voucher mola tv gratis

pulau beluga

Bahlil Jawab Timnas AMIN soal IKN Sepi Investor: Itu Halusinasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Penyeberangan Merak******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakauheni tetap aman di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Corporate Secretary ASDP Indonesia Shelvy Arifin mengatakan erupsi sejak awal pekan itu tidak berdampak pada aktivitas layanan penyeberangan di Selat Sunda, khususnya untuk lintas Merak-Bakauheni.

"Layanan penyeberangan di Merak-Bakauheni yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terpantau normal," tegas Shelvy dalam keterangan resmi, Senin (4/12).

Selain itu, Shelvy menyebut ASDP terus melakukan koordinasi aktif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkembangan kondisi cuaca.

Ia mengklaim ASDP juga terus meningkatkan kualitas layanan serta tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia.

"Manajemen ASDP mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mempersiapkan perjalanan dengan kapal ferry sebaik-baiknya," wanti-wanti Shelvy.

"Untuk di 4 pelabuhan utama, wajib membeli tiket secara mandiri via Ferizy dan memastikan kondisi prima, baik kesehatan dan juga kendaraan yang digunakan sehingga perjalanan berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat," tandasnya.

Gunung berapi di perairan Selat Sunda itu terus menyemburkan abu vulkanik sejak Senin malam. Erupsi terus berlanjut, di mana Gunung Anak Krakatau sekarang berada di Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan Magma Indonesia alias aplikasi resmi milik PVMBG Kementerian ESDM, semburan dari Gunung Anak Krakatau makin tinggi. Teranyar, abu vulkanik yang dikeluarkan mencapai 2.000 meter di atas puncak.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat setempat diminta tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Selain itu, warga harus selalu memastikan informasi yang didapatkan melalui sumber terpercaya.

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

Ojol Bakal Dilarang di Kawasan Inti IKN Nusantara******

Ojek online alias ojol bakal dilarang beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah menegaskan pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micromobility. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

Micromobilitymerupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Nantinya, pemerintah akan membuat jalur khusus untuk moda tersebut.

Menurutnya, ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Resdiansyah mengatakan Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan 20 persen sisanya kendaraan pribadi.

Bahkan, Jokowi ingin IKN menjadi '10 minutes city', di mana cukup 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. Selain itu, IKN dibangun dengan prioritas pejalan kaki.

Para pejabat publik di IKN juga akan didorong menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Kendati, akan ada pengecualian untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," jelasnya.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," tutup Resdiansyah.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Bahlil Klaim Proyek Investasi Asing di IKN Dimulai Usai Agustus 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreakingpembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk investasi asing akan dilakukan pada 2024.

Bahlil mengatakan groundbreakinginvestor asing akan berlangsung usai diselenggarakannya Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.

"Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus, tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan klaster-klaster untuk para penanam modal.

"Bukan enggak ada yang masuk (investor asing), harus diingat, sudah ada yang masuk. Tapi, saya diperintahkan Presiden untuk di klaster A memprioritaskan kepada pengusaha dalam negeri, agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya.

Meski belum bisa menyebut total investasi asing yang masuk ke IKN, Bahlil menyampaikan bahwa beberapa negara yang sudah menanamkan modalnya adalah Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan.

Presiden Jokowi tiba-tiba mengerem investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.

Namun, ia Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN.

"Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," lanjut dia.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Kini Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP******

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman menegaskan saat ini para petani bisa menebus pupuk subsidi cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu seiring dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Amran menyebut dengan revisi aturan itu, akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani.

Ia pun mengatakan kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian dipastikan produksi akan turun. Oleh karena itu, penyaluran pupuk subsidi harus serius dibenahi.

"Jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia," beber Amran.

Setali tiga uang, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menekankan bahwa memasuki masa tanam, Kementan terus berupaya memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi.

Ia menyebut alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.

Ali mengatakan petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi, dengan membawa Kartu Tani atau KTP. Sementara, lokasi kios resmi bisa dilihat di pupukbersubsidi.pertanian.go.id.

"Namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali merinci berdasarkan e-alokasi, alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat sebesar 939.895 ton pada 2023 ini. Adapun realisasi sampai 30 November sebesar 695.765 ton atau 74 persen.

"Sungguh besar kemudahan yang diberikan Bapak Mentan Amran, sekarang penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP, Permentan soal pupuk bersubsidi juga tengah dikejar untuk segera direvisi agar petani semakin mudah mengakses pupuk bersubsidi dan berproduksi" ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]