slotakurat

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

Rahasia Ilahi

Daftar Perusahaan Buka Lowongan Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2******

Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 menawarkan lowongan kerja di 39 perusahaan pelat merah. Berikut daftar perusahaan buka lowongan di Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

Melansir rekrutmenbersama.fhcibumn.id,rekrutmen ini terdiri atas lebih 890 posisi di berbagai BUMN. Mulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, hingga anak usaha PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Tersedia Ratusan Posisi

Daftar Perusahaan di Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Berikut daftar perusahaan yang membuka lowongan di Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

1. Perum Jasa Tirta I

2. Perum Jasa Tirta II

3. Perum Peruri

4. Perum Perhutani

• PT Inhutani I
• PT Palawi Risorsis

5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

7. PT RNI (Persero) - ID FOOD

• PT Berdikari
• PT Mitra Kerinci
• PT PG Candi Baru
• PT Garam
• PT Perikanan Indonesia
• PT Rajawali I
• PT Rajawali II
• PT Rajawali Nusindo
• PT Mitra Ogan
• PT Rajawali Citramass
• PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
• PT GIEB Indonesia
• PT Laras Astra Kartika
• PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

8. PT Danareksa (Persero)

• PT Reksasentosa Dinamika
• PT Kawasan Industri Makasar
• PT Perusahaan Pengelola Aset
• PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
• PT Balai Pustaka

9. PT Hutama Karya (Persero) Tbk

10. PT Industri Kereta Api (Persero) Tbk

11. PT Jasa Marga (Persero) Tbk

12. PT Biofarma (Persero)

• PT Kimia Farma Tbk
• PT Kimia Farma Diagnostika
• PT Kimia Farma Apotek

13. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

14. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

• PT Perkebunan Nusantara IV
• PT Perkebunan Nusantara VII
• PT Perkebunan Nusantara XIII

15. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

16. PT Pos Indonesia (Persero)

• PT Pos Properti Indonesia
• PT Pos Logistik Indonesia

17. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

• PT Asuransi Asei Indonesia
• PT Reasuransi Syariah Indonesia

18. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

• PT Semen Tonasa
• PT Semen Padang
• PT Semen Gresik
• PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

19. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

• PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
• PT Telekomunikasi Indonesia Internasional

20. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

21. Perum Perumnas

22. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

23. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

24. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

• PT Surveyor Indonesia
• PT Sucofindo

25. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

• PT Jaminan Kredit Indonesia
• PT Asuransi Kredit Indonesia
• PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
• PT Asuransi Jasa Indonesia
• PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

26. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

27. PT Pertamina (Persero)

• PT Kilang Pertamina Internasional
• PT Kilang Pertamina Balikpapan

28. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

29. PT Taspen (Persero)

30. PT Pupuk Indonesia (Persero)

31. Perum Damri

32. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

• PT BNI Life Insurane
• PT BNI Multifinance

33. PT Brantas Abipraya (Persero)

34. PT Virama Karya (Persero)

35. PT Asabri (Persero)

36. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

• PT Krakatau Baja Konstruksi
• PT Krakatau Pipe Industries
• PT Krakatau Bandar Samudera
• PT Krakatau Daya Listrik

37. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

• PT Antara ETP

38. PT Primissima (Persero)

39. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Demikian daftar perusahaan buka lowongan di Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Semoga membantu.

Siapa saya

Pemerintah Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa di Batam******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Nongsa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Peresmian beroperasinya KEK Nongsa ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Nasional KEK Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nomor 4 Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengatakan peresmian KEK Nongsa sudah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan dinilai sudah layak beroperasi.

Selain itu, yang lebih penting lagi, yaitu pengelola KEK sudah bisa mengundang investor untuk masuk dan mengembangkan kegiatan yang ada di dalamnya.

Nah, untuk mendukung kesiapan operasinya KEK Nongsa, lanjut Elen, Dewan Nasional KEK dan Kemenko Perekonomian menetapkan salah satu dari pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Pelaksana Tugas Administrator di KEK.

"Kenapa ini agak berbeda dengan (KEK) yang lain? Yang lainnya tersendiri, tapi ini dilekatkan ke BP Batam. Karena banyak hal, termasuk perihal lahan yang dalam penguasaan BP Batam, sehingga ada sinkronisasi untuk operasional di lapangan," jelasnya.

Pengembangan KEK Nongsa ditujukan sebagai pusat digital. Salah satunya, yang sudah terealisasi adalah pusat data, di mana saat ini sudah ada tiga investor yang masuk dengan nilai investasi Rp2,6 triliun.

"Dan itu sudah mulai dikembangkan. Sudah ada tiga investor dan tiga pengembangan pusat data, dua dari internasional dan satu dari pemerintah pusat. Pemerintah meletakkan pusat data nasional di sini, jadi nasional punya tiga pusat data. Salah satunya di Nongsa," terang Elen.

"Dan ini sudah diserahterimakan lahannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mulai dibangun awal Januari 2023. Sehingga, kami harapkan pusat data nasional akhir 2023 nanti sudah mulai selesai dan dapat beroperasi," lanjutnya.

Kemenko Perekonomian menargetkan pengelola Nongsa dapat menciptakan lapangan kerja dari beroperasinya KEK baru ini. Lapangan yang sudah tersedia saat ini sebanyak 1.600 tenaga kerja yang sudah terserap dalam investasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

OYO Pangkas 600 Pekerja, Tambah Deretan Perusahaan yang PHK Tahun Ini******

Perusahaan jaringan hotel asal India, OYO Hotels and Homes Pvt Ltd, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang di departemen perusahaan dan teknologinya.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa sebagian besar orang yang harus kami keluarkan, mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan," kata Chief Executive Officer Ritesh Agarwal dikutip dari Reuters, Senin (5/12).

Perusahaan bekingan Softbank, yang terikat IPO India, ini setidaknya memangkas 10 persen dari 3.700 karyawan tetapnya. Sementara di saat yang sama, perusahaan tersebut baru saja merekrut 250 orang.

OYO Hotels pertama kali mengajukan go public pada Oktober 2021 tetapi penjualan sahamnya ditunda karena kondisi pasar.

Perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar 3,33 miliar rupee India setara dengan U,90 juta pada kuartal kedua tahun keuangan dibandingkan dengan kerugian sebesar 4,14 miliar rupee pada kuartal pertama. Tahun keuangan perusahaan berlangsung dari 1 April hingga 31 Maret.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Pengusaha Buka******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.

"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.

"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.

Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.

Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.

"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).

Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.