total138 176Jutaan kata 938272Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek kuini》
Harta Prajogo Pengestu Lenyap Rp177,5 T dalam Satu Hari******
Kekayaan Prajogo Pangestuanjlok US,4 miliar atau Rp177,59 triliun (asumsi kurs Rp15.573 per dolar AS) dalam sehari pada Selasa (9/1).
Dilansir dari Forbes, penurunan harta itu terjadi karena saham Barito Renewables Energy dan Chandra Asri Pacific masing-masing anjlok 20 persen menjadi Rp5.400 dan Rp4.220.
Dengan penurunan itu, kini kekayaan bersih Prajogo tersisa US,1 miliar atau Rp655,75 triliun.
"Baik BREN dan TPIA berada dalam areaoverboughtdan saham-saham jatuh ketika investor melihat peluang untuk mengambil keuntungan," kata Ezaridho.
Ia mengatakan harga saham kedua perusahaan saat ini dinilai terlalu tinggi, meskipun prospeknya menjanjikan berdasarkan rencana ekspansi mereka.
"Mereka dinilai terlalu tinggi jika kita melihat matriks saat ini, namun tidak (dinilai terlalu tinggi) jika kita melihat dengan matriks yang diperkirakan, dengan mempertimbangkan kontribusi dan skalanya ketika proyek masa depan mereka selesai," tutue Ezaridho.
Ia pun memperkirakan saham tersebut akan rebound pada akhir kuartal I 2024 masing-masing menjadi Rp5.300 dan Rp6.800.
Meski pun jatuh, harga saham perusahaan-perusahaan milih Prajogo sempat melesat drastis pada 4 Desember 2023 lalu.
Selain BREN dan TPIA, perusahaan Prajogo lainnya adalah PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
BRPT, yang IPO pada 9 Oktober lalu, melesat 33,99 persen secara year to date (ytd) atau sejak awal 2023 hingga sesi kedua perdagangan hari ini (4/12).
Lalu perusahaan pertrokimia miliknya, TPIA, juga terbang 15,94 persen (ytd). BREN yang merupakan emiten geotermal juga melonjak 607,69 persen (ydt).
Ada juga emiten batu bara CUAN yang naik hingga 3.321,53 persen (ytd).
[Gambas:Video CNN]
Bamsoet minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran******
Dia menyampaikan hal tersebut guna merespons adanya ratusan bungkus kosmetik ilegal yang dijaring atau disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Riau, senilai Rp128 juta. "Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius Menurutnya oknum yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal itu harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku. Dia mengatakan BPOM perlu secara berkala melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kedaluwarsa. Di samping itu, dia mengajak masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan. Masyarakat, kata dia, harus memastikan kemasan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik, serta membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menurutnya sangat berisiko bagi kesehatan. "Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran," katanya. Pada Kamis (29/2), BBPOM di Pekanbaru, Riau, menjaring sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi Rp128.028.500 untuk menyelamatkan kesehatan perempuan. Penjaringan kosmetik ilegal tersebut berasal dari fasilitas klinik kecantikan dan agen kosmetik di Riau dalam kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 19-23 Februari 2024. Pada periode yang sama juga ditemukan 11 produk obat tanpa izin edar dengan nilai ekonomi mencapai Rp21.800.000.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Baca juga: Ketua MPR ajak Perpedin tingkatkan perekonomian nasional
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot malam ini、situs slot semua bank、gambar kakek zeus
Terkait:okeyplay777、neko4d、situs slot murah gacor、erek erek 2d ular、situs slot login、teh slot、demo slot 138、saranaslot、erek erek mencuri、gbo338 slot
bab terbaru:1001 tafsir mimpi 2d lengkap(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Bursa Efek Indonesia (BEI) menginvestigasi pergerakan sahamemiten Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) usai melonjak 355 persen.
