pulsa303

gacor99 315Jutaan kata 277265Orang-orang telah membaca serialisasi

《pulsa303》

Pemkot Cirebon sediakan 10 ton beras dalam Gerakan Pangan Murah******

Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (7/3), dengan menyediakan beras sebanyak 10 ton lebih untuk menstabilkan harga beras di daerah itu. “Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Minggu. Elmi menjelaskan dalam kegiatan itu, masyarakat yang datang diperkenankan membeli beras SPHP seharga Rp52.000 per lima kilogram maksimal dua kemasan. Pembatasan diterapkan agar penyaluran terbagi merata. Menurut dia, berdasarkan hasil penghitungan beras sebanyak 10 kilogram itu bisa mencukupi kebutuhan warga untuk selama satu bulan. Jika ingin membeli beras dalam jumlah banyak, kata Elmi, masyarakat disarankan mendatangi pasar induk sampai toko modern karena komoditas tersebut selalu tersedia.

Baca juga: KAI Cirebon sediakan 91.520 tiket untuk angkutan Lebaran 2024

Baca juga: Bapanas tinjau stok dan penyaluran beras SPHP di gudang Bulog Cirebon “Khusus beras nanti dipakai tinta bagi yang sudah membeli, jadi tidak bisa antre lagi. Pembatasan itu tujuannya supaya semakin banyak orang kebagian. Kalau beli banyak-banyak jangan di GPM,” ujarnya. Ia menjelaskan Program GPM dinilai efektif dalam menjaga harga beras tidak naik ke nilai yang lebih tinggi, serta memberikan kemudahan bagi warga untuk membeli beras murah berkualitas. Selain itu, lanjut Elmi, masyarakat diimbau untuk tidak “punic buying” ataupun menimbun beras karena hal tersebut dapat mengganggu suplai ke pasaran. Dia menyatakan bahwa beberapa daerah produsen beras sudah memastikan bisa melakukan panen raya pada April 2024, sehingga ketersediaan beras di pasaran kembali stabil yang nantinya berdampak ke penurunan harga. “Untuk sekarang sudah stabil, tapi angkanya cukup tinggi. Harga beras medium sekarang Rp14.500 per kilogram dan premium sekitar Rp16.000-Rp17.000 per kilogram, tetapi tidak ada kenaikan,” jelasnya. Elmi berharap dengan program GPM dan kebijakan guna pengendalian inflasi yang dikeluarkan Pemkot Cirebon, bisa membuat harga komoditas pokok masyarakat turun. Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Aris Budiyanto menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan di daerahnya, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,14 pada Januari menjadi 104,71 di bulan Februari 2024. “Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan,” imbuhnya. Aris menyebut dari hal tersebut, selama Februari 2024 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 2,19 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 0,55 persen (month to month/mtm) serta 0,59 persen (year to date/ytd). “Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yakni beras 0,34 persen, daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,06 persen, cabai rawit serta cabai hijau masing-masing 0,02 persen,” ucap dia.

Baca juga: Pemkot Cirebon targetkan 4 juta turis datang berwisata pada 2024

Baca juga: Bulog Cirebon bantu empat pemda sediakan beras murah untuk warga

Baca juga: Pemkab Cirebon distribusikan 20 ton beras murah ke desa rawan pangan

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

BI Jateng sebut hortikultura jadi penahan inflasi periode Februari******

Komoditas yang dimaksud adalah bawang merah, kol putih, kubis, dan tomat.

Semarang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (BI Jateng) menyebutkan penurunan harga komoditas hortikultura menjadi penahan peningkatan inflasi di Jateng pada periode Februari 2024.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan BI Jateng Nita Rachmenia, dalam pernyataan di Semarang, Minggu, menyebutkan komoditas yang dimaksud adalah bawang merah, kol putih, kubis, dan tomat.

Penurunan harga berlangsung seiring dengan ketercukupan pasokan sejumlah komoditas hortikultura tersebut di Jateng, seperti panen dini bawang merah di Brebes dengan luas lahan 150 hektare.

Dia mengakui, panen dini dilakukan sebagai dampak dari kekhawatiran petani bawang merah terhadap curah hujan yang tinggi dan banjir di areal lahan bawang merah yang berisiko mengganggu hasil panen.

Pada Februari 2024, kata dia, perkembangan inflasi gabungan di sembilan kabupaten/kota di Jateng masih berada dalam rentang sasaran inflasi, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,57 persen (month to month).

Dengan demikian, inflasi gabungan sembilan kabupaten/kota di Jateng pada Februari 2024 sebesar 2,98 persen dan berada di rentang sasaran target inflasi, yakni 2,5 plus minus 1 persen.

Secara spasial, kata dia, seluruh kabupaten/kota IHK di Jateng mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi di Kota Tegal, yakni 0,9 persen (mtm), diikuti Purwokerto, Kabupaten Wonogiri, Kudus, dan Kota Surakarta sebesar 0,61 persen (mtm).

Ia menjelaskan bahwa inflasi, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan, yakni beras karena sebagian besar wilayah sentra produksi beras di Jateng belum memasuki masa panen.

Meski demikian, kata dia lagi, harga beras diperkirakan akan berada pada tren penurunan di periode berikutnya, seiring dengan panen yang mulai berlangsung di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Purworejo.

Selain itu, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Jateng, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), juga menjadi salah satu upaya pengendalian harga pangan, terutama beras.

Inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga telur dan daging ayam ras, seiring dengan kenaikan biaya produksi peternak akibat kenaikan harga pangan dan penurunan pasokan setelah sejumlah peternak melakukan afkir ayam.

Pada 2024, inflasi IHK diperkirakan akan berada pada sasaran inflasi 2,5 plus minus 1 persen sehingga BI bersama para pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPID Jateng akan terus berkoordinasi dan bekerja sama melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi.

Program pengendalian inflasi tersebut ditujukan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang/komoditas di Jateng.
Baca juga: BPS: Inflasi Jateng di 2023 mencapai 2,89 persen
Baca juga: TPID-BI Jateng resmikan Kios Pandawa Kita stabilkan harga pangan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：casino bonus new member 100、pinjaman via web、akun vip thailand

Terkait：elangqq、kerja online yang menghasilkan uang、gas138、slot633 gacor、angka togel yang jitu、satuslot、jet88bet、kpkslot、sdtoro、ultra88

---

---

bab terbaru：kakek123（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03