Pedang Tanpa Jiwa

pinjaman online langsung cair ktp 24 jam

Ragu pada Jokowi, Romo Magnis: Situasi Politik Indonesia Genting******

SOLO —Guru Besar Filsafat dan Etika, Franz Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis, menyampaikan keresahannya atas situasi politik dan hukum di Indonesia saat ini.

Dia mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi genting setelah pengebirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan manipulasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Saya sedikit mau menjelaskan situasi itu genting. Kemarin saya ditanya sahabat saya, Din Samsyudin, jawabnya saya pegang perinsip saya. Pokoknya jangan yang terburuk. Terus terang saya tidak punya masalah dengan pasangan AMIN [Anies-Cak Imin] dan Ganjar-Mahfud,” katanya, saat di acara All Out Ganjar Mahfud oleh Alumni SMA TOP GAN, gabungan SMA Kanisius, Pangudi Luhur, Tarakanita, Santa Ursula, St Theresia, Gonzaga, dan Loyola di Jakarta, pada Minggu (28/1/2024).

Dia kemudian membandingkan situasi politik saat ini dengan era Reformasi 1998. Romo Magnis mengungkapkan perjuangan atas demokrasi yang telah dicapai, justru kini ternodai.

“Kalau gentingnya situasi, bagi saya sederhana. Kita dalam reformasi dengan mengorbankan orang banyak, akhirnya menginstaldemokrasi dan HAM atas dasar Pancasila, dan sekarang kita menghadapi etika ndasmu.Apakah kita dipimpin dengan orang tanpa etika?” ujarnya.

Romo Magnis menyatakan telah melihat ada tanda-tanda sekarang bukan hanya arah pemilihan hendak dipengaruhi oleh penguasa, tetapi juga terindikasi akan dimanipulasi. Dia menegaskan bahwa saat ini Indonesia berada di situasi gawat sejak sebelum reformasi.

Selain itu, dalam kesempatan itu dia juga mengaku bahwa keraguannya terhadap presiden telah muncul pada 2014 lalu, setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI. Menurutnya, peristiwa Paniai Papua seharusnya diselesaikan oleh presiden, tapi kenyataannya tidak.

“Saya sebetulnya mulai ragu-ragu sejak peristiwa Paniai, ketika orang Papua dibunuh. Padahal presiden bisa berbuat sesuatu,” tambahnya.

Kemudian, dia mengaku semakin merasa ragu ketika pengebirian KPK yang berakibat seluruh anggota DPR mendukung pemerintah.

“Aduh, aduh tanpa komentar apapun. Kita ini berjalan kemana? Saya juga mendengar desas-desus ada intimidasi. Ya teman-teman saya kira, kita dalam situasi berbahaya,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Singgung Etika Ndasmu, Romo Magnis Sebut Politik RI Dalam Situasi Genting”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Jokowi Pemilu 2024 Pilpres 2024 Politik Share

---

Ini Daftar Makanan yang Dilarang Makan Bersama Durian

Ini Daftar Makanan yang Dilarang Makan Bersama DurianAstrid Prihatini WD ,  Astrid Prihatini WD Senin, 29 Januari 2024 - 18:40 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi buah durian. (Freepik)

SOLO-Ketahui sejumlah makanan yang dilarang makan bersama dengan durian untuk menjaga kesehatan tubuh. Simak ulasannya di info sehat kali ini.

Durian merupakan salah satu buah yang punya banyak penggemar fanatik, terlebih buah ini hadir hanya di musim tertentu. Alhasil saat musim durian tiba, banyak penggemarnya tak mau melewatkan kesempatan tersebut.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Buah ini mengandung banyak serat, vitamin C, kalori, protein, thiamin, dan mangan. Beberapa manfaat durian mulai dari mencegah pertumbuhan sel kanker hingga meningkatkan kesehatan kulit

Meski memiliki kandungan gizi, namun kamu juga perlu memerhatikan aneka daftar makanan yang dilarang makan bersama durian. Jika kamu tetap melakukannya, kandungan nutrisi durian juga berisiko menjadi tidak terasa maksimal.