CUAN melejit tak wajar dan akhirnya saham emiten Prajogo itu disuspensi pada 19 Desember 2023.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut investigasi saham CUAN dilakukan oleh Divisi Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan. Sedangkan tim Penilaian Perusahaan bakal meminta keterangan dari Prajogo Cs.
"Di sini performance kita digging, pola transaksi yang bergerak itu juga dilakukan investigasi," imbuhnya.
Prajogo Pangestu memiliki 9,5 miliar lembar saham di PT Petrindo Jaya Kreasi. Kepemilikannya di CUAN mencapai 85,07 persen.
Bursa sempat bersurat dan mempertanyakan faktor apa yang membuat harga saham emiten milik Prajogo itu meroket.
Direktur Utama CUAN Michael mengaku sudah menyampaikan seluruh rencana atau aktivitas yang diperlukan. Tujuannya, agar pelaku pasar bisa benar-benar mempertimbangkan sebelum memutuskan berinvestasi.
"Menurut perseroan, dengan memperhatikan pemberitaan di media elektronik maupun konvensional, faktor yang mungkin menjadi sentimen positif terkait peningkatan harga saham perseroan adalah karena perseroan secara aktif sedang melakukan beberapa aksi korporasi," jelas Michael dalam keterbukaan informasi pada 20 Desember 2023 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap asal usul tanah ribuan milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden Minggu (7/1) lalu.
Menurut JK, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu.
JK bercerita bahwa ia lah yang punya peran besar dalam proses pembelian tanah itu. Peran dilakukannya dalam memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.
"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).
"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US0 juta," tambahnya .
Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.
JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.
Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.
Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.
Dua hari setelah debat, atau pada Selasa (9/1) Prabowo mengatakan lahan ratusan ribu hektare miliknya sudah diserahkan sebagai tanah hak guna usaha (HGU) yang digunakan untuk proyek lumbung pangan atau food estate.
"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa.
Prabowo bercerita semua itu bermula sekitar tiga tahun lalu. Ia ditugaskan menggarap proyek food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.
Lihat Juga :ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa? |
Saat itu, Prabowo mengajukan lahan HGU yang ia kuasai untuk proyek food estate tersebut. Ia mengaku telah menguasai tanah HGU itu sebelum ia menjabat sebagai Menhan.
"Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 ahun yang lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara," ucap dia. Ia juga meralat data Anies soal jumlah lahan HGU miliknya, yaitu bukan 340 ribu hektare melainkan 500 ribu hektare.
Tidak diketahui apakah lahan yang disinggung oleh JK dan lahan yang disebut diberikan Prabowo untuk food estate adalah lahan yang sama.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan biaya untuk membangun tanggul lautatau giant sea walldi wilayah utara Jakartamencapai Rp164,1 triliun.
Hal itu ia ungkap dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Berdasarkan bahan paparan Airlangga, biaya Rp164,1 triliun itu hanya mencakup pembangunan tanggul laut fase A dan B. Pembangunan tanggul laut sendiri terdiri dari 3 fase, yakni A,B, dan C.
"Ini total costyang diperkirakan di wilayah Pantura, ini hanya untuk bendungnya saja, untuk tanggul, banyak proyek yang bisa dikembangkan dari sini," ucap Airlangga.
Untuk fase A, dana pembangunannya akan berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan atau tanggul laut.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat 3 fase pembangunan tadi yang akan dikerjakan.
Rinciannya, fase A adalah pembangunan tanggul pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta. Adapun untuk fase A saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah.
Fase B pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta. Menurut Airlangga proyek ini harus dikerjakan sebelum 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.
Sedangkan fase C, adalah pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum 2040.
"Ini program yang sifatnya transformatif," tutup Airlangga.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.
"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).
Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.
"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.
Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.
Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.
Lihat Juga :ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa? |
"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.
Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).
"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.
Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.
[Gambas:Video CNN]
Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.
"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).
"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.
Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.
Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.
Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.
"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《erek erek kuini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot terpercaya dan gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek kuini》bab terbaru。