mimpi88 602Jutaan kata 881346Orang-orang telah membaca serialisasi
《lapor situs slot penipu》
Kalbar gencarkan Gerakan Tani Pro Organik atasi pupuk mahal******
Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimiaPontianak (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Barat (Kalbar) menggencarkan Gerakkan Tani Pro Organik di sejumlah daerah di provinsi itu untuk meningkatkan hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******
Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :
“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”
Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?
Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.
Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.
Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda).
Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.
Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah
Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024 ******
"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.
Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.
Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.
Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari
Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas
Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.
"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.
Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.
Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.
"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.
Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.
"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:iprim303、trik main gate of olympus、slot iso
Terkait:demo slot mg、rajabandot slot gacor、link togel terlengkap、mas 4d slot、situs slot gacor pagi ini、situs game slot resmi、bangjago88 1、tafsir mimpi 2d erek erek、situs yang gacor malam ini、erek2 cicak
bab terbaru:rtp permata4d(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Kemunculan bayi bekantan ini terlihat saat kami melakukan patroli rutin di area Camp Tim Roberts hari iniBanjarmasin (ANTARA) - Stasiun Riset Bekantan di Pulau Curiak Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan kembali menyambut kelahiran dua bayi bekantan dari dua indukan betina kelompok Alpha.
Pewarta: Firman
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan HarjamuktiCirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (7/3), dengan menyediakan beras sebanyak 10 ton lebih untuk menstabilkan harga beras di daerah itu. “Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Minggu. Elmi menjelaskan dalam kegiatan itu, masyarakat yang datang diperkenankan membeli beras SPHP seharga Rp52.000 per lima kilogram maksimal dua kemasan. Pembatasan diterapkan agar penyaluran terbagi merata. Menurut dia, berdasarkan hasil penghitungan beras sebanyak 10 kilogram itu bisa mencukupi kebutuhan warga untuk selama satu bulan. Jika ingin membeli beras dalam jumlah banyak, kata Elmi, masyarakat disarankan mendatangi pasar induk sampai toko modern karena komoditas tersebut selalu tersedia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangan-nya, kualitas kesehatan keluarga itu pun akan meningkatJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam pemanfaatan bahan dengan kearifan lokal Indonesia, salah satunya rempah-rempah, sebagai upaya membangun ketahanan nasional.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
《lapor situs slot penipu》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,prediksi china togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lapor situs slot penipu》bab terbaru。