petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara dapat uang yang mudah

kredivo laptop 854Jutaan kata 54408Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang yang mudah》

Gunung Ile Lewotolok di Lembata kembali erupsi******

Gunung Ile Lewotolok di Lembata kembali erupsi
Arsip foto - Gunung api Ili Lewotolok mengeluarkan material vulkanik di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT, Rabu (2/12/2020). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/aww/pri.
Kupang (ANTARA) - Pos Pengamatan Gunung Api di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan Gunung Ile Lewotolok di kabupaten tersebut kembali erupsi pada Jumat.

"Baru saja terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati mencapai kurang lebih 500 meter di atas puncak gunung," kata Petugas Pengamatan Pos Pemantau Gunung Api Stanis Ara Kian di Lembata, Jumat.

Baca juga: PVMBG: 821 kali erupsi terjadi di puncak Gunung Ile Lewotolok

Secara visual, ujar Stanis, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 8,6 mm dan durasi sekitar 2 menit 54 detik.

Saat ini status Gunung Ile Lewotolok berada pada Level II (Waspada).

Baca juga: PVMBG: Waspada bahaya lahar Gunung Ile Lewotok NTT saat musim hujan

"Masyarakat di sekitar gunung maupun pengunjung, pendaki, wisatawan diminta agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius dua kilometer dari pusat aktivitas gunung," katanya.

Masyarakat di tiga desa yang berada tepat di kaki gunung, yakni Desa Lamawolo, Lamatokan, dan Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran/longsoran lava dan awan panas.

Baca juga: PVMBG ingatkan ancaman bahaya erupsi gunung api Ile Lewotolok Lembata

Selain itu, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Ile Lewotolok juga diimbau agar selalu mewaspadai potensi ancaman lahar yang dapat terjadi terutama pada saat musim hujan seperti saat ini.
 

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat******

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gudangtoto

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
buku mimpi jeruk
rumah gacor slot
cara memasang togel 2d
hack situs slot termux
republik365
slot bisa wd 20 ribu
mpowin77
situs slot bonus new member 100 to rendah
maxwin gacor slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 qq724
Bab 2 gaib4d
Bab 3 rtp mbah aura
Bab 4 mutu777
Bab 5 betwin4d
Bab 6 pinjam uang 100 juta
Bab 7 slot sedang gacor
Bab 8 kakakslot88
Bab 9 slot demo real
Bab 10 situs terbaru slot online
Bab 11 rtp indosport99
Bab 12 milenium88
Bab 13 situs slot gacor malam ini
Bab 14 kontan88
Bab 15 prediksi togel sydney youtube
Bab 16 cara pinjam tunai di kredivo
Bab 17 338slot
Bab 18 jasacuan
Bab 19 cara menaikkan limit shopee pinjam untuk pembeli
Bab 20 untung138 rtp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1338bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

zoom188
KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI
Ilustrasi - Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

tuan kendo

kuy138 rtp
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kotak Makanan Ogre

tafsir mimpi anjing togel
Pengadilan jatuhi hukuman empat setengah tahun penjara bagi Dani Alves
Foto arsip - Pesepak bola Brazil Dani Alves (ANTARA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS)
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Spanyol menjatuhkan hukuman empat setengah tahun penjara kepada mantan pemain Barcelona dan Timnas Brazil Dani Alves karena kasus pemerkosaan. Dikutip dari France24, Kamis, Dani Alves telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada seorang gadis di sebuah klub malam di Barcelona pada Agustus 2022 silam. "Korban tidak menyetujuinya dan terdapat bukti bahwa, di luar kesaksian pelapor, pemerkosaan tersebut dapat dianggap terbukti," tulis pernyataan resmi pengadilan Barcelona. "Pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa secara tiba-tiba menarik pelapor, melemparkannya ke tanah dan melakukan penetrasi ke vaginanya sehingga tidak dapat bergerak, sedangkan pelapor mengatakan tidak dan ingin pergi," sambung pernyataan tersebut.

Baca juga: Banding kedua ditolak, Dani Alves tetap mendekam dipenjara Spanyol Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Dani Alves untuk menjalani masa percobaan selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman penjara. Pemegang tiga gelar Liga Champions bersama Barcelona itu juga dituntut membayar sebesar 150 ribu euro atau sekitar Rp 2,5 miliar sebagai bentuk kompensasi kepada korban. Jaksa telah menyuarakan hukuman sembilan tahun penjara bagi pria berusia 40 tahun itu diikuti dengan masa percobaan 10 tahun. Dani Alves masih dapat mengajukan banding setelah sebelumnya bersaksi di persidangan bahwa hubungan seks dengan wanita tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pria berkebangsaan Brazil tersebut diadili awal bulan ini atas tuduhan memperkosa seorang wanita di klub malam Sutton pada dini hari tanggal 31 Desember 2022.

Dani Alves tercatat mengawali kariernya sebagai pesepak bola pada tahun 2001 bersama klub Brazil Bahia dan selanjutnya melanglang buana ke berbagai klub Eropa seperti Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain hingga terakhir bermain di klub Meksiko UNAM.

