online gacor

Katalog dewa perang terkuat

UII Desak Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024******

“Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” sambung dia.

Pihaknya pun menyoroti salah satu indikator penyelewengan kekuasaan ditunjukkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan,” lanjut Prof. Fathul.

Jokowi dinilai semakin terlihat tidak netral saat mengumumkan institusi kepresidenan boleh berkampanye dan berpihak. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik dengan sikapnya yang terlihat mendukung salah satu paslon capres-cawapres.

Dalam pernyataan sikapnya, UII menyampaikan sejumlah tuntutan yang mana mendesak Presiden Jokowi untuk kembali netral dan kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Hal tersebut harusnya ditandai dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial,” ujar Fathul.

Ketiga, UII juga meminta agar DPR aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Keempat, UII mendesak agar calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

UII juga meminta masyarakat untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Giliran UII Ambil Sikap, Kritik Jokowi Tak Netral dalam Pemilu 2024”

Yan Shuai

Istana: Mahfud MD Belum Sampaikan Surat Pengunduran Diri ke Presiden******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ari Dwipayana mengonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno di Jakarta, Senin malam (29/1/2024), pukul 19.15 WIB

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

“Perlu teman-teman ketahui, dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, belum menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024), dilansir Antara.

Pratikno sendiri pun mengakui bertemu dengan Mahfud MD di Jakarta, Senin malam.

Dalam pertemuan tersebut, Ari menyebutkan Mahfud, yang juga menjadi calon wakil presiden nomor urut 3 peserta Pilpres 2024, hendak menyampaikan permohonannya untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun, Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi itu pun akan dilaporkan oleh Pratikno setibanya Jokowi di Jakarta, untuk selanjutnya dapat diatur jadwal pertemuan keduanya.

“Ya, setelah beliau (Presiden Jokowi) kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur pada kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Evolusi seni bela diri ekstrim

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Game ini menyerang dunia lain

Gugat Suhartoyo ke PTUN: Paman Gibran, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK******

JAKARTA — Isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya terungkap.

Anwar tetap ingin menjabat sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula. Hal tersebut termaktub dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan Anwar Usman pada November 2023 lalu.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN via Bisnis.com, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN.

MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman.

Adapun, perkara ini telah memasuki tahap persidangan. PTUN menggelar pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik pada hari ini, Rabu (31/1/2024) pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Anwar Usman yang juga masih berstatus sebagai hakim konstitusi telah menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada November tahun lalu, tepatnya Jumat (23/11/2023).

Gugatan tersebut dilayangkan seusai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Sebelum melayangkan gugatan, paman cawapres Gibran Rakabuming Raka ini telah mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo melalui surat keberatan administratif atas Surat Keputusan (SK) No. 17/2023 tertanggal 9 November 2023.

Sebagai respons atas keberatan itu, para hakim konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK!”

Ningbei Su Qinghe

Kaesang Berharap Jokowi Ikut Kampanye PSI******

SOLO —Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berharap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang juga ayahnya bisa ikut kampanye PSI pada suatu waktu.

“Insyaallah, kalau diberi kesempatan, kalau ada waktu, kami akan sangat terbuka,” kata Kaesang seusai kampanye akbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/1/2024) menanggapi pertanyaan awak media terkait dengan kemungkinan Presiden Jokowi turut kampanye bersama PSI.

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kaesang juga bersyukur bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungannya terhadap PSI. Dukungan Presiden tersebut disampaikan sendiri oleh Kaesang setelah bertemu dengan ayahnya di Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024).

Pada Sabtu (27/1/2024) sore, Presiden Jokowi juga menyempatkan bermain sepak bola dengan Kaesang Pangarep di lapangan sepak bola Gamplong, Desa Gamplong, Kabupaten Sleman, DIY.

Kaesang juga menanggapi pernyataan presiden yang mengatakan bolak-balik diajak mengampanyekan PSI. Namun, Kaesang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sibuk dengan kegiatan kepresidenan.

“Balik lagi ya, masalah waktu aja, ‘kan beliau waktunya sibuk ya. Siapa tahu nanti mau cuti untuk kampanye, siapa tahu,” kata Kaesang sebagaimana dilansir Antara.

Namun, Kaesang menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian dari presiden terkait dengan kesediaannya untuk ikut kampanye bersama.

“Lah itu, belum tahu,” katanya singkat.

Pada kampanye akbar di Pontianak, Kaesang turut didampingi oleh Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dan anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka.

Kaesang akan menjalani rangkaian kampanye akbar di sejumlah kota mulai Selasa (30/1/2024) hingga Kamis (1/2/2024), yaitu di Pontianak, Manado, Kupang, Malang, dan Kertajati.

Tuan Pertarungan

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.