pinjaman yang bunganya rendah

Kitab Neraka

Mahfud Md Pamit Langsung ke Jokowi, Staf Presiden: Tunjukkan Adat Ketimuran******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menunjukkan tata krama ketimuran yang baik terkait dengan rencananya mundur dari jabatan menteri.

Ari Dwipayana mengemukakan hal itu ketika menyikapi rencana Mahfud Md. menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

“Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi, tidak begitu saja dengan menyampaikan surat, tetapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden. Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati,” kata Ari di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Mahfud Md ditunjuk sebagai menteri secara terhormat oleh Presiden Jokowi, kemudian yang bersangkutan mundur dari jabatan itu dengan hormat pula. “Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati,” ujar Ari.

Terkait dengan pengganti Mahfud Md., Ari mengatakan bahwa pihak Istana belum ingin berbicara soal sosok pengganti karena Mahfud belum menyampaikan surat kepada Presiden.

“Pak Menko saja belum menyampaikan suratnya, sudah berpikir soal pengganti. Kami belum membicarakan soal pengganti karena beliau sendiri baru akan menyampaikan rencana akan diterima oleh Bapak Presiden,” kata Ari.

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.

Ia sudah mendiskusikan langkah mundur itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024 Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Mahfud tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya itu melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ia dalam kesempatan terpisah di Lampung, Rabu, menyatakan ingin menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden.

Mahfud merasa diangkat sebagai menteri oleh Presiden dengan baik-baik sehingga ingin pamit dengan baik-baik pula.

Mahfud menyatakan ogah tinggal glanggang, colong playu, yang artinya kira-kira lari meninggalkan tanggung jawab.

Presiden sendiri sebelumnya menilai keinginan Mahfud Md. untuk mundur sebagai sebuah hak yang bersangkutan yang patut dihormati.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Arti Salam 4 Jari, Gerakan Pendukung Paslon No 1 dan 3 Melawan Prabowo******

JAKARTA — Di media sosial (medsos), khususnya Twitter atau X, gerakan salam 4 jari muncul dengan arti atau latar belakang keyakinan bahwa capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak layak dipilih.

Arti gerakan salam 4 jari ini dibuat untuk mengajak masyarakat memilih salah satu dari dua pasangan calon, yakni nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga kedua angka itu ditambah menjadi 4.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, menyambut baik Gerakan Salam 4 Jari yang belakangan muncul di media sosial X (dulu Twitter). Yenny pun merasa Gerakan Salam 4 Jari muncul secara alami. Menurutnya, kini banyak kesamaan antara kubu 01 dan 03.

“Secara alami pendukung dua paslon ini punya titik-titik kesamaan, sama-sama ingin berjuang bagi demokrasi, sama-sama gelisah dengan ada banyak sekali potensi kecurangan yang terjadi, kita tentu concern, kita khawatir kalau ada upaya-upaya intimidasi,” jelas Yenny di kawasan Stadion GBK Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (30/1/2024) via Bisnis.com.

Dia pun bingung karena kubu 02 kerap menarasikan agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran dengan argumen agar anggaran negara bisa dihemat.

Yenny merasa cara berpihak yang mementingkan anggaran daripada legitimasi kepemimpinan sangat salah.

Putri dari presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini berpendapat jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran tapi diduga kecurangan terjadi di mana-mana maka tidak ada legitimasi untuk presiden-wakil presiden yang terpilih.

“Lebih baik dua putaran, tapi punya legitimasi kuat di masyarakat sehingga pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu nantinya itu adalah pemimpin yang sah, yang benar-benar dipilih masyarakat,” ujar Yenny.

Lebih lanjut, dia memastikan komunikasi politik antara 03 dan 01 selalu terjalin karena diyakini Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Meski demikian, menurutnya, belum ada pembicaraan formal antara tokoh-tokoh utama.

Yenny juga mengakui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendukung 03 dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung 01 punya basis ideologi yang berbeda. Namun, dia menekankan dalam politik yang dicari adalah persamaan bukan perbedaan.

Capres koalisi perubahan, Anies Baswedan menanggapi munculnya gerakan salam 4 jari tersebut. Dia mengatakan bahwa gerakan ini dapat diartikan semakin banyak masyarakat yang menginginkan perubahan kekuasaan di pemerintahan.

“Itu kan pesan bahwa kita mau perubahan. Apa yang sekarang terjadi itu, [capres-cawapres] 02 kelihatan diasosiasikan dengan keberlanjutan sementara publik inginkan perubahan,” kata Anies, di Bandung, Minggu (28/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Anies menyebut bahwa gerakan yang terjadi saat ini dengan salam 4 jari merupakan sebuah gerakan yang diinterpretasikan sebagai gerakan perubahan.

Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini berharap adanya hal ini akan menambah dukungan masyarakat kepada dirinya dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024. “Mungkin bergeraknya pelan-pelan. Dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu mau ke mana, habis itu pelan-pelan ikut rombongan perubahan,” ucapnya.

Sementara, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak banyak berkomentar. Dia hanya meminta publik bersabar karena bisa saja dirinya dan Mahfud MD menang satu putaran.

“Nanti lah, nanti tunggu 14 Februari dulu. Siapa tahu kan nomor 3 (menang) satu putaran,” kata Ganjar usai menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyatdi Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024) siang.

