slot bet termurah

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Sambut Nyepi, Penyeberangan Jawa******

PTASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menutup sementara layanan penyeberangan dari dan menuju kePulau Bali, yakni lintasan Ketapang-Gilimanuk dan Lembar-Padangbai dalam rangka memperingati Hari Raya NyepiTahun Saka 1945 mulai Selasa (21/3).

Penutupan sementara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali dan surat imbauan Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) XI Jawa Timur serta BPTD XII Bali & NTB.

"Untuk menghormati umat Hindu di Pulau Bali yang sedang melaksanakan catur brata Nyepi pada Rabu (22/3), maka akan dilakukan penutupan sementara layanan operasional penyeberangan di dua lintasan yang menghubungkan wilayah Jawa, Bali dan Lombok," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan resmi, Senin (20/3).

Penutupan juga dilakukan dari Pelabuhan Padangbai, Bali, dan Pelabuhan Lembar, Lombok, pada Rabu (22/3) mulai pukul 06.00 WITA hingga Kamis (23/3) pukul 06.00 WITA.

Sementara itu, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Rabu (22/3) pukul 03.00 WITA dari Pelabuhan Padangbai, Bali, sedangkan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 09.00 WITA.

Sementara dari Pelabuhan Lembar, Bali, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Selasa (21/3) pukul 19.30 WITA dan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 04.30 WITA.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blak-blakan soal Transaksi Janggal Pegawai Kemenkeu

Shelvy menuturkan penutupan sementara operasional di lintasan yang menghubungkan Jawa, Bali dan Lombok akan dilakukan mulai Selasa (21/3) selama kurang lebih 29 jam, dan akan kembali beroperasi normal pada Kamis (23/3).

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mengatur jadwal perjalanannya dengan baik, dan pastikan agar tetap mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat," ujarnya.

Ia juga menjelaskan beberapa hal perlu diketahui oleh calon penumpang, khususnya di lintas Ketapang - Gilimanuk. Pertama, tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Tiket dibeli dari via Aplikasi Ferizy.

Lihat Juga : Sri Mulyani Sebut Transaksi Mencurigakan Rp74 T Libatkan Aparat Hukum

"Kedua, tiket bisa dipesan sejak H-60 keberangkatan. Kemudian ketiga, calon penumpang wajib bertiket setidaknya 24 jam sebelum keberangkatan," ucapnya.

ASDP juga mengantisipasi lonjakan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk dengan menyiagakan armada secara maksimal, serta pengaturan waktu berlayar dan sandar. Untuk dua lintasan ini, perseroan mengoperasikan sekitar 28 unit kapal per harinya dari total 52 unit kapal yang disiagakan.

"Antisipasi juga dilakukan di Pelabuhan Padangbai, dimana tetap disiagakan 3 unit kapal untuk pelayanan darurat dari total 26 kapal yang beroperasi di lintasan Padangbai - Lembar," ungkapnya.

Manajer usaha PT. ASDP Pelabuhan Gilimanuk Djumadi membenarkan pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, Ketapang Banyuwangi dan Lembar NTB akan dihentikan sementara saat Nyepi. Kapal-kapal Pelabuhan

"Itu hasil kesepakatan sudah selesai dan habis rapat," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, saat ini situasi kondisi di lapangan di Pelabuhan Gilimanuk sepi dan setiap kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang, tidak pernah penuh.

"Jadi kapal setiap berangkat tidak ada yang penuh, mengalir sepi bukan mengalir padat. Kalau bicara per hari, melihat situasi dan kondisi normal padat dan sangat padat. Kalau normal itu bisa 1.600 kendaraan pribadi itu 24 jam," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Hantu yang Kacau

SEHATI PNM Pererat Tali Silahturahmi Antar Karyawan******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar Sehat Bersama Insan PNM atau SEHATI PNM yang merupakan bagian kampanye #AKSIPNM di Gedung Menara PNM, Jakarta, pada Sabtu (18/3).

SEHATI sekaligus menjadi ajang silaturahmi, yang meningkatkan keakraban dan keharmonisan antara keluarga insan PNM. Anak dan pasangan karyawan PNM pun terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti olahraga bersama, menyaksikan penampilan musik, mengunjungi bazaar UMKM, hingga cek kesehatan gratis.

Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PNM juga turut hadir. Saat itu, Arief menyapa hangat seluruh keluarga karyawan.

Wuhuang Fentian

Jokowi Resmi Bubarkan BUMN Istaka Karya******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan BUMN PT Istaka Karya.

Pembubaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya, yang diteken Jumat (17/3).

Dalam aturan tersebut, alasan Jokowi membubarkan Istaka Karya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Dalam aturan itu, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 13/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan. Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi pasal 2.

Sementara, penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Kemnaker Atur Syarat Eksportir Bisa Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak

Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Menaker Izinkan Eksportir Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi eksporalias eksportir untuk memotong gajiburuh mereka sampai dengan 25 persen. 

Izin tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid yang diterbitkan Ida pada 7 Maret lalu, izin untuk memotong gaji buruh itu tertuang dalam Pasal 8 ayat 1.

Namun, Ida membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Nah, untuk bisa memotong gaji buruh, dalam beleid itu Ida memberlakukan beberapa syarat.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu;

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global. 

"Bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran yang tak terkalahkan

Kemnaker Atur Syarat Eksportir Bisa Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak

Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]