ggwp88

999 kali sistem pelatihan

Bahlil Minta DPR Tambah Anggaran Demi Tercapainya Target Investasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan butuh tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk bisa mengejar target investasisebesar Rp1.600 triliun di 2024.

Menurutnya, setiap tahun target investasi selalu naik tapi tidak diiringi dengan kenaikan anggaran. Tercatat pada 2022 target investasi sebesar Rp1.200 triliun, 2023 sebesar Rp1.400 triliun dan 2024 sebesar Rp1.600 triliun.

Padahal, ia menilai kenaikan anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja BKPM sehingga mengejar target investasi lebih mudah.

Bahlil menceritakan salah satu yang butuh perbaikan adalah Online Single Submission (OSS). Sistem yang berperan penting karena digunakan untuk mempercepat pendaftaran investasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintah (K/L).

Meski memiliki peran penting, namun OSS hanya dibangun dengan anggaran Rp30 miliar. Hal ini lah yang dinilai menjadi penyebab kecepatan sistem OSS belum maksimal sehingga perlu ditambah anggarannya.

Ia mengibaratkan pembangunan OSS ini seperti Avanza bekas yang diberikan ke BPKP, namun diharapkan bisa memberikan performa atau kecepatan seperti mobil Mercy saat dibawa ke jalanan.

Lihat Juga : Suharso Buka Suara soal Belum Restui Program Rice Cooker Gratis

"Negara kasih ke kami hanya beli Avanza second. Jadi kalau ada kekurangan memang nggak ada barang bagus yang harganya murah. Saya nggak menemukan teori ekonomi sejak saja SD kelas satu sampai sekarang. Kalau kita mau bagus dikasih anggaran juga yang bagus," jelasnya.

Karenanya, ia meminta DPR menyetujui usulan tambahan anggaran. Sebab, jika tidak disetujui, maka ia berharap tidak ada yang protes jika target investasi tahun depan tidak tercapai.

"2024 itu target investasi kami mencapai Rp1.600 triliun tapi uangnya nggak tambah-tambah pimpinan. Saya juga nggak ngerti, kita bingung. Jadi kalau nggak sampai (target investasi) jangan salahkan kementerian investasi pimpinan," pungkasnya.

Adapun alokasi anggaran untuk Kementerian Investasi/BKPM ditetapkan sebesar Rp1,22 triliun dalam RAPBN 2024. Namun jumlah tersebut dinilai kurang sehingga minta tambahan sebesar Rp875 miliar.

Pada akhir rapat, Komisi VI DPR RI akhirnya menyepakati tambahan anggaran tersebut, sehingga pagu indikatif BKPM menjadi Rp2,1 triliun di 2024.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Sonita Lontoh, Perempuan Indonesia di Silicon Valley******

Menjadi seorang pemimpindalam sebuah perusahaan besar kelasinternasional, mungkin merupakan impian banyak orang. Apalagi, jikaperusahaantersebut bergerak di bidang yang disukai.

Bekerja jadi terasa menyenangkan karena bukan sekadar mencari cuan atau jabatan tertentu. Semua dikerjakan dengan gairah dan kecintaan.

Hal itulah yang dirasakan Sonita Lontoh. Perempuan berdarah Minahasa-Minangkabau itu sudah berkarir di Silicon Valley Amerika Serikat (AS) selama lebih dari 20 tahun.

Sebenarnya, keputusannya hijrah dari Jakarta ke AS bukan ujug-ujug. Sonita membulatkan tekad pindah dari Jakarta ke Berkeley, AS, untuk berkuliah di Universitas California pada akhir 90-an.

Langkah ini merupakan impiannya sejak di bangku SMA. Sonita ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan hal yang ia suka, yakni dunia sains dan teknologi. Ia juga menyukai bisnis. Oleh sebab itu, di Universitas California Sonita mengambil jurusanindustrial engineering danoperation research.

