situs pinjol ilegal

Dunia Gelap Tertinggi

pinjol pembayaran bulanan

Ditjen Hubla tingkatkan kompetensi melalui pembinaan keprotokolan******

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungannya.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas," kata Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Wisnu Wardana dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menyinggung bahwa peran protokol dan MC sangat penting sebagai ujung tombak serta menentukan keberhasilan sebuah acara.

Lebih lanjut Wisnu menggarisbawahi, keprotokolan yang tepat membantu menegaskan otoritas dan profesionalisme instansi, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan kerja sama.

Baca juga: Ditjen Hubla diseminasi pendokumentasian tingkatkan layanan publik

"Keprotokolan yang tepat juga memberikan kesan yang positif kepada para pemangku kepentingan bahwa acara berjalan secara tertib dan teratur" tambahnya.

Sedangkan peran MC, lanjut Wisnu, menjadi kunci dalam mempertahankan kelancaran acara, menciptakan suasana yang profesional, serta memperkuat citra positif organisasi.

"Melalui kegiatan pembinaan protokol dan MC yang berkelanjutan, diharapkan dapat melahirkan bakat-bakat pegawai yang profesional dan sigap untuk berkontribusi bagi Ditjen Perhubungan Laut" ujarnya.

Kegiatan penyuluhan dan pembinaan keprotokolan dan MC yang digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 29 Februari-2 Maret ini turut dihadiri oleh 60 peserta dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Hubla yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Kemenhub gelar "boarding officer" untuk keselamatan pelayaran

Baca juga: Kemenhub-Bea Cukai kerja sama layanan VTS di Palembang

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Invasi Tao

ladangtoto

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

slot gacor apk

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa agung palsu

situs gampang menang

Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tokopedia buka suara soal transaksiTikTok Shop masih di platformnya sendiri, belum beralih ke Tokopedia meskipun keduanya telah menjalin kerja sama.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," kata dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga sudah merespons soal belum berubahnya mekanisme jual beli di TikTok. Padahal TikTok telah menggandeng Tokopedia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan saat ini TikTok bersama Tokopedia masih melakukan serangkaian uji coba, termasuk proses transisi mekanisme penjualan.

"Sekarang lagi migrasi, lagi dicoba, baru mulai, namanya juga uji coba," kata Zulhas di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12).

Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa kembalinya layanan TikTok Shop ini masih dalam tahap uji coba selama tiga sampai empat bulan dan selanjutnya akan ditentukan untuk ditetapkan atau disempurnakan. Hal ini dilakukan atas penilaian pemerintah yang berdasar pada Permendag 31/2023.

Senada dengan Zulhas, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim juga mengatakan saat ini kerja sama antara TikTok dengan Tokopedia masih dalam tahap uji coba.

"(Selama) 3-4 bulan ini kita pantau lagi prosesnya. Tetap mereka harus patuh sama aturan. Baru nanti tiga sampai empat bulan semua transaksi di e-commerce-nya yakni Tokopedia," kata Isy di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

forumsyairhk

Anggota DPR nilai pengenalan budaya bisa cegah kenakalan remaja******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menilai pengenalan budaya Indonesia kepada anak, baik melalui keberadaan taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, maupun museum, dapat mencegah kenakalan pada remaja. "(Mencegah kenakalan remaja) dengan mengedepankan dan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, atau museum kepada para remaja," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Menurut dia, pengenalan budaya Indonesia kepada anak bernilai penting untuk mencegah kenakalan remaja yang cenderung disebabkan oleh pengaruh budaya luar. "Pembinaan ini menjadi dasar untuk membentuk karakter pemuda kita yang selama ini banyak terpengaruh oleh budaya negara lain," ucap dia. Nuroji mencontohkan budaya Indonesia yang dapat diperkenalkan pada anak berupa seni bela diri pencak silat.

Baca juga: Kepala BKKBN sebut pengasuhan sebagai kunci cegah kenakalan remaja

Ia mengatakan pencak silat apabila dikenalkan pada generasi muda akan membantu mereka belajar tentang sportivitas, kedamaian, dan kesetiakawanan.
"Kegiatan positif seperti seni bela diri pencak silat bisa menjadi alternatif bagi para remaja untuk menyalurkan energi dan waktu luangnya sehingga akan mengurangi kecenderungan untuk bertindak hal-hal negatif," ujarnya. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, kenakalan pada remaja antara lain dipicu oleh gangguan mental dan emosional.

Terkait dengan hal itu, dia berpandangan bahwa pola pengasuhan orang tua yang tepat menjadi faktor kunci dalam upaya mencegah gangguan mental dan emosional yang memicu kenakalan pada remaja. "Akar dari permasalahan remaja itu gangguan mental emosional. Ketika banyak orang toxic, akhirnya terjadilah peristiwa macam-macam, mulai berkelahi, perundungan, klitih (pembegalan), dan ini kunci penanganannya ada di parenting(pengasuhan)," kata dia. Ia berpesan kepada para orang tua untuk berusaha menerapkan pola asuh yang baik agar anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta terhindar dari gangguan mental dan emosional.

Baca juga: Kak Seto: Gelanggang remaja cegah anak berperilaku menyimpang
Baca juga: BPK: Cara pengenalan budaya tradisional disesuaikan kebutuhan zaman

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Biografi pejabat wanita Dayun

slotrtp

Kisah Sukses CV Siji Lifestyle, UMKM Mitra LPEI Beromzet Ratusan Juta******

Yogyakarta, CNN Indonesia--

CV Siji Lifestyle menjadi salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah IstimewaYogyakartayang sukses meraih omzet ratusan juta rupiah.

