maxpoker88

Raja Seni Bela Diri

Bos LaLiga ingin Greenwood terus bermain di Spanyol******

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Tottenham, Arsenal, dan MU incar striker Bologna, Joshua Zirkzee******

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Tuan yang lemah

PMI DKI Jakarta resmi serahkan bantuan masjid dan mushala di Cianjur******

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Grandmaster Dewa Super

Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi******

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

Citigroup PHK Lagi, Kali Ini Sasar Level Manajer******

CEO Citigroup Jane Fraser membahas rencana perombakan besar-besaran perusahaan dengan para direktur pelaksana. Salah satu poin yang dibahas adalah rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah posisi pimpinan.

Dilansir dari Reuters, Jumat (19/1), sumber yang mengetahui rencana ini menyebut rencana ini merupakan tindak lanjut dari rencana PHK 20 ribu karyawan dalam dua tahun ke depan yang diumumkan pekan lalu.

Dalam pembicaraan terpisah, manajer di bagian pasar, risiko, dan perbankan investasi menyebut bakal diberhentikan sebagai bagian dari reorganisasi.

Sayangnya hingga kini pihak Citigroup masih menolak untuk memberikan komentar.

Di tengah reorganisasi perusahaan, sebanyak tiga eksekutif senior pun dikabarkan hengkang dari Citigroup.

Para eksekutif tersebut di antaranya Tim Gately, kepala penjualan ekuitas AS; Thomas Lynch, kepala global penjualan layanan utama; dan Matt Brady, kepala penjualan Delta One di Amerika.

Ketiga eksekutif juga tak segera memberikan tanggapan yang meminta komentar terkait hal ini.

Citigroup juga dikabarkan bakal memberhentikan sekitar 20 peneliti ekuitas di Asia Pasifik sebagai bagian dari perombakan globalnya.

Menurut seorang sumber yang mengetahui perihal ini, dua orang peneliti di Hong Kong akan terkena dampaknya. Sementara pengurangan jumlah karyawan lainnya akan dilakukan di Jepang, Australia, dan Korea.

Kata sumber itu, pemangkasan ini akan mengurangi tenaga kerja riset regional bank Wall Street yang memiliki beberapa ratus karyawan yang berbasis di berbagai pasar.

Citigroup sebelumnya mengatakan bakal memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan usai membukukan kerugian sekitar US,8 miliar atau setara Rp28,14 triliun (asumsi kurs Rp15.637 per dolar AS) pada kuartal terakhir.

Menurut sumber, jumlah karyawan akan dikurangi sebanyak 5.000 orang dalam organisasi saat ini, sementara 5.000 karyawan lainnya akan diberhentikan dari bisnis yang dijual.

Kendati Citigroup telah memberikan informasi terbaru secara berkala terkait pemangkasan ini, para investor dan pekerja tetap mengamati dengan seksama waktu dan rincian ihwal perubahan organisasi ini.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 10 ribu staf akan diberhentikan dari divisi-divisi pendukung seperti teknologi dan operasional.

Rencana pemangkasan sekitar 8 persen dari pegawai Citigroup merupakan salah satu PHK terbesar di Wall Street dalam beberapa tahun terakhir. Perombakan ini merupakan bagian penting dari upaya Fraser untuk merampingkan bank dan meningkatkan imbal hasil dan harga sahamnya.

Bank terbesar ketiga di AS ini juga tengah menghadapi perintah persetujuan dari regulator pada 2020 yang menuntut perbaikan atas beberapa "kekurangan yang sudah berlangsung lama" dalam pengendalian internalnya.

[Gambas:Video CNN]