Lihat Juga : Waskita Respons Tudingan Wamen BUMN soal Manipulasi Laporan Keuangan

Karirnya di AS dimulai setelah lulus kuliah. Sonita sempat mendirikan perusahaan gim onlinebersama teman-temannya. Perusahaan itu pun akhirnya dijual ke pengusaha Taiwan. Selepas itu, ia sempat bekerja di bidang konsultan, sebelum memutuskan untuk studi lagi.

"Saya merasa kayaknya waktunya pas untuk balik sekolah lagi soalnya masih muda, belum terlalu tua. Sudah ada pengalaman sedikit jadi saya bisa untuk kembali lagi ke sekolah lagi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/5).

Sonita pun melanjutkan pendidikan lagi hingga mendapat gelar Magister Teknik, Rantai Pasokan, dan Logistik di Massachusetts Institute of Technology.

Sebelum menjabat komisaris di Sunrun dan TrueBlue, ia beberapa kali mencicipi posisi top managementperusahaan teknologi raksasa. Sebut saja, Trilliant, Siemens, hingga HP.

Pencapaiannya menjadi komisaris bisa dibilang mendobrak kebiasaan. Ia bercerita di AS seseorang biasanya menjadi komisaris di umur 65 tahun ke atas lantaran yang dipilih untuk posisi itu umumnya adalah mereka yang kenyang dengan pengalaman sebagai CEO perusahaan publik.

Sonita mengaku diangkat menjadi komisaris berkat kinerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Contohnya ketika di Siemens, ia dengan apik menerapkan teknologi untuk untuk hal-hal baru. Dari situ namanya diperbincangkan. Hingga suatu hari, aa mendapat panggilan telepon dari perusahaan energi yang tertarik meminangnya sebagai komisaris.

"Mereka mau ngomong sama saya, tertarik untuk ngomong sama saya untuk interview karena mereka sudah melihat beberapa karya saya," tutur Sonita.

Lanjut ke halaman sebelah...

Wanita dan bukan kulit putih tak jadi penghalang karir

Tuhan sangat mulia

Menteri KKP Bantah Ekspor Pasir Dibuka Demi Investasi Singapura di IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggonomembantah keran eksporpasir laut kembali dibuka demi memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun aturan pembukaan keran ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak selang lama dari penandatangan beleid tersebut, sebanyak 95 pengusaha Singapura datang mengunjungi IKN Nusantara.

Singapura sendiri merupakan importir pasir laut terbesar di dunia pada 2019. Di sisi lain, Indonesia tengah getol menggenjot investasi asing untuk pembangunan IKN.

Sakti pun membantah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi demi memuluskan investasi Singapura ke IKN. Ia menegaskan ekspor pasir laut hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Enggak adalah ke situ (memuluskan investasi). Kamu baca dong pp nya. Pp nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Ya kan?" ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan saat ini reklamasi di Tanah Air sedang marak. Ia pun menyebutkan beberapa di antaranya, seperti di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Nah reklamasinya dari mana, ini yang kami atur, bahannya reklamasinya harus dari bahan sedimentasi sehingga gak rusak lingkunganya," imbuhnya.

Hubungan pembukaan keran ekspor pasir laut dan Singapura ternyata juga menjadi perhatian media asing.

Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti keputusan Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir usai 20 tahun dilarang. Langkah tersebut dianggap turut membantu proyek perluasan lahan di Singapura dan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan.

Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menulis laporan berjudul "Singapura mujur usai Indonesia cabut larangan ekspor pasir laut yang berlangsung 20 tahun" pada Senin (29/5) lalu.

Di paragraf pertama, mereka menyoroti kebijakan itu bisa menguntungkan Singapura dan memicu kerusakan ekosistem laut.

"Tindakan ini bisa membantu proyek perluasan di negara tetangga Singapura, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan soal habitat laut," tulis SCMP.

Indonesia sempat melarang ekspor pasir laut pada 2003. Sebelum larangan itu muncul, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan. Pada 1997 hingga 2002, RI mengekspor pasir laut ke Singapura rata-rata 53 juta ton per tahun.

Media ekonomi Singapura, Business Times,juga turut memberitakan hal serupa.