Dikutip dari klikdokter.compada Senin (29/1/2024), berikut beberapa minuman dan makanan yang tidak boleh dimakan bersama durian:

1. Manggis

Durian tidak boleh dimakan dengan manggis. Makan durian dan manggis bersamaan dapat menyebabkan susah buang air besar alias sembelit.  Pasalnya durian dan manggis mengandung selulosa, yaitu unsur yang menyerap air dan bisa membesar di usus.

2. Makanan Manis

Makanan lain yang dilarang makan bersama durian yaitu semua makanan manis. Orang yang punya masalah diabetes sebenarnya mungkin masih bisa mengonsumsi durian 1-2 potong sehabis makan. Hal ini pun perlu disesuaikan dengan kondisi penderita.

Namun, jika ditambah dengan asupan manis lainnya atau makan satu buah durian sekaligus, lonjakan gula darah yang tinggi akan terjadi dan itu berbahaya.

3. Seafood

Durian termasuk buah yang mengandung banyak lemak. Seafood khususnya kepiting juga termasuk makanan yang mengandung banyak lemak.

Makanan yang berlemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Ketika Kamu mengonsumsi makanan berlemak sekaligus, perut bisa bermasalah.  Kamu bisa merasakan mual dan rasa tak nyaman pada perut, karena proses pencernaan yang membutuhkan waktu lebih lama.

4. Daging Kambing

Daging kambing juga menjadi makanan yang dilarang kamu makan setelah mengonsumsi durian.  Daging kambing termasuk punya termogenik tinggi. Saat diproses di dalam tubuh, daging tersebut dapat memunculkan sensasi panas.

Begitu pula dengan durian, buah ini juga dianggap dapat memicu sensasi panas di dalam tubuh jika dikonsumsi.

5. Minuman Beralkohol

Pantangan setelah makan durian berikutnya ialah minuman beralkohol. Kamu tidak boleh makan durian sambil mengonsumsi minuman ini.

Makan durian sambil minum minuman beralkohol bisa bikin perut begah, penuh gas, dan sangat perih. Ketika keduanya dimakan bersamaan, apalagi dalam jumlah banyak, gejalanya bisa sangat parah.

6. Susu

Hati-hati jika Kamu ingin memesan milkshake durian, terutama bila punya masalah tekanan darah tinggi alias hipertensi.  Faktanya, mengonsumsi durian bersamaan dengan susu dapat menyebabkan tekanan darah meningkat.

7. Minuman Bersoda

Sebisa mungkin jangan makan durian bersamaan atau setelah minum minuman bersoda.  Kenapa? Kedua jenis asupan tersebut mengandung gas. Jika dikonsumsi bersamaan, maka akan menyebabkan kembung dan rasa tidak nyaman di perut.

8. Kopi

Kopi juga merupakan salah satu makanan dan minuman yang dilarang makan bersama durian. Larangan ini terutama berlaku bagi kamu yang sedari awal sudah memiliki masalah jantung. Durian bisa meningkatkan metabolisme dan membuat detak jantung meningkat. Nah, kandungan kafein di dalam kopi juga dapat memberikan efek serupa.

Kombinasi keduanya dapat menyebabkan akibat fatal, khususnya untuk orang-orang yang sedari awal sudah punya penyakit jantung.

Kosong dan kacau

judi slot yang gampang menang

Post Doctoral Improves the Quality of FT UNS Lecturers******

SOLO —The quality of lecturers at the Faculty of Engineering (FT), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo is expected to increase by recruiting two post-doctoral fellows to teach at the local campus.

Two FT UNS lecturers have completed the Post Doctoral program namely Fitrian Imaduddin, S.T., M.Sc., Ph.D and Ofita Purwani, S.T., M.T., Ph.D.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

Fitrian Imaduddin attended the Post Doctoral program at the Islamic University of Medina from April 1, 2022 to December 31 2022 with funding from the Islamic University of Medina Urban Studies Foundation.

Meanwhile, Ofita Purwani took part in the Post Doctoral program at the National University of Singapore (NUS) for nine months, from 13 December 2021 to 12 September 2022 with funding from the Urban Studies Foundation.

The program of activities is intended to improve teaching staff quality and support the achievement of Key Performance Indicators (IKU) of State Universities and Higher Education Service Institutions within the Ministry of Education and Culture.

“This activity is covered by a contractual agreement between the person who concerned and the university leadership,” said the Dean of Engineering Faculty UNS, Dr. techn. Sholihin As’ad, M.T., to Solopos recently.