Pendiri CV Siji Lifestyle, Achmad Kurnia bercerita bahwa bisnisnya dimulai dari kecil-kecilan, yakni kontrakan. Seiring waktu, usahanya mulai berkembang hingga akhirnya ia memiliki pabrik sendiri.

"Market kami yang terbesar 95 persen untuk ekspor, di mana 40 persennya Eropa, 45 persennya Amerika, sisanya untuk Jepang, Amerika Selatan, kemudian Pasifik," kata Achmad di CV Siji Lifestyle, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Achmad berujar bisnisnya memiliki dua kategori, yaitu dekorasi dinding dan resin. Dekorasi dinding seluruhnya terbuat dari serat alam, seperti gedebog pisang, bagor, eceng gondok, rotan, hingga kulit kayu.

Semua konsep material diambil dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Serat alam itu kemudian dikombinasikan dengan desain.

"Jadi kekuatan kami di desain, di mana fokus market kami untuk kelas menengah ke atas, ekspor. Dan gaya mereka adalah gaya modern minimalis. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan produk Indonesia yang agak tradisional," ujar Achmad.

Sementara itu, resin merupakan kategori kedua yang memiliki keunikan lantaran polanya alami. Ketika dicampur, resin akan bergerak sendiri hingga membentuk pola yang berbeda di tiap-tiap produk.

Produk dengan resin salah satunya peralatan makan untuk dinner wear. Produk ini pun telah melalui tes laboratorium untuk dipastikan aman bagi makanan.

Lihat Juga : Pembiayaan Kreatif Infrastruktur, Dukungan Fiskal, dan Peran PT PII

Achmad mengatakan satu item produk Siji Lifestyle, khususnya dekorasi dinding, dibanderol US sampai US0. Jika dirupiahkan, setara dengan Rp1 juta- Rp2 juta .

"Dan kalau sampai toko di Eropa, Amerika, rata-rata US0-US0. Kenapa bisa mereka jual mahal? Karena punya brandyang sudah terkenal. Jadi kami punya buyeryang jual dari kami 10 kali lipat," ujarnya.

Meski harganya sangat fantastis, Achmad paham karena brandtersebut tentu melalui proses yang sangat panjang agar mapan. Dia pun bersyukur dengan profit yang diterima sesuai harga yang ia minta.

Omzet Siji sendiri rata-rata ratusan juta rupiah. Tahun ini bahkan mencapai lebih dari Rp10 miliar.

"Di mana target kita naik dari tahun lalu, 25 persen tercapai," tuturnya.

Lihat Juga : LPEI dan Pemprov Sumbar Kolaborasi Dorong Produk Berorientasi Ekspor

Bantuan LPEI

Sejak awal mendirikan Siji, Achmad percaya bahwa produknya tak akan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan kurangnya permintaan dari dalam negeri.

Achmad sendiri menargetkan pasar untuk kalangan menengah ke atas. Ia tak menerima pesanan untuk residensial. Dia lebih suka memasukkan produk ke pameran atau mengekspornya langsung ke luar negeri.

Masyarakat asing memang banyak yang menganut gaya modern yang cocok dengan produk buatannya.

"Pengalaman saya melihat bahwa potensi untuk dalam negeri terbatas. Karena masalah daya beli dan juga style," kata Achmad.

Kendati begitu, kurangnya permintaan dari dalam negeri sebetulnya bukan masalah besar. Masalah sebenarnya datang saat pandemi Covid-19 merebak.

Ketika Covid, orang-orang diminta bekerja dari rumah. Karenanya, banyak yang mulai mendekorasi rumah untuk menciptakan ruang kerja nyaman.

Ini mengakibatkan lonjakan pemesanan di Siji. Padahal, sama seperti yang lainnya, karyawan Siji juga bekerja dari rumah. Sumber daya manusia pun terbatas.

Selain itu, ada kelangkaan kontainer selama pandemi Covid-19.

"Timbulnya itu adalah cash flow. Ada kelangkaan kontainer dan harga kontainer itu sampai 5x lipat, yang biasanya US.000 bisa sampai US ribu-US ribu," tutur dia.

Barang-barang yang diproduksi Siji baru akan dibayar jika sudah berada di atas kapal. Dengan harga kontainer selangit, lebih dari US miliar stok Siji pun tak bisa keluar. Sementara pemesanan terus masuk.

[Gambas:Video CNN]

"Akhirnya kami menghubungi LPEI. Karena kesulitan," katanya.

CV Siji Lifestyle merupakan salah satu UMKM yang mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE). Program ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lewat pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor, yang dilaksanakan selama satu tahun dengan tujuan utama menciptakan eksportir baru.

Selain CPNE, LPEI juga mendukung peningkatan kapasitas usaha CV Siji Lifestyle melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM dalam bentuk pembiayaan. Program ini merupakan dukungan dari APBN kepada pelaku usaha berorientasi ekspor, yang diberikan kepada LPEI oleh Kementerian Keuangan RI.

Tujuannya adalah memberikan stimulus kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan daya saing dalam pasar global.

Sejauh ini, PKE untuk UKM telah mengalokasikan dana nyaris Rp1 triliun. Dana itu dibagikan dalam 3 tahun secara bertahap.

Lihat Juga : LPEI Raih Penghargaan Tempat Kerja Terbaik untuk Semua Generasi

(blq/agt)