axiata 4d

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan.

Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

"Dan sekarang ini sedang kami minta ada peraturan menteri terutama dari menteri ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukum, itu kan jadi masalah," terang Muhadjir.

Selain itu, ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Muhadjir Effendy Sepakati Ide Potong Jam Kerja Demi Hindari PHK******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy setuju jika pengusaha dan pekerja sepakat untuk memotong jam kerja atau pengaturan shift alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (1/12).

Selain itu, Muhadjir juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Menurutnya, alasan maraknya PHK di industri tekstil, garmen, dan alas kaki karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

"Untuk PHK kemarin saya langsung berkunjung ke Serang (di Banten), ini yang punya potensi PHK ke depan itu adalah tiga sektor. Pertama, itu tekstil. Kedua, alas kaki. Ketiga, garmen. Kenapa itu terjadi? karena 99 persen produknya itu ekspor dan ekspornya itu ke AS dan Eropa," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

UMP hingga PHK Bakal Ikut Dibahas Dalam Rapimnas Kadin******

Upah minimum provinsi (UMP) 2023 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadinyang diselenggarakan pada 1-2 Desember 2022 mendatang.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan PHK dan UMP tidak menjadi topik pembahasan yang utama, namun tidak akan dilewatkan. Terutama PHK yang memang menghantui dan menjadi kekhawatiran sehingga perlu dicari solusinya.

"Ini yang harus kita jawab bersama. Apa yang terjadi hari ini dalam konteks industri punya kompleksitas yang berbeda," ujarnya saat diskusi bersama media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Namun, imbas perang Rusia dan Ukraina, kondisi berbalik seketika. Saat ini, justru industri tersebut yang banyak melakukan PHK, karena orderan yang berkurang dan bahkan banyak yang melakukan pembatalan.

"Awal tahun masih oke, ternyata apa yang terjadi high inflation. Akhirnya di sana permintaan lebih rendah karena saving dulu. Overstock, akhirnya order dicancel, itu terjadi. Ini memang menghadapi sesuatu hal yang boleh dikatakan berubah terus. Ini berbulan-bulan sehingga kita harus cari bagaimana kebijakan yang bisa kita rumuskan," jelasnya.

"Ini diskusi yang terus kita lakukan sejak lama, tidak hanya dalam rapimnas nanti," imbuhnya.

Begitu juga dengan UMP 2023, dalam hal ini yang dibahas adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum. Sebab, kenaikan UMP yang berlebihan dinilai akan mengganggu aktivitas industri di Tanah Air.

"Kadin melihat ada ketidakpastian hukum. Waktu pengusaha dagang melakukan gugatan peninjauan uji materi, kami mendukung karena kami melihat perspektif tadi, melihat sisi hukumnya, melihat ketidakpastian, membingungkan investor dan pelaku industri. Ini akan kami terus bahas juga," jelasnya.

Sementara itu, pembahasan utama dalam Rapimnas ini adalah penguatan UMKM di tengah kondisi global yang tak menentu dan ancaman resesi.

"Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah akan terus berupaya untuk mengantisipasi terjadinya dampak dari ancaman tersebut. Salah satunya dengan memperkuat UMKM Indonesia sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional maupun daerah," kata Arsjad.

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun pada 2021 lalu. UMKM juga menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja.

"Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Memajukan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas menjadi salah satu fokus Kadin Indonesia, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Rapimnas itu akan menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah, pengusaha besar dan kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi Indonesia pasca pandemi, serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

274 Saham Terkoreksi, IHSG Lesu di 7.012******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.012 pada Selasa (29/11). Indeks saham melemah 5,28 poin atau minus 0,08 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,46 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 238 saham menguat, 274 terkoreksi, dan 191 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor energi di angka 1,69 persen.

Bursa saham Eropa terpantau kompak melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,70 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 1,09 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak memerah. Indeks S&P 500 turun 1,54 persen, indeks NYSE melemah 1,51 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,58 persen.

[Gambas:Video CNN]