The program’s director, Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si, explained during the post-doctoral activity, the two lecturers were obliged to submit daily duties to direct or otherwise designated superior officers; reporting to representatives of the republic of Indonesia in the country where post-doctoral activities are carried out; Report the address of the institution and residence to the work unit leader, reporting the change of residence address to the working unit leader.

“Key Performance Indicator [KPI] that must be achieved is to publish an international journal with Scopus index regarding the affiliate from UNS in every field of expertise which is consistent with the first study program, carried-out the team-teaching with the partner from foreigners, carry out the mentoring activity for the degree student and the master student,” said Wahyudi Sutopo who is Deputy Dean of HR, Finance and Logistic, Engineering Faculty UNS, when met by Solopos in the office recently.

In addition, Wahyudi, a member of the post-doctoral program, was also obliged to report the work of post-doctoral activities to the head of the work unit periodically; Report on the implementation of the post-doctoral work to the representatives of the country where post-doctoral activities are considered as official assessments of employment.

“They were also obliged to return to the original labor unit on first occasion after the end of postdoctoral activity; Reporting in writing to the leadership of the labor unit one month after completing the postdoctoral or post-doctoral work term; Submitted a written report on the KPI that had been reached; And made the contribution payable according to workable regulations,” he added.

Wahyudi named the post-doctoral recruiting program affected significantly the attainment of the five technical programs, including the ability to make a revenue contribution to the UNS.

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

slot gacor jam 7 pagi

UIN Walisongo Teken MoU dengan Pukyong National University Busan******

 BUSAN–Dalam rangka menjadi World Class University, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menjalin kerja sama bidang internasional dengan berbagai universitas di berbagai negara. Salah satunya dengan Pukyong National University (PKNU) dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN Walisongo dengan PKNU dilaksanakan di Daeyong Campus, Busan, Korea Selatan, pada Senin (11/12/2023). MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Nizar Ali yang juga merupakan Plt. Rektor UIN Walisongo dan President of Pukyong National University yaitu Dr. Young-Soo Jang.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Turut hadir pula Dr. Hyun-Woo Kim selaku Kepala Bagian internasional, Dr. Byung Soo Chun Direktur Pusat Analisis Pangan PKNU.

Perwakilan dari UIN Walisongo selain Nizar Ali ada Teguh Sarwono selaku Kepala Biro Bagian Administrasi, Prof. Dr. Abu Hapsin dari Fakultas Syariah dan Hukum serta Dr. Nadiatus Salama Kepala Bagian International Office UIN Walisongo.

Sedangkan perwakilan dari Kementerian Agama yakni Dr. Ahmad Bahiej selaku Kepala Biro Bidang Hukum dan Kerjasama International dan Dr. Fertiana Santy Bagian Analisis Politik dan Kebijakan Kementerian Agama.

Kerja sama yang dijalin antara UIN Walisongo dan Pukyong National University meliputi pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian kolaboratif dan pertemuan akademik bersama, pertukaran informasi, publikasi dan bahan untuk keperluan akademik, saling mengunjungi dan aktivitas apa pun yang relevan termasuk dalam bidang penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan dilanjutkan di hari berikutnya, Rabu (13/12/2023) dengan kunjungan ke Busan Al Fatah Masjid yang didirikan pada tahun 1980. Kegiatan ini bertujuan mengetahui kehidupan minoritas muslim Korea yang ada di Busan.

Komitmen UIN Walisongo menuju World Class University sebelumnya dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi, penguatan Kajian Religius Tourism dengan Uzbekitan, pelaksanaan KKN Internasional di Malaysia dan Vietnam serta penelitian kolaboratif dengan berbagai negara.

Lotere film dan televisi paling kuat

jagoanslot

UNS Kembali Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif******

SOLO–Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo kembali menorehkan prestasi yang membanggakan menjelang akhir 2023.

UNS berhasil menyabet kategori Informatif sebagai Badan Publik Kategori Perguruan Tinggi Negeri 2023. Pengumuman penghargaan itu disampaikan secara luring di Jakarta dan disiarkan melalui Youtube Komisi Informasi Pusat, Selasa (19/12/2023) dengan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho mengatakan selama dua tahun berturut-turut UNS meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik Informatif Kategori Perguruan Tinggi Negeri.

