slot gacor terpercaya pragmatic play

masa depan yang sempurna

mau cash ilegal

Alat AI Bumble identifikasi dan blokir akun penipuan dan profil palsu******

Jakarta (ANTARA) - Bumble meluncurkan fitur baru yang didukung kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi spam, penipuan, dan profil palsu.

Alat baru, yang disebut Deception Detector, bertujuan untuk mengambil tindakan terhadap konten berbahaya sebelum pengguna Bumble menemukannya.

Dalam pengujian, Bumble menemukan bahwa alat tersebut mampu secara otomatis memblokir 95 persen akun yang diidentifikasi sebagai akun spam atau penipuan.

Baca juga: Pendapatan Bumble menguat karena pengguna berlangganan

Baca juga: Peneliti TII: Kampanye di Bumble masuk unsur kampanye pemilu

Dalam dua bulan pertama pengujian alat ini, Bumble melihat laporan pengguna tentang spam, penipuan, dan akun palsu berkurang sebesar 45 persen. Deception Detector beroperasi bersama tim moderasi manusia Bumble.

Peluncuran fitur baru ini dilakukan ketika penelitian internal Bumble menunjukkan bahwa profil palsu dan risiko penipuan adalah kekhawatiran utama pengguna saat berkencan online, kata perusahaan tersebut.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 46 persen wanita menyatakan kecemasannya atas keaslian jodoh daring mereka di aplikasi kencan.

“Deception Detectoradalah inovasi terbaru kami sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami kepada komunitas untuk membantu memastikan bahwa koneksi yang dibuat pada aplikasi kami adalah asli, kata CEO Bumble Lidiane Jones dalam sebuah pernyataan.

"Dengan fokus khusus pada pengalaman online perempuan, kami menyadari bahwa di era AI, kepercayaan menjadi hal yang lebih penting dari sebelumnya," tambah dia. Demikian dikutip dari TechCrunch, Senin (5/2).

Baca juga: Aplikasi kencan Bumble tambahkan "tanda vaksin COVID-19" di profil

Baca juga: Bumble sediakan fitur konsultasi bagi korban pelecehan seksual
 

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sistem ortodoksi terkuat

slot yg pakai dana

Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran******

sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari

Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambah Heddy.

Baca juga: Kuasa Hukum Irman: Pimpinan dan anggota KPU langgar sumpah janji

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Nomor telepon tiga pimpinan DKPP diretas
Baca juga: DKPP agendakan sidang aduan pelanggaran berat oleh KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Dua dunia dihubungkan oleh W

jam gacor higgs domino hari ini

AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan debat capres terakhir malam ini, merupakan debat yang paling menentukan untuk masyarakat yang undecideddan swing voters.

“Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20 persen undecideddan swing votersitu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10-15 persen suara. Kalau teorinya debat hanya memengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun menurut Hikam, politik tidak selalu semudah itu. Masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pemilih, antara lain; gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, dan pesan kampanye.

Usai pengunduran Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan semakin bebas beradu gagasan.

"Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategis-nya,” ujarnya.

Menteri Riset dan Teknologi pada 1999-2001 itu mengungkapkan, kebijakan pro-rakyat menjadi ide dasar program sat setGanjar-Mahfud. Salah satunya KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah.

Keberadaan KTP Sakti dimaksudkan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.

Baca juga: Ganjar akan hadirkan lebih dari sekadar gagasan pada Debat Kelima

Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC

Baca juga: Anies sebut penting sampaikan gagasan dan kebijakan dalam debat 

Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, mantan peneliti Litbang Ekonomi dan Pembangungan LIPI itu berpendapat, kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termajinalisasikan.

Buruh dan anak sekolah harus ditingkatkan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi sehingga kualitas dan kecerdasan semakin tinggi.

“Stuntingdi Indonesia diawali dengan 'stuntingcara berpikir pada kalangan elite-nya' yang nggak bisa memperbaiki tantangan global jadi mereka hanya menjadi echo chamber. Akhirnya hanya segelintir orang dari elite kita yang bisa melaksanakan. Secara agregat tetap tidak bisa bersaing," ungkap Hikam

Terkait hal tersebut, Ganjar-Mahfud menyadari pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang harus diperbaiki guna mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi sosial.

