qq2889

sistem perdagangan paksa

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

Pabrik Disebut Relokasi karena Upah, Berapa Beda UMP Banten******

Tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Tiga perusahaan itu yakni; PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," kata Firman.

Jika ditelusuri, UMP Banten dan Jawa Tengah memang berbeda jauh. Pada tahun 2022, UMP Banten sebesar Rp2.501.203,11, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.280-huk/2021.

Dari keputusan tersebut juga diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banten 2022 tertinggi ada di Kota Cilegon dengan nilai sebesar Rp4.430.254,18.

Kemudian disusul Kota Tangerang sebesar Rp4.285.789,90, dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp4.280.214,51. Sedangkan, UMK Banten 2022 terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp2.773.590,40.

Sementara, UMP Jateng pada tahun 2022 hanya sebesar Rp1.813.011. Angka ini masih jauh di bawah dari UMK di Kabupaten Lebak, Banten.

UMK tertinggi di Jawa Tengah pada 2022 adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp2.835.021,29.

Kemudian, disusul Kabupaten Demak sebesar Rp2.513.005,89, dan Kabupaten Kendal sebesar Rp2.340.312,28. UMK Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 menjadi yang terendah di Jawa Tengah dengan nominal sebesar Rp1.819.835,17.

Untuk Kota Pekalongan yang jadi lokasi baru PT Nikomas Gemilang, UMK pada tahun 2022 sebesar Rp2.156.213,77.

Kemudian, UMK Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung yang jadi lokasi baru PT KMK Global Sport masing-masing Rp2.128.523,19 dan Rp1,887.832,11.

Selanjutnya, UMK tahun 2022 Kabupaten Pati yang jadi lokasi baru PT PWI I dan II sebesar Rp1.968.339,04.

Bawa iPad Anda ke dunia lain

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.

Phoenix sebagai mak comblang

Elon Musk Larang Karyawan Twitter WFH******

Pemilik baru Twitter, Elon Musk, melarang pekerjanya untuk melakukan kerja jarak jauh atauremote working, begitu pun bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam email pertamanya kepada staf sejak membeli perusahaan tersebut.

Ia memperingatkan platform media sosial membutuhkan 'kerja intensif' di kantor untuk membalikkan nasibnya.

"Jalan di depan sulit dan akan membutuhkan kerja keras untuk berhasil," tulisnya dalam email seluruh perusahaan yang dikirim ke karyawan pada Kamis pagi, dikutip dari Financial Times, Jumat (11/11).

Dalam email tersebut, Elon meminta para karyawan untuk tetap di kantor minimal 40 jam per minggu, kecuali bagi mereka yang 'secara fisik tidak dapat melakukan perjalanan' atau dengan 'kewajiban pribadi yang kritis'.

Musk menambahkan dia akan meninjau dan menyetujui pengecualian apa pun terhadap kebijakan itu sendiri. Ia karena itu menginstruksikan manajer untuk menyusun daftar staf yang ingin melanjutkan pekerjaan jarak jauh.

Kebijakan baru di Twitter sesuai dengan perintah Musk di perusahaan lain yang dia kelola, Tesla. Pada Juni kemarin, dia bersikeras meminta staf harus bekerja setidaknya 40 jam seminggu di kantor atau mencari pekerjaan baru.

Itu terjadi seminggu setelah Musk memotong sekitar setengah dari 7.500 tenaga kerja perusahaan.

Beberapa pemimpin senior kini juga telah hengkang dari Tesla. Hal itu meningkatkan kekhawatiran atas keamanan data dan kepatuhan terhadap aturan privasi, terutama mengingat kecepatan platform yang meluncurkan beberapa fitur baru sejak Musk mengambil alih.

Komisi Perdagangan Federal AS, regulator perlindungan konsumen terkemuka, mengatakan pada pihaknya melacak perkembangan terakhir di Twitter dengan keprihatinan mendalam.

Twitter menandatangani keputusan persetujuan yang ketat pada 2011 yang berjanji untuk melindungi data pengguna dengan lebih baik, yang terus diawasi oleh regulator.

"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," tambah FTC.

"Perintah persetujuan kami yang direvisi memberi kami alat baru untuk memastikan kepatuhan, dan kami siap untuk menggunakannya," imbuhnya.

Sejak Twitter diambil alih oleh Musk, banyak pekerja senior yang memutuskan hengkang dari perusahaan tersebut, termasuk Kepala Petugas Keamanan Informasi Twitter Lea Kissner.

Secara terpisah, seorang pengacara perusahaan memperingatkan di saluran Slack perusahaan bahwa Musk mengambil sikap angkuh terhadap peraturan privasi dan bahwa perusahaan berpotensi mempertaruhkan denda yang signifikan dari FTC.

Sejak mengambil kendali hanya beberapa minggu yang lalu, Musk tampaknya menggandakan pendekatan 'bergerak cepat, gagal cepat, teruskan' untuk menjalankan perusahaan, memperkenalkan dan membuang fitur baru dalam beberapa jam, selain mengguncang praktik kerja Twitter.

Mantan Kepala Eksekutif Parag Agrawal pada Maret silam mengatakan sebelum membeli perusahaan, Musk menawarkan bahwa staf dapat bekerja dari rumah penuh waktu selamanya.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Kementerian Investasi Terima Hibah Enam Bus Listrik dari Foxconn******

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapat hibah berupa enam unit bus listrikdari Chief Executive Officer and Chairman of Hon Hai Technology Group (Foxconn) Young Liu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ingin Liu memberikan bus serupa kepada kementerian-kementerian lain karena kualitas bus tersebut yang baik.

"kelihatannya Pak Liu harus juga memberikan kepada menteri-menteri lain," kata Bahlil di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengatakan negara mana saja bisa berinvestasi di Indonesia asal mengikuti Undang-Undang yang berlaku. Ia juga menyebut Indonesia tidak membedakan satu negara dengan negara lain.

"Tidak ada perlakuan istimewa kepada negara tertentu. Semuanya sama di mata Indonesia. Termasuk Foxconn dan Taiwan dalam rangka membangun kerja sama mencapai kejayaan bersama dan kepentingan bersama untuk berkontribusi kepada rakyat secara global, khususnya untuk green energy," tutur Bahlil.

Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan keenam bus tersebut penggunaannya tergantung pada Kementerian Investasi.

Ia menjelaskan bus itu bisa digunakan oleh kementerian lain, namun prosesnya melalui Kementerian Investasi/BKPM.

"Misalnya ada kementerian yang akan menggunakan, akan melalui Kementerian Investasi karena hibahnya dari Foxconn ke Kementerian Investasi," jelas Tina.

Ia juga menilai pemberian bus ini menjadi sinyal kuat bahwa investasi dari perusahaan itu akan segera berjalan. Selain itu, pembuatan bus listrik pun ke depan bisa dilakukan di Indonesia.

"Dan pengembangan dari Pak Menteri Bahlil dan Chairman Liu adalah kalau saat ini busnya masih diproduksi di luar Indonesia, maka ke depan akan ada bus-bus listrik yang diproduksi di Indonesia," jelas Tina.

Sebelumnya, Foxconn bersama BUMN dan perusahaan swasta di dalam negeri akan bekerja sama membangun bisnis kendaraan listrik di Indonesia senilai US miliar setara Rp118,4 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Foxconn akan bekerja sama dengan Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk.

Pemerintah sendiri mendorong agar Foxconn berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Sebab, KIT batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]