“UNS mengalami lompatan dua kategori yaitu dari Cukup Informatif pada 2021 menjadi Informatif pada 2022. Alhamdulillah pada 2023 ini, UNS kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif,” ujar dia dalam rilis yang diterima Solopos.com, Rabu (20/12/2023).

Menurut dia, banyak inovasi yang dilakukan UNS berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Salah satunya, pengembangan laman yang bisa diakses masyarakat berkaitan dengan informasi tentang UNS.

Prinsipnya, semua inovasi itu dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi publik terhadap UNS.

“Selain laman, UNS juga memiliki fasilitas layanan informasi yang terus ditingkatkan. Dan kami menyadari bahwa penghargaan ini berkat support semua pihak. Mulai dari alumni, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh masyarakat atas partisipasi dalam membangun UNS menjadi bahan publik yang informatif,” jelas dia.

Tentunya capaian ini sangat membanggakan sekaligus menjadi tantangan ke depan supaya UNS Solo bisa memberikan pelayanan informasi publik secara baik dan transparan kepada mayarakat.

“Mohon doa dan dukungannya, semoga di tahun mendatang UNS bisa lebih baik lagi dan prestasinya selalu meningkat,” tambah Jamal.

Pasangan abadi yang lahir di surga

web kakek zeus

MWA Tetap Akan Lantik Rektor, Dekan FK UNS Solo Sebut Tidak Sesuai Jalur Hukum******

SOLO—Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret atau FK UNS Solo, Reviono, menyatakan tetap dijalankannya pelantikan rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo saat ini tidak sesuai dengan jalur hukum.

“Penolakan ini sebenarnya masuk ke pembangkangan terhadap pemerintah, karena Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 jelas instruksi dari pemerintah. Tetapi, MWA merasa tidak melakukan pelanggaran dan tetap melanjutkan pelantikan rektor yang jelas-jelas di peraturan dianggap tidak legal,” kata Reviono dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu (5/4/2023).

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Sesuai ketentuan, semestinya saat ini MWA menerima peraturan tersebut. Proses keberatan dapat dilakukan melalui gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurut Reviono, peraturan menteri (Permen) tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek terhadap regulasi terkait pemilihan rektor UNS. Investigasi yang menghadirkan semua calon rektor, panitia, dan WMA dilakukan selama 17 hari pada Januari 2023.

Dia mengungkapkan salah satu pelanggaran yang ditemukan dari hasil audit Itjen Kemendikbudristek adalah saat ketua MWA mendelegasikan pemilihan rektor UNS kepada wakil ketuanya.

“Padahal, ketentuan ini semestinya hanya dapat digunakan dengan alasan khusus yang menyebabkan ketua MWA tidak dapat melaksanakan tugas harian pada waktu tertentu,” lanjut dia.

Pendelegasian tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang. “Jadi termasuk dalam peraturan pemilihan rektor sangat penting tata cara pemilihan. Itu sangat penting, tapi yang tanda tangan wakil ketua MWA. Sudah salah disitu,” terang Reviono. 

Dia menyebut seharusnya seluruh pihak yang terkait mengawal pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023. “Kalau ada yang melawan, ya kita harus menjelaskan ke mereka dan mengajak untuk patuh terhadap peraturan pemerintah,” ujar dia. 

Sebelumnya, inti dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2023 memuat dua hal. Pertama, MWA UNS dibekukan sementara berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta temuan audit dan rekomendasi Itjen Kemendikbudristek.  

Kedua, menyatakan tidak sah sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor UNS Periode 2023-2028 karena cacat hukum. Pemilihan rektor akan diulang segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tersebut tuntas diperbaiki.

Pada kesempatan terpisah, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menjelaskan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan undang-undang terkait.

Menurut dia, pembentukan produk perundang-undangan terdapat beberapa bentuk sesuai undang-undang yang mengaturnya. 

“Dengan begitu, dalam Permen yang mencabut peraturan di bawahnya, memang tidak sama dengan produk peraturan menteri yang melaksanakan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang menjawab pertanyaan mengapa pembekuan sementara MWA UNS yang sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektornya berbentuk peraturan menteri, bukan berupa keputusan menteri,” jelas Chatarina.

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

buy 123 slot

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.