master138

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Rekomendasi Pertemuan L20 Singgung Perlinsos Pekerja Digital******

Ketua L20 Presidensi G20 Elly Rosita Silaban mengatakan pertemuan L20menghasilkan 14 rekomendasi soal isu ketenagakerjaan. Dari 14 rekomendasi, ada 3 isu yang bisa didorong untuk diterapkan di Indonesia.

Hasil pertemuan L20 itu disebut dengan 'Kontrak Sosial Baru untuk Pemulihan dan Ketangguhan'. Rekomendasi itu menyoroti kondisi pekerja di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai krisis yang sedang melanda dunia.

Mengutip Antara, Senin (14/11), tiga rekomendasi yang didorong untuk diterapkan di Indonesia adalah kesetaraan gender, transisi yang adil, dan perlindungan terhadap pekerja platform digital.

L20 juga merekomendasikan untuk mengedepankan kesetaraan, perlindungan sosial untuk pekerja platform digital, restrukturisasi sistem keuangan internasional, kerangka kerja ekonomi makro berdasarkan solidaritas, reformasi multilateralisme untuk mencapai tujuan bersama, dan reformasi sistem perdagangan multilateral.

Rekomendasi lain dari L20 mencakup akses yang sama untuk kesehatan, ketahanan pangan bagi pekerja yang berpendapatan rendah, mengurangi dana untuk militer, dan mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi ancaman terhadap kedamaian.

L20 adalah engagement group dari G20 yang membahas isu ketenagakerjaan. Forum ini berisi serikat pekerja dari anggota G20 dan Global Union Federations. Pertemuan puncak L20 berlangsung selama dua hari di Kuta, Badung, Bali yang dihadiri delegasi dari berbagai negara.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.

Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.

Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.

Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.

Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.

Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.

"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.

Kapitalis Misterius

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

10 Maskapai Terburuk di Dunia, 2 Peringkat Teratas Milik Lion Air******

Maskapai Lion Air Group, Lion Air dan Wings Air, memuncaki dua urutan teratas dalam daftar 10 maskapai terburukdi dunia pada 2022. Hal ini menjadi citra buruk dunia penerbangan mengingat Lion Air Group berasal dari Indonesia.

Daftar tersebut merupakan hasil survei dari layanan travel Bounce. Hasilnya dirilis dalam nama The 2022 Airline Index. Perhitungan dilakukan kepada 50 maskapai penerbangan terbesar di dunia dan 12 maskapai penerbangan yang berbasis di AS.

Berdasarkan beberapa aspek yang disurvei, Lion Air menjadi maskapai penerbangan terburuk di dunia dengan nilai hanya 0,72 dari 10.

Tak hanya itu, Lion Air hanya mendapat skor 1 dari 5 untuk makanan dan hiburan yang disediakan. Selanjutnya, 2 dari 5 untuk kenyamanan kursi dan pelayanan yang diberikan oleh staf.

Posisi kedua maskapai terburuk di dunia ditempati oleh Wings Air yang juga termasuk ke dalam Lion Air Group. Wings Air tidak jauh lebih baik dengan catatan 49,78 persen tingkat kedatangan tepat waktu. Sementara, tingkat pembatalan menyentuh 20,63 persen.

Tak jauh beda, Wings Air juga mendapat rating 1/5 untuk makanan dan hiburan yang disediakan dalam pesawat. Lalu, rating 2/5 untuk kenyamanan kursi dan pelayanan yang diberikan staf.

Merespons hal tersebut, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyampaikan bahwa mereka senantiasa melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan penerbangan.

"Lion Air dan Wings Air terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala sejalan menjalankan perbaikan secara bertahap agar tetap mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat, pebisnis dan wisatawan, memperlancar konektivitas antardaerah serta berkontribusi terhadap percepatan perekonomian," jelas Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Lebih lanjut, dalam rilis resmi Lion Air Group dijelaskan bahwa Lion Air (kode penerbangan JT) dan Wings Air (kode penerbangan IW) termasuk kategori maskapai berbiaya rendah atau hemat (low cost carrier), dengan begitu tidak menyediakan atau memberikan makan dan minuman di pesawat (inflight meals) secara gratis.

Soal ketepatan waktu dan tingginya tingkat pembatalan penerbangan, Danang juga berdalih dengan menyajikan data terbaru Lion Air dan Wings Air pada 2022.

"Lion Air dan Wings Air terus berusaha memperbaiki, mempertahankan tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) serta mempersiapkan ke level ketepatan waktu operasional terbaik," sambung Lion Air Group.

Dalam data OTP Lion Air pada 2022, ketepatan waktu maskapai tersebut diklaim mencapai 76,10 persen. Sementara, Wings Air lebih baik dengan membukukan 77,19 persen.

Penghitungan tersebut dilakukan berdasarkan pergerakan pesawat saat keberangkatan (departure) dan kedatangan (arrival) pada waktu kurang 15 menit dari jadwal yang ditentukan di bandar udara skala besar dan menengah.

"Dalam langkah yang ditentukan untuk memperbaiki tingkat ketepatan waktu, Lion Air dan Wings Air melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif yang mengikuti standar operasional prosedur (SOP) bersama pihak terkait," jelas Lion Air Group.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan penerbangan, pembatalan, pengalihan dan pemulihan (recovery) seperti cuaca, teknis serta lainnya selalu dilakukan analisis dan evaluasi (pengkajian operasional)," lanjutnya.

Berikut daftar 10 maskapai dengan layanan terburuk di dunia 2022:

1. Lion Air (0,72)
2. Wings Air (1,11)
3. Flydubai (1,18)
4. AirAsia India (1,34)
5. Shenzhen Airlines (1,54)
6. VivaAerobus (1,56)
7. Wizz Air (1,79)
8. Ryanair (2,06)
9. AirAsia (2,06)
10. Volaris (2,15)

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]