Sistem Kaisar Hongmeng

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Dewa perang terkuat

10 Berita Terpopuler : Curhat Keluarga Korban Penembakan Colomadu******

 BOYOLALI —Ulasan tentang keluarga korban penembakan di Colomadu, Karanganyar, Yudha Bagus Setiawan, warga Bendan, Banyudono, Boyolali, telah mengetahui pelaku penembakan sudah tertangkap menjadi berita terpopuler laman Selasa (30/1/2024) pagi.

Berita terpopuler tersebut, keluarga berharap pelaku penembakan Colomadu bisa dihukum berat. Mertua korban, Suryanto, mengungkapkan kondisi istri Yudha, Kristina, dan kedua anaknya masih shock. Anak-anak tersebut masih kecil, masing-masing kelas I SD dan kelas VII SMP.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Kami sangat senang [pelaku telah ditangkap]. Harapan dari keluarga, pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Kami meminta pertanggungjawaban untuk anaknya [korban], ada dua, demi masa depan dan biaya hidup,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Suryanto tidak menyebut apa hukuman berat yang ia inginkan untuk pelaku penembakan warga Boyolali di Colomadu tersebut. Namun, ia berharap pengadilan dapat memberikan hukuman terberat untuk pelaku.

Ia mendapat informasi ada tiga orang yang ditangkap polisi. Satu orang sebagai tersangka utama dan dua orang turut membantu pelaku utama.

Diketahui mendiang Yudha adalah tulang punggung keluarga. Sang istri yang tidak bekerja di luar rumah kini harus menanggung hidup dua anaknya. Kini, Suryanto mengatakan keluarga mendiang Yudha perlu uluran tangan orang untuk membantu.

Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Tengah telah menangkap lebih dari satu pelaku atas kasus penembakan warga Boyolali di Colomadu, Karanganyar. Polisi menangkap satu pelaku utama serta beberapa pelaku lain yang turut membantu dalam kejadian itu.

Selain berita tentang harapan keluarga korban penembakan Colomadu, kabar lain tentang kasus peredaran narkoba di Wonogiri, jadwal event Grebeg Sudiro Solo, alih fugsi lahan Sragen hingga Taman Balekambang jadi lokasi peringatan HUT Solo juga masuk daftar 10 berita terpopuler pagi ini.

Berikut 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Selasa (30/1/2024):

Pelaku Penembakan di Colomadu Tertangkap, Ini Kata Keluarga Korban di Boyolali

Pasok Narkoba ke Pengedar di Baturetno, Pria Sukoharjo Dicokok Polres Wonogiri

Event Grebeg Sudiro Kota Solo 2024, Ini Jadwal Lengkapnya

Pemkab Sragen Bolehkan Alih Fungsi 8.815 Ha Sawah untuk Industri & Perumahan

Forkopimcam Polokarto Sukoharjo Robohkan Lokasi Perjudian di Desa Kayuapak

Nekat Berjualan di Jembatan Pasar Gede Solo, 10 PKL Ditertibkan

Taman Balekambang Jadi Lokasi Peringatan Hari Jadi ke-279 Kota Solo

Polres Karanganyar Ungkap Kronologi Kasus Penembakan di Colomadu

Ratusan Anggota IKSPI Kera Sakti Geruduk Polres Boyolali, Ini 4 Tuntutannya

Tarif PPN Belum akan Naik Jadi 12 Persen di 2024, Kemenkeu: Tunggu Waktu

Zaman kuno

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Saya mendengar angin bertiup

Soal Misteri 2 Jari di Mobil Presiden, Ini Pernyataan Istana******

SOLO —Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai perihal misteri sosok yang mengacungkan pose dua jari dari jendela mobil iring-iringan Presiden Joko Widodo di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).

“Biarkan itu dilihat oleh Bawaslu, ya,” kata Ari Dwipayana di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

Ari menegaskan pada intinya agenda kunjungan kerja Jokowi ke berbagai daerah di Indonesia adalah upaya untuk menyapa dan mendekatkan diri dengan masyarakat.

Berbagai tudingan yang dilontarkan oleh sejumlah kalangan dari kegiatan itu pun disebut Ari sebagai dinamika di tahun politik.

“Kita cek saja seperti apa kejadian sebenarnya,” tambahnya sebagaimana dilansir Antara.

Seperti diketahui, Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) mengadukan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana ke Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (26/1/2024). Laporan itu dilayangkan terkait munculnya pose dua jari yang diduga untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Menanggapi hal itu, Ari mengatakan bahwa upaya pelaporan kepada Bawaslu merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan dalam konteks demokrasi.

“Pelaporan satu hal yang tersedia ruangnya dalam konteks demokrasi. Presiden, dalam setiap kunjungan, selalu ingin berinteraksi menyapa masyarakat,” jelasnya.

Ari menambahkan dari sekian ribu kunjungan presiden, Jokowi selalu terlihat berinteraksi kepada masyarakat dengan memberi salam, melambaikan tangan, dan lain sebagainya.

“Itu kita bisa cek apa yang terjadi. Intinya, itu upaya presiden untuk menyapa masyarakat,” jelas Ari.

Ari pun menepis pose dua jari saat kunjungan di Salatiga tersebut sebagai bentuk afiliasi Jokowi kepada pasangan calon tertentu.

“Dari sekian ratus, bahkan ribuan, kunjungan, beliau tidak pernah, beliau lakukan selalu diasosiasikan upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, dengan menyapa masyarakat,” ujarnya.