77 slot login

Bepergian dengan Dewa Kematian

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kecintaan pada hiburan Korea

Proyek Bendungan Sepaku Semoi Penunjang IKN Sudah 71 Persen******

Pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 71,33 persen.

Dengan demikian proyek bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku itu diharapkan tuntas sesuai target yakni Januari 2023.

"Sampai dengan hari ini, capaian fisik pembangunan bendungan ini sudah 71,33 persen. Kami dapat tuntas sesuai yang kami targetkan," ujar Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sepaku Semoi Irene Lucas di Sepaku, Minggu (23/10), seperti dikutip dari Antara.

Perencanaan awal pembangunan bendungan ini, lanjutnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan, kemudian bendungan ini ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Ia mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan yang sumber airnya dari Sungai Tengin tersebut juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Untuk itu, pihaknya harus mengatur pembagian area khusus dan area publik, karena fungsi utama bendungan adalah untuk area khusus, sehingga untuk kebutuhan kunjungan wisata, maka harus dibuatkan kawasan tertentu yang bersifat umum.

Target Dipercepat Jokowi dari Desember 2023 jadi Januari 2023

Awalnya, lanjut Irene, target rampung bendungan ini pada Desember 2023, namun ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke bendungan tersebut dan minta dipercepat pembangunannya, maka pihaknya mempercepat pekerjaan dan optimis dapat tuntas di Januari 2023.

Ia mengatakan bendungan yang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter per detik ini disiapkan untuk melayani kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) IKN dan warga sekitar atau hingga Kota Balikpapan.

Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang ditargetkan mampu mereduksi banjir sebesar 55 persen ini membutuhkan biaya total Rp556 miliar untuk masa pelaksanaan proyek kurun waktu 2020-2023.

"Kapasitas tampung bendungan ini adalah 10 juta meter kubik dengan panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah urukan tanah homogen," ucap Irene.

Lihat Juga : Laporan dari IKN NusantaraCerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Vaksin Pfizer Akan Dijual Rp2 Juta per Dosis di AS pada 2023******

Pfizer akan mulai menjual secara komersil vaksin Covid-19 dengan biaya US0 atau sekitar Rp2 juta per dosis di Amerika Serikat. Hal ini menyusul langkah pemerintah setempat yang berhenti memberikan subsidi terkait vaksinasi gratis kepada masyarakatnya.

Eksekutif Pfizer mengatakan harga komersial untuk dosis dewasa dapat dimulai awal 2023, tergantung pada saat pemerintah menghentikan program pembelian dan pendistribusian suntikan vaksin.

Lihat Juga : Omicron XBB Sudah Masuk Indonesia, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Seorang juru bicara mengatakan perusahaan juga memiliki program bantuan berbasis pendapatan yang membantu warga AS dalam memenuhi syarat tanpa asuransi untuk mendapatkan vaksin.

CNNdalam laporannya menyebutkan analisis yang diterbitkan Keluarga Kaiser Foundation pekan ini mengatakan tanpa pendanaan atau perlindungan tambahan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 akan terhambat, terutama pada sisi vaksin, tes, dan terapi, terlebih poin itu tidak masuk ke dalam perlindungan asuransi.

Lihat Juga : Poin-poin Penjelasan Menkes Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

Vaksin dosis dua Pfizer memulai debutnya pada akhir 2020 dan telah menjadi suntikan pencegahan paling umum yang digunakan untuk memerangi Covid-19 di AS.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, lebih dari 375 juta dosis vaksin asli, yang dikembangkan Pfizer bersama produsen obat Jerman BioNTech telah didistribusikan di AS.

Angka itu belum termasuk 12 juta dosis booster terbaru yang disetujui awal tahun ini.

Vaksin Pfizer menghasilkan pendapatan US,78miliar pada tahun lalu dan merupakan produk terlaris dari perusahaan obat tersebut. Analis memperkirakan hal itu akan menghasilkan USmiliar lagi tahun ini, menurut FactSet.

Lihat Juga : 133 Pasien Meninggal, Menkes Belum Putuskan KLB Gagal Ginjal Akut

Tetapi mereka juga memperkirakan penjualan akan turun dengan cepat setelah itu. Lebih dari 90 persen populasi orang dewasa AS telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19, menurut CDC. Tetapi hanya sekitar setengah dari populasi itu yang telah menerima dosis booster.

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Kawasan Industri Pulogadung Akan Dipindah ke Subang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memindahkan kawasanindustri Pulogadung di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat. Pemindahan dilakukan karena kawasan industri di tengah kota itu bisa semakin menambah polusi.

"Kawasan industri itu tidak cocok lagi di tengah kota, menambah polusi, harus pindah, itu pun jadi green factorydi Subang," kata Erick di Kementerian BUMN, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (19/10).

Tak hanya soal tata letak, Erick mengatakan pemindahan kawasan industri juga sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kawasan industri Pulogadung yang saat ini dikelola oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) akan didesain ulang di Subang menjadi kawasan baru milik Kementerian BUMN.

"Kami mendesain tata ruang sesuai dengan keinginan terkini dari Kementerian BUMN, tentunya yang sudah beradaptasi dengan keinginan desain anak muda. Itu potensi strategis yang perlu dijalankan juga," pungkas Heru.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

4.300 Korban PHK Ajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mengatakan sebanyak 4.200 orang telah mengajukan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per September 2022. Sementara anggaran yang disalurkan sebanyak Rp18 miliar.

"Kalau JKP yang klaim sampai awal September kemarin di angka Rp18 miliar. Jumlah pesertanya ada di 4.200," ujar Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia di Plaza BPJamsostek, Kamis (20/10).

Roswita menambahkan korban PHK yang sudah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tidak otomatis menjadi peserta JKP karena persyaratannya yang berbeda.

Mengutip jkp.go.id, JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

Program JKP ditujukan bagi peserta BPJS yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Ketentuan PHK yang diterima tidak dapat disebabkan karena mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, dan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.

[Gambas:Video CNN]