panen138 login

Kesengsaraan Abadi Penglai

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Halo, Mayor Jenderal

Alasan Petinggi Unilever Mundur Berjamaah******

Tiga direktur PTUnileverIndonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Salah satunya, direktur utama.

Ketiganya mengungkap alasan pengunduran diri tersebut adalah alasan pribadi.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti, yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

Zulhas Sebut Indonesia Rugi Imbas Mandek Pembahasan IEU******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan mandeknya pembahasan perjanjian perdagangan bebasIndonesia-Uni Eropa(IEU-CEPA) membuat RI rugi.

Ia mengatakan tersendatnya perjanjian dagang itu malah membuat Vietnam untung. Zulhas mencontohkan karena belum ada perjanjian dagang ekspor sepatu Indonesia ke Eropa masih dikenakan pajak 7 persen.

"EU ini merugikan kita, kita kalau kirim sepatu kena 7 persen, Vietnam enggak," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Menurutnya, kebijakan dari Benua Biru itu bakal mempersulit ekspor minyak sawit, kertas, kopi, hingga lada dari Indonesia.

"Apalagi sekarang lahir EU Deforestasi. Sawit, kertas,kopi, lada itu sulitnya minta ampun untuk (ekspor) ke Eropa," kata Zulhas.

Dalam kesempatan lain, Zulhas mengatakan Vietnam lebih kecil dan berpenduduk lebih sedikit dari Indonesia, tetapi volume ekspor sepatunya ke UE bisa empat kali lipat.

Bahkan, Vietnam berada di posisi pertama dalam perdagangan sepatu, menggusur Indonesia.

Menurutnya, ada andil Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang diklaim Zulhas pembahasannya mandek dalam 8 tahun.

"Terus saya berunding, apa sih yang bikin kita nggak kelar perjanjian itu (IEU-CEPA), salah satunya belanja pemerintah. Saya tanya, 'Dari Kemendag kenapa kita enggak mau? Ini Pak, nasionalisme'. Lah nasionalismenya sempit," ujarnya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8) lalu.

"Saya bilang, 'Kenapa takut? Buka sajaprocurement(pengadaan) program pemerintah'. Kemendag ditawari pengusaha lokal, masa kalah sama UE? Ndak akan kalah, buka saja! Sekarang kita oke, buka," sambung Zulhas.

Selain itu, Zulhas menyoroti beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam bisnis komersial. Pada akhirnya, Uni Eropa ogah berbisnis dengan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

UMK Ponorogo 2024 Diusulkan Naik 3,98 Persen Jadi Rp2,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 sebesar 3,98 persen dari tahun ini.

Artinya tahun depan, UMK Ponorogo mencapai Rp2,2 juta per bulan.

"Kenaikan ini (3,98 persen) setara dengan Rp85.601, sehingga tahun depan UMK Ponorogo adalah sebesar Rp2.235.310 (per bulan)," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Ponorogo Suprianto, Minggu (26/11), melansir Antara.

Dewan Pengupahan yang terdiri dari Apindo, SPSI, perwakilan perguruan tinggi, serta Pemkab Ponorogo telah melakukan penghitungan bersama dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga indeks kebutuhan masyarakat.

Hasil keputusan Dewan Pengupahan itu selanjutnya akan diajukan ke Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan direkomendasikan kepada gubernur untuk dibahas bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai UMK Kabupaten Ponorogo.

"Rapat pleno yang dihasilkan bagaimana pekerja dapat upah layak tapi tidak memberatkan pengusaha," kata Suprianto.

Kendati demikian, pihaknya tak mengetahui secara pasti apakah usulan tersebut nantinya bisa berubah atau tidak.

Sebab, pada 2022 lalu, usulan kenaikan UMK untuk 2023 sebesar 7,6 persen ditetapkan menjadi 10 persen ketika dibahas di tingkat provinsi.

"Keputusan akhir ada di Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim) ya, hasilnya (UMK Ponorogo) bisa naik bisa turun. Itu semua tergantung dengan Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim)," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

KAI Tambah 34 Kereta Saat Nataru, Tiket Bisa Dipesan Mulai Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia alias KAIakan menambah 34 kereta api (KA) yang akan beroperasi pada periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan secara total KAI menambah 311.856 tempat duduk KA Jarak Jauh yang sudah bisa dipesan mulai Rabu (29/11) ini.

KA tambahan tersebut tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta - Solo untuk pulang pergi (pp), Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Malang pp, Bandung - Solo pp, dan lainnya.

Adapun daftar KA-KA tambahan untuk periode Nataru sebagai berikut:

- KA keberangkatan 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024:

Manahan (Gambir - Solo Balapan pp), Malioboro Ekspres (Purwokerto - Malang pp), Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), Kaligung (Tegal - Semarang Poncol pp), Taksaka Tambahan (Gambir - Yogyakarta pp), Gajayana Tambahan (Gambir - Malang pp), Sembrani Tambahan (Gambir - Surabaya Pasarturi pp), dan Lodaya Tambahan (Bandung - Solo Balapan pp).

Kemudian Brantas Tambahan (Pasar Senen - Blitar pp), Kertajaya Tambahan (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp), Tambahan Kiaracondong - Surabaya Gubeng, Tambahan Surabaya Gubeng - Kiaracondong, dan Kutojaya Utara Tambahan (Pasarsenen - Kutoarjo pp).

- KA keberangkatan 24 hingga 26, dan 31 Desember 2023, serta 1 dan 7 Januari 2024:

Argo Cirebon (Gambir - Cirebon pp) dan Argo Parahyangan Tambahan (Gambir - Bandung pp).

Sementara itu, KAI mencatat sebanyak 549.612 tiket KA jarak jauh sudah terjual atau 24 persen dari tiket yang disediakan yakni 2.334.340 tiket, untuk periode Nataru pada 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024.

Joni mengatakan KA-KA yang menjadi favorit untuk Angkutan Nataru sejauh ini di antaranya KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari pp, KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp, KA Serayu relasi Pasarsenen - Purwokerto pp, KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar pp, KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang pp, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]