"Maka kita coba menyusun suatu perencanaan agar kalau kemudian dari dua hal ini bisa kita jadikan prioritas. Kesehatan dan pendidikan, karena kalau kesehatan baik, anak mulai dari kandungan ibunya sehat, bayinya sehat. Ya bu, kalau bayinya lahirnya sehat, gizi-nya sehat Insya Allah dia tidak akan stunting," ujar Ganjar beberapa waktu lalu di Kuningan, Jawa Barat.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bajak Laut Dewa Super Druid

gampang gacor

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Berasal dari negeri asing

rtp maxwin77

Wapres sebut substansi debat Capres cukup memberi rujukan bagi pemilih******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan agenda debat para calon presiden (Capres) yang berlangsung, Minggu (4/2), di Jakarta Convention Center, memiliki substansi yang mencukupi untuk menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Saya kira cukup menjadi rujukan. Kita lihat tadi malam lebih landai dibanding yang sebelumnya, dimana terjadi debat yang agak panas," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, dilansir dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan apa yang disampaikan para Capres dan Cawapres dalam rangkaian agenda debat telah mencerminkan visi misi yang diusung masing-masing.

“Apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu kan sudah bisa terevaluasi di dalam debat. Saya kira masyarakat jadi tahu, ketika Capres atau Cawapres menyampaikan, masyarakat jadi paham,” katanya.

Oleh sebab itu, Wapres kembali menegaskan bahwa lima kali debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah cukup untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

“Menurut saya lima kali itu sudah cukup mempresentasikan visi misi dan masyarakat saya kira sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah bisa menentukan pilihan,” katanya.

Menjelang proses pemungutan suara yang tinggal menghitung hari, Wapres mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menyalurkan haknya pada 14 Februari 2024.

Wapres juga mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.

“Saya kira kita sudah sepakat bahwa Pemilu ini adalah Pemilu damai, Pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu, jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa adanya polarisasi politik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar. Tapi yang terpenting, polarisasi ini jangan sampai menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda pilihan, tapi jangan membawa pembelahan, perpecahan bangsa,” katanya.

Untuk itu, ia meminta para pemenang kontestasi Pemilu dapat merangkul para pihak yang kalah.

“Dan siapapun nanti yang unggul ya tentu harus bisa diterima. Kepada yang menang harus merangkul semua pihak, harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu
Baca juga: Wakil Presiden: Perguruan tinggi harus berorientasi pada masa depan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tidak ada tulang terminal

slot gacor 5 lion megaways

Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers******

“Kami meyakini ketiga pasangan capres/cawapres punya visi yang sama dalam menjaga pers yang independen dan selama ini telah berhasil menjaga proses demokrasi berlangsung dengan baik di tanah air,”

Jakarta (ANTARA) - Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 siap menghadiri "Deklarasi Kemerdekaan Pers" yang dilakukan bersama Dewan Pers dan masyarakat pers di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (10/2) mendatang.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan Deklarasi Kemerdekaan Pers ini sebagai komitmen dari tiga pasangan capres/cawapres untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sejak reformasi 1998 bergulir.

“Kami meyakini ketiga pasangan capres/cawapres punya visi yang sama dalam menjaga pers yang independen dan selama ini telah berhasil menjaga proses demokrasi berlangsung dengan baik di tanah air,” kata Ninik.

Ninik juga menegaskan pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga proses demokrasi, dan memastikan semua informasi yang dihasilkan betul betul berdampak positif bagi masyarakat.

“Pers punya andil besar untuk mewujudkan pemilu yang damai, sejuk, dan berhasil memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia. Mari kita turut mengawal proses demokrasi ini dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, ketiga tim sukses yang hadir pada acara persiapan Deklarasi Kemerdekaan Pers sudah memastikan ketiga pasangan capres/cawapres akan hadir dan mendukung acara yang digelar Dewan Pers.

Untuk diketahui acara ini sebelumnya akan dilaksanakan pada Rabu (7/2), tapi karena kesibukan ketiga pasangan capres/Cawapres, acara diundur pada 10 Februari 2024 dan bertempat di Hall Dewan Pers.

Selain dihadiri ketiga pasangan capres/cawapres, deklarasi juga akan dihadiri seluruh Ketua Konstituen Organisasi Pers dan Perusahaan Pers, serta sejumlah tokoh pers. Acara juga akan disiarkan langsung televisi nasional.

KPU RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024