir Rp7 Ribu, TikTok Shop Rp4 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memantau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). Pasar tekstil yang kerap disebut terbesar di Asia Tenggara ini saat ini lesu imbas dari social commerceseperti TikTok Shop. 

Di pasar ini, Zulhas mengaku di-curhati oleh salah seorang pedagang suvenir. Dari pedagang ini, Zulhas tahu bahwa harga yang dijual di TikTok Shop bisa lebih murah hingga hampir separuhnya.

"Jadi ini di grosir beli harganya Rp7 ribu, TikTok bisa jual Rp4ribu, separo," kata Zulhas.

"Enam bulan pelanggan (tanah abang) habis. Habis itu dia naikkan ke harga normal," kata Zulhas di Tanah Abang, Kamis (28/9).

Terkait persaingan yang tidak sehat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megeluarkan sejumlah larangan seperti melarang e-commerce menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau sekitar Rp1,5 juta. Selain itu barang dari luar melalui e-commerce juga harus punya sertifikasi halal dan kelayakan untuk dijual.

Zulhas  tak melarang barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia lewat e-commerce. Namun ada batas minimum harga barang yang dijual, juga sertifikasi Halal atau kelayakan barang yang dijual.

"Makannya diatur US0 kemudian kita atur-atur lagi yang impor itu harus sama-sama yang di sini kalo makanan ada POM-nya, halal atau tidak kalaubeautyharus ada jaminan aman," kata Zulhas. 

Lihat Juga : TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi

Ia menjelaskan barang-barang impor yang masuk lewat TikTok Shop itu tak memiliki sertifikat layak. Bahkan jika yang dijual itu makanan, tak memiliki sertifikat halal.

"Tidak ada sertifikat layak, kalau makanan halal tidak ada sertifikat halal atau tidak, berbahaya (barangnya) atau tidak, kan mestinya ada," tuturnya.

Ia menilai praktik perdagangan itu tak adil karena tidak melalui aturan yang sesuai. Terlebih, kata dia, barang-barang seperti kain batik hingga makanan seperti pisang goreng juga masuk ke Indonesia lewat TikTok Shop.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Zulhas mengaku tak ingin penjual di dalam negeri seperti UMKM tergerus oleh barang-barang murah yang berasal dari luar negeri.

Ia menjelaskan UMKM di dalam negeri memiliki rantai pasokan yang panjang dalam menjual produk. Artinya, banyak sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

"Jadi, satu toko itu bisa berapa rantai orang kerja dan penghidupan," tuturnya.

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Rumah Dinas Digeledah KPK, SYL Ungkap Hilirisasi Jokowi di Spanyol******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol kala rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Spanyol, ia menyampaikan kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (29/9), Syahrul melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades.

Lihat Juga : Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK

"Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," kata SYL.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga mendorong Pemerintah Spanyol membuka akses pasar produk hortikultura asal Indonesia secara luas.

Ia mengusulkan pembentukan tim kerja sama untuk merumuskan langkah konkret peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia agar bisa mendominasi pasar global.

Syahrul juga mendorong Luis agar membuat MoU dalam bentuk Joint Task Force untuk memajukan sektor pertanian kedua negara. Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.

"Termasuk dukungan Luis Planas dalam menghadapi ancaman krisis global yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tekanan geopolitik global serta pemulihan ekonomi pasca pandemi," katanya.

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Syahrul terseret permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memerinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut.

"Benar, ada giat di sana. Giat sedang berlangsung. Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," kata Ali.

KPK diketahui sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait, termasuk SYL.

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Zulhas Akui Harga Produk Marketplace Lebih Murah dari Pasar Grosir******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga jual produk di marketplace jauh lebih murah bahkan dibandingkan dengan grosir offline.

"Pusat grosir mestinya tuh paling murah, mestinya. tetapi yang dijual di online itu bisa separuh harganya gitu," katanya saat mengunjungi Pusat Grosir Esemka, Jakarta Barat, Jumat (29/9).

"Jadi kalau tadi satu set itu dijual langsung Rp120 ribu, di online itu harganya bisa Rp60 ribu. Bedak tadi dia jual Rp22 ribu tapi di online bisa Rp12 ribu sampai Rp15 ribu," imbuh Zulhas.

Di sisi lain, meski pemerintah berupaya melindungi UMKM dengan melarang social commerce, Zulhas juga mendorong para pedagang untuk berjualan secara online.

"UMKM, marketplace, lembaga perbankan, kita temukan agar ekosistemnya ketemu. Jadi UMKM belum mengerti marketplace, dilatih jualannya, packagingnnya sehingga nanti selain offline bisa online," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

Kunjungi Tanah Abang, Zulhas Beri Uang ke Pedagang******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk meninjau langsung pedagangUMKM sekaligus berbelanja di pasar tersebut. 

Pantauan CNNIndonesia.com, Zulhas mengunjungi sejumlah pedagang untuk berbincang mengenai penjualan. Namun usai berbincang ia membagikan uang ke pedagang dengan dalih membeli barang.

Zulhas mendatangi salah satu toko Fakhri Baju Batik yang menjual sejumlah baju batik asal Solo, Jawa Tengah. Ia kemudian memborong satu kodi baju untuk dibagikan kepada awak media dan para pengunjung.

"Ini Rp50 ribuan pak," jawab pedagang.

"Rp50 ribu ya kan? Ada 10 biji enggak? Saya beli 10 biji buat teman-teman wartawan, 10 biji nanti buat bapak-bapak lewat dikasih," kata Zulhas.

Selain itu ia bergeser ke pedagang lain. Zulhas kemudian menghampiri salah satu pedagang baju, dan meminta baju warna biru untuk diberikan kepada pengunjung.

"Saya minta warna biru ya Rp800 ribu ya. Nanti kasih ibu-ibu aja ya," kata Zulhas.

Saat dikonfirmasi terpisah, Zulhas mengaku sudah menjadi kebiasaan dia ke pasar untuk berbelanja, bukan untuk bagi-bagi uang.

"Ya saya kalau ke pasar belanja. Bayangin tuh tokonya kamu udah keinjek injek ada yang tasnya kegencet," kata dia saat ditanya alasan bagi-bagi uang ke pedagang.

"Jadi kita datang belanja. Saya juga kalau ke pasar beli. Beli sayurannya, beli ikannya, paling tidak yang kita lewat tadi terganggu itu dia tidak rugi paling tidak," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]