Business Timesmelaporkan Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura tengah merencanakan dan merancang fase ketiga mega proyek Pelabuhan Tuas. Proses reklamasi diperkirakan selesai pada 2030-an.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Jusuf Hamka Tantang Menkeu Masukkan Dirinya ke Daftar Obligor BLBI******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanidan jajarannya untuk memasukkan namanya sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika memang perusahaanya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), mempunyai utang kepada negara.

Obligor BLBI adalah pemilik bank yang mendapat dana BLBI yang ditujukan untuk membantu bank tersebut agar tidak kolaps saat krisis moneter. 

"Kalau ada utang BLBI, masukin dong kami dalam daftar obligor yang mendapatkan BLBI atau ada utang BLBI. Kan keren," katanya kepada CNNIndonesia, Senin (12/6).

Jusuf menegaskan CMNP tidak ada utang hingga ratusan miliar ke negara terkait BLBI, sebagaimana klaim Kemenkeu. Bahkan, Jusuf mengaku siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang tersebut.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak bener itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi, jangan asal bunyi. Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya.

"Tolong dong jangan diputar balik, Ibu ku, Ibu Menteri (Sri Mulyani) yang saya hormati, yang saya banggakan. Enggak kasihan kali sama rakyat. Masa begini, diputar-putar, digocek melulu," imbuh Jusuf.

Lihat Juga : Dalih Sri Mulyani Belum Mau Bayar Utang Negara Rp800 M ke Jusuf Hamka

Bos jalan tol itu meminta dipertemukan langsung dengan Sri Mulyani untuk membahas kebenaran utang negara Rp800 miliar kepadanya. Pasalnya, ia curiga Sri Mulyani dibisiki yang tidak benar oleh bawahannya agar tidak membayar utang tersebut kepadanya.

"Ketemu, buat konpers bersama. Jangan ada dusta lah, terbuka. Kalau CMNP ada utang BLBI, CMNP akan bayar 100 kali lipat, enggak usah ribet," tantang Jusuf.

"Jadi pejabat itu harus amanah, omongannya harus jujur. Saya yakin Ibu Menteri dikasih informasi bohong oleh anak buahnya. Ibu Menteri pasti amanah," sambungnya.

Ia kemudian menyoroti dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, belum ada pihak Kemenkeu yang menghubunginya meski sudah diperintahkan Mahfud membayar utang tersebut.

Jusuf mengaku kecewa dengan pernyataan Kemenkeu yang malah menyerang balik dirinya. Namun, ia mengaku pasrah dan berharap uang Rp800 miliar miliknya bisa kembali sebelum rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai di 2024.

"Kita berdoa sajalah, kita tonton Republik ini. Jokowi orang yang amanah, Bu Menteri orang yang amanah. Mudah-mudahan bisa selesai zaman Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Bu Menteri," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan ada tagihan utang negara kepada grup Citra milik Jusuf, yakni terkait aset BLBI.

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

pencuri ganda

29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.

"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.

Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.

Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.

Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.

"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.

Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.

"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.

Anjing kimia di dunia lain

PUPR Kucurkan Rp62,27 T untuk Pembangunan IKN Hingga 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

Ia juga mengatakan Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur dasar di IKN pada tahun ini. Adapun anggaran untuk pembangunan ini sebesar Rp26,67 triliun yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.

Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar Rp1,14 triliun. Anggaran itu untuk pembangunan drainase utama dan pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku.

[Gambas:Video CNN]

Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp9,72 triliun. Uang itu digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan Barat, jalan tol IKN, pembangunan lingkar sepaku, jalan akses persemaian Mentawir pembangunan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp11,58 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, masjid negara, Sekretariat Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan, pembangunan beranda kawasan Nusantara, pembangunan gedung PUPR, pembangunan IPA dan jaringan pembangunan IPAL, serta pembangunan TPST.

Ditjen perumahan mendapat alokasi sebesar Rp4,20 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan rumah tapak jabatan Menteri, serta pembangunan rumah susun (rusun) ASN dan Hankam.

Lalu, Dirjen Bina Konstruksi mendapat alokasi Rp0,03 triliun untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang, dan jasa terkait kinerja UKPBJ IKN.