Baca juga: Klub Meksiko Puma pecat Dani Alves karena kasus pelecehan seksual
Baca juga: Dani Alves ditangkap polisi Katalunya atas tuduhan pelecehan seksual

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kaisar Hongmeng

contoh voucher potongan harga
Tiga korban penumpang heli bell di Halmahera ditemukan meninggal
Tangkapan layar - Petugas gabungan melakukan evakuasi korban kecelakaan helikopter sewaan PT Weda Bay Nickel (WBN) yang jatuh di hutan Halmahera Tengah, Weda Utara, Maluku Utara, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Basarnas Ternate/pri.
Ternate (ANTARA) - Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, kecelakaan helikopter jenis bell 429 PK – SWS disewa PT WBN sempat hilang kontak berhasil ditemukan bersama  tiga korban dalam kondisi meninggal dunia.

"Saat ini proses evakuasi korban meninggal dunia ke Bandara Cekel milik PT IWIP," kata Kepala Basarnas Ternate, Fathur Rahman dihubungi, Rabu.

Dia mengatakan, heli bell jenis 429 PK – SWS mengalami gangguan dan hilang kontak di sekitar hutan Halmahera antara Pinto dan Pit Kaurahe pada Selasa (20/2/2024) kemarin sekitar pukul 13.16 wit

Seperti diketahui, beredar video tim telah menemukan bangkai helikopter dalam keadaan hancur dan tiga korban meninggal dunia tidak jauh dari bangkai helikopter yang sudah keadaan hancur dan sesuai informasi helli bell yang digunakan itu untuk menyalurkan logistik ke kawasan area tambang.

Proses evakuasi korban masih dilakukan oleh tim gabungan dari hutan Halmahera menuju ke klinik PT IWIP.

Tim SAR gabungan tengah melakukan evakuasi bangkai helikopter yang berhasil ditemukan di hutan Halmahera, Malut pada  hari ini.

Baca juga: TNI bentuk TPF cek jatuhnya helikopter Bell 412 di Rancabali

Dia mengatakan, lokasi temuan berada kurang lebih 5 km dari lokasi helikopter lepas landas sebelum hilang kontak, sedangkan untuk korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisinya utuh.

"Selanjutnya tim menunggu ketiga korban akan dibawa ke RSU terdekat di Weda," ujarnya.

Dia memastikan helikopter milik Helicity, kontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN) jatuh bukan karena ledakan. Meski begitu sebab pasti helikopter yang menyuplai logistik dan penumpang di area pertambangan itu belum diketahui.

Menurut dia, pada saat lepas landas memang kondisi cuaca baik, akan tetapi setelah terbang kondisinya berubah menjadi berangin dan hujan sehingga heli mengalami hilang kontak.

Dirinya menambahkan, saat ini, tim SAR gabungan tengah melakukan penyisiran untuk mencari korban 09.50 Wit dan menyampaikan perkembangan penemuan heli bell 429 PK-WSW tersebut.

Baca juga: TNI AD: Evakuasi helikopter jatuh di Bandung berlangsung hingga malam

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Kode Istri Militer

www gacor slot net
Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

gxp530
Pemerintah Jerman apresiasi rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia
Tangkapan layar - Kepala Divisi untuk Asia Timur dan Asia Tenggara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Jerman Andreas Foerster menyampaikan pemaparannya dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia di Jakarta, Kamis (22/2/2023). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.
sektor ini dapat menghasilkan tambahan PDB lebih dari Rp500 triliun
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi untuk Asia Timur dan Asia Tenggara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Jerman Andreas Foerster mengapresiasi dokumen rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia yang menggali peluang dan manfaat dari pengembangan sektor tersebut.

“Jika dicermati dalam dokumen (rencana aksi) Indonesia, terlihat ada manfaat ekonomi yang signifikan dari ekonomi sirkular dan saya takjub bahwa sektor ini dapat menghasilkan tambahan PDB lebih dari Rp500 triliun,” ujar Andreas Foerster dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia juga menyatakan bahwa pengembangan ekonomi sirkular dapat mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia dan menciptakan hingga 5 juta lapangan kerja baru.

Menurutnya, penerapan ekonomi sirkular merupakan hal penting untuk memitigasi perubahan iklim.

“Polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, semuanya saling terkait. Indonesia merupakan negara yang sangat terdampak permasalahan ini. Jadi, business as usualtidak dapat lagi menjadi pilihan untuk diterapkan para pelaku usaha,” kata Foerster.

Ia pun menuturkan bahwa pemerintah Jerman dan Indonesia telah menjalankan berbagai kerja sama pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia dengan membangun enabling framework, perubahan perilaku, serta infrastruktur.

Dia menyatakan bahwa penyusunan enabling frameworkamat penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan memperkuat kelembagaan, sedangkan perubahan perilaku diperlukan agar semua pihak menyadari bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular harus menjadi perhatian bersama.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah Jerman memberikan pendanaan untuk membangun tempat pembuangan sampah dengan sistem sanitasi modern yang dilengkapi dengan mesin pendaur ulang dan penyortiran di berbagai provinsi di Indonesia.

Selain itu, Foerster menuturkan bahwa kedua negara juga melakukan kerja sama teknis untuk mewujudkan reformasi pengelolaan sampah.

“Saya tekankan bahwa yang sedang kita diskusikan ini benar-benar merupakan fenomena global. Hal ini bukan hanya masalah bagi Indonesia dan juga bukan hanya bagi Jerman sehingga perlu upaya penanggulangan bersama,” ujarnya.


Baca juga: Kemenperin sebut ekonomi sirkular kunci pengembangan industri hijau
Baca juga: Ekonomi sirkular akan berkontribusi 35 persen pengurangan karbon
Baca juga: PLN NTT optimalkan pemanfaatan FABA untuk ekonomi sirkular masyarakat

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024