kumpulan daftar situs slot

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Survei EPI Center Sebut Elektabilitas Prabowo******

JAKARTA –Survei Economics & Political Insight (EPI) Center menyebutkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 50,2 persen dan berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebesar 21,3 persen, terpaut tipis dari Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 20,1 persen. Sisanya sebanyak 8,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

“Elektabilitas Prabowo-Gibran menembus hingga 50,2 persen, artinya diprediksi bakal memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran,” kata peneliti EPI Center Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima Antaranewsdi Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Mursalin, setidaknya ada tiga faktor yang bisa menjelaskan tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran. Pertama adalah dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dan diperkuat dengan majunya Gibran sebagai cawapres.

“Majunya Gibran yang notabene putra sulung Jokowi memberi isyarat kuat dukungan mengarah kepada Prabowo, alih-alih Ganjar,” sebut Mursalin.

Sebelumnya, Jokowi membagi dukungan kepada Ganjar hingga terjadi perpecahan antara Jokowi dengan elite PDI Perjuangan.

“Jokowi akhirnya memilih mendukung Prabowo, mantan rivalnya pada dua kali pemilu,” tambah Mursalin.

Seusai Pemilu 2019, Jokowi menawarkan rekonsiliasi dan mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan dengan memberi posisi sebagai Menteri Pertahanan.

Faktor kedua adalah pergeseran pemilih Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 yang mengikuti arah dukungan Jokowi.

“Terjadi gelombang perpindahan dukungan, pemilih yang awalnya masih mendukung Ganjar kini beralih sepenuhnya mendukung Prabowo,” jelas Mursalin.

Praktis pemilih Ganjar sekarang lebih didominasi pemilih PDI Perjuangan, terlihat dari elektabilitas Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan hanya berselisih sedikit.

“Faktor ketiga, yaitu korelasi antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas capres-cawapres yang didukung Jokowi,” sebut Mursalin menambahkan.

Publik yang merasa puas cenderung mendukung Prabowo-Gibran, sisanya diperebutkan oleh Ganjar-Mahfud. Sebaliknya, publik yang merasa tidak puas cenderung memilih Anies-Muhaimin yang menyuarakan jargon perubahan.

“Wacana keberlanjutan versus perubahan menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan publik memilih capres-cawapres,” ujar Mursalin.

Dengan sisa waktu menuju pencoblosan kurang dari sebulan lagi, kecil kemungkinan bakal terjadi perubahan signifikan pada peta kontestasi Pilpres 2024.

“Pemilu diperkirakan bakal finis pada 14 Februari 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran,” tambah Mursalin.

Survei Economics & Political Insight (EPI) Center dilakukan pada 9 hingga 15 Januari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Propaganda Gimik

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan bahwa narasi Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran merupakan propaganda dan gimik.

“Setiap pasang yang menyampaikan narasi satu putaran, pahami lah itu sebagai propaganda dan gimik,” kata pria yang akrab disapa Romy saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, kondisi perpolitikan Indonesia tak menghendaki itu. Sebab, hasil survei pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beredar saat ini tidak ada yang memenuhi syarat terjadinya satu putaran.

“Kenyataan politiknya seperti apa per hari ini, kita wawancara, saya pastikan tak ada satu putaran,” ujarnya.

Dia juga menyoroti tren elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang berada di atas 20 persen berpotensi terbuka-nya dua putaran.

“Karena angka perolehan dari Mas Ganjar dengan Mas Anies itu sudah jauh di atas 50 persen berdua,” jelas Romy.

Oleh karena itu, dia menegaskan Pilpres 2024 tak akan terjadi satu putaran, kecuali ada kecurangan secara terstruktur.

“Jadi, tidak akan ada pilpres satu putaran, kecuali ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” tegasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan 2.000 personel untuk mengamankan debat keempat calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.

“Menyiapkan 2.000 personel untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan debat ke-4 cawapres yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Untuk pengaturan lalu lintas di lokasi sekitar acara debat, Ade Ary menjelaskan, tidak ada rekayasa lalu lintas. Tidak ada buka-tutup jalan dan pengaturan lalu lintas dilakukan secara normal.

“Kami mohon dukungan dan kerja sama dari semua pihak dari masyarakat agar kegiatan bisa berlangsung aman dan tertib,” katanya.

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

bintang ajaib

Anies Baswedan Minta Restu Sultan HB X di Jogja******

JOGJA —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/1/2024), untuk bersilaturahmi sekaligus meminta restu terkait pencapresannya di Pilpres 2024.

Setelah berjalan kaki dari kawasan Malioboro, Anies beserta rombongan tiba di Kantor Gubernur Jogja sekitar pukul 09.00 WIB. Dia kemudian langsung memasuki Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan untuk menemui Sultan HB X.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

“Saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai,” kata Anies seusia bertemu Sultan HB X selama hampir dua jam.

Bagi Anies, Sultan HB X merupakan sosok rujukan bagi semua kalangan sehingga dalam kontestasi Pilpres 2024. Dia merasa perlu bersilaturahmi serta meminta wejangan dari Raja Keraton Yogyakarta itu.

“Beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman dan diskusi berbagai hal. Tadi ngobrolnyaagak panjang mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Anies, silaturahmi dengan Sultan HB X penting dilakukan, mengingat dirinya adalah putra daerah yang juga tumbuh besar di Yogyakarta.

“Saya sebagai putra Yogyakarta yang tumbuh besar di Yogyakarta, hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan yang sekarang kemudian bekerja, berkarier di Jakarta dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pemilihan presiden,” ujar Anies.

Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku mengambil pelajaran terhadap model kepemimpinan Sri Sultan HB IX yang dinilai stabil, tenang, dan sopan, namun tegas dalam bersikap. Menurut Anies, model kepemimpinan itu kini diteruskan oleh Sri Sultan HB X.

“Itu menjadi inspirasi dari mulai ‘swargi’(almarhum) Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, stabil, mengayomi tapi juga tegas dalam bersikap dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi Itu kira-kira obrolan kami,” ujar dia.

Anies Baswedan menjadi peserta Pilpres 2024 terakhir yang menemui Sultan HB X setelah sebelumnya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 27 Desember 2023, disusul capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subiato-Gibran Rakabuming Raka pada 22 Januari 2024.

Sementara itu, Sultan HB X mengemukakan kesan penerimaannya terhadap Anies tidak berbeda dengan dua capres yang lebih dulu menemuinya.

“Ya sama saja, yang namanya sama-sama berdialog, belajar ya saya tidak bisa untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan,” kata dia.

Meski demikian, Sultan HB X mengaku sempat mengingatkan Anies bahwa sebagai pemimpin harus tetap menjaga kebhinekaan dengan berlaku adil tanpa membedakan-bedakan anak bangsa.

“Bagaimana pemimpin itu biarpun gede, kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera biar pun dia berasal dari satu bendera. Tidak merasa berkuasa biar pun berkuasa karena kekuasaan diaktifkan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan karena sekecil apapun bendera itu diangkat tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri,” kata dia.

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Selamat! Ketua Umum PDIP Megawati Rayakan Ulang Tahun ke******

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahun ke-77 pada hari ini, Selasa (23/1/2024). 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Megawati memperingati hari kelahirannya ini secara sederhana. Menurutnya, presiden ke-5 itu hanya menerima kunjungan dari orang-orang terdekat 

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau,” ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di samping itu, lanjutnya, seluruh kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. 

Hasto mengatakan para koleganya akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon. 

Dia mengaku, para kader juga mengirim banyak video ucapan ulang tahun ke Megawati melalui dirinya. Hasto mengatakan, berbagai video ucapan itu akan ditayangkan dalam kanal YouTube Badan Kebudayaan Partai. 

Lebih lanjut, Hasto pun mengingatkan peran Megawati dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dia menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan 3 periode yang sempat digaungkan oleh orang-orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Hasto mengklaim, Megawati berani menolak permintaan perpanjangan masa jabatan itu meski membawa konsekuensi dalam ajang Pemilu 2024. Dia ingin ketokohan Megawati dalam menjaga amanat konstitusi harus dijadikan contoh. 

“Dengan meneladani perjuangan beliau, maka  berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketua Umum PDIP Megawati Rayakan Ulang Tahun ke-77 Hari Ini”

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Gibran Sindir Mahfud Md Ngambek Diberi Pertanyaan Sulit di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, yang dinilai merajuk atau ngambek karena diberikan pertanyaan sulit pada Debat Cawapres 2024.

Pernyataan itu disampaikan ketika Gibran merespons pertanyaan Mahfud Md. Mulanya Mahfud bertanya kepada Gibran terkait permasalahan impor bahan pangan yang pernah ditanyakan Prabowo Subianto kepada Joko Widodo saat Debat Capres 2019.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh,” kata Mahfud sebelum masuk ke inti pertanyaan.

Mahfud melanjutkan, “Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang enggak akan mengimpor, tetapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah makin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah, itulah sebabnya, apa usulan Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini?”

Pada Debat Cawapres 2024 yang kedua, Minggu (21/1/2024), Gibran menyebut telah dua kali memberikan pertanyaan sulit kepada sosok Menko Polhukam itu.

“Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek, ya. Soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, green inflation, selalu dikomenin pernyataan receh,” kata Gibran pada segmen kelima Debat Pilpres 2024 putaran keempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Menjawab pertanyaan Mahfud, Gibran menduga bahwa pasangan dari Ganjar Pranowo itu merajuk karena selalu diberi pertanyaan sulit.

“Ya, kalau receh dijawab, Pak. Gitu loh, segampang itu,” kata cawapres pendamping Prabowo Subianto itu.

Setelah itu, Gibran mengutarakan substansi jawabannya atas pertanyaan Mahfud. “Oke, masalah impor. Pada tahun 2019 sampai 2022 sebenarnya Indonesia sudah swasembada beras. Pada tahun 2023 ada impor karena El Nino Pak, dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia. Kuncinya sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif,” ujar Gibran.