dewa688

Era Sihir Super Abadi

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

Konsultan Ungkap Alasan Peminat Investasi Apartemen Kian Menurun******

Konsultan propertimenyebut jumlah orang yang berinvestasi apartamen belakangan ini cenderung menurun.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan penurunan dipicu kerugian yang dialami masyarakat. Kerugian itu terjadi karena minat sewa apartemen belakangan ini rendah.

"Pemilik apartemen merasa bahwa 'saya rugi beli apartemen karena kosong, susah banget cari penyewa'. Itu memang fenomena yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Ferry dalam media briefing, Kamis (20/7).

"Harga jelas tidak bisa naik. Kalau memang tidak ada sewanya, siapa yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Itu yang buat orang tidak tertarik lagi investasi di apartemen," katanya.

Menurutnya, pada tahun ini jumlah orang yang membeli apartemen saat ini lebih sedikit dibanding yang membelinya untuk dipakai sendiri atau end user.

Ia merinci jumlah investor saat ini sekitar 46 persen, sedangkan end user 54 persen. Padahal sebelumnya jumlah investor mencapai 60 persen sedangkan end user 40 persen.

Ferry menjelaskan penyebabnya karena saat ini pengembang lebih memilih untuk menghabiskan stok apartemen yang siap huni, di mana jenis apartemen itu lebih diminati end user. Sedangkan investor lebih menyukai apartemen yang dalam proses pembangunan (under construction).

"Tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain yang lebih baik tapi sekarang stok under construction enggak terlalu banyak," katanya.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Di seluruh langit

Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris******

Indonesia menerima hibah 2,7 juta poundsterling atau sekitar Rp52,15 miliar (asumsi kurs Rp19.315 per poundsterling) dari Inggris untuk pengembangan bursa karbondi dalam negeri.

Bantuan ini ditandai dengan penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kedutaan Besar Inggris.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bantuan tersebut lebih pada pengembangan teknis dan koordinasi kebijakan untuk menentukan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Menurut Luhut, Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius.

Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim sehingga sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini.

Pemerintah sendiri telah memulai landasan carbon pricingdengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.

Sementara instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.

"Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada September 2023 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada 2060 atau lebih cepat," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

PUPR Targetkan Jalur Pantai Selatan Yogyakarta Rampung 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Pansela di Provinsi DIY rampung pada 2024.

Pemanfaatan jalur Pansela ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

Asisten Pelaksana Pelaksanaan Jalan Nasional DIY BBPJN Jawa Tengah-DIY Wahyu Widiantoro mengatakan penyelesaian pembangunan Jalur Pansela di Provinsi DIY diharapkan rampung seluruhnya pada 2024.

Adapun progress fisik pembangunan Jalan Tepus-Jerukwudel II tersebut saat ini telah mencapai 70,75 persen. Wahyu menambahkan, jalur tersebut memiliki total nilai kontrak sebesar Rp269,45 miliar.

Sementara untuk TA 2023-2024, terdapat dua paket pekerjaan yang saat ini masih dalam proses persiapan. Antara lain, paket pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5,64 km, dan paket pembangunan Jembatan Pandansimo.

Lihat Juga : Pelita Air Buka Rute Jakarta-Pontianak

"Paket Pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sedang dalam persiapan kontrak dengan nilai sebesar Rp261,61 miliar. Sementara, untuk Jembatan Pandansimo statusnya masih proses persiapan lelang," ujarnya.

Sebagai informasi, JJLS alias Jalur Pansela ini merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, dan membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Adapun ruas Pansela di Provinsi Banten membentang dari ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,5 km. Kemudian, Provinsi Jawa Barat dengan ruas dari Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 417,1 km.

Selanjutnya, di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 212,5 km. Lalu, Provinsi DIY dengan ruas Karang Nongko-Legundi-Duwet sepanjang 117,13 km. Terakhir, Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger hingga Glenmore sepanjang 627,6 km.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Jokowi Beber Alasan Mau Pindahkan Pabrik Pindad dari Bandung ke Subang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan ingin memindahkan pabrik PT Pindad dari Bandung ke Subang, Jawa Barat lantaran di sana ada lahan milik Kementerian BUMN.

Menurutnya, bisnis alat utama sistem senjata (alutsista) Pindad punya prospek yang cerah sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih luas untuk pengembangan usaha.

"Akan kita geser (pabrik) Pindad yang ada di Bandung. Secara bertahap akan dipindahkan ke industri Subang, yang dimiliki Kementerian BUMN, sehingga betul-betul memiliki lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang saat baik," ujarnya saat meninjau pabrik peluru Pindad di Turen, Malang, diberitakanDetik, Senin (24/7).

Pabrik Pindad yang berlokasi di Bandung memproduksi senjata dan kendaraan. Sementara, pabrik lainnya yang berada di Turen, Malang, memproduksi peluru dan amunisi lainnya untuk kebutuhan TNI dan Polri.

Jokowi menyatakan pabrik Pindad di Turen akan tetap dibiarkan berdiri alias tidak dipindahkan. Pasalnya, bisa saja ada pengembangan yang dilakukan BUMN bidang pertahanan itu di Malang.

Apalagi, imbuh Jokowi, bila Pindad berhasil menemukan mitra untuk mengembangkan produksi persenjataan, khususnya, produksi peluru yang saat ini banyak dibutuhkan banyak negara.

"Ya mungkin untuk pengembangan, di sini tetap. Untuk pengembangan, mungkin bisa saja kalau memang partner-nya minta jumlah produksi yang gede. Kalau di sini masih ada lahan, bisa. Kalaundak, bisa juga di bangun di Subang," ujarnya.

Wacana pemindahan Pindad yang digagas Jokowi sempat diungkap Menteri BUMN Erick Thohir. Ide itu muncul saat rapat antara Erick, Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo di Istana Bogor pada 16 Juli silam.

Erick mengatakan rapat itu membahas pengembangan industri pertahanan hingga wacana pemindahan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke kawasan industri Subang, Jawa Barat, agar bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang, supaya terpadu karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," katanya.

Menurutnya, pertemuan itu juga membahas rencana untuk meninjau pabrik peluru di Turen, Malang, Jawa Timur.

"Nah, di situlah kenapa kemarin ada rencana Bapak Presiden dan Pak Prabowo akan melihat pabrik peluru yang ada di Turen, Malang, sebagai fasilitas yang terbaru karena kita memang perlu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]