petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

taiwan togel

rtp jam gacor hari ini 788Jutaan kata 881904Orang-orang telah membaca serialisasi

《taiwan togel》

Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan******

Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (tengah dua dari kanan) saat meninjau kondisi di Mal Pelayanan Publik di Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fathnur Rohman)
Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit
Cirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.

Baca juga: Lahan bekas Gedung MPP Pekanbaru yang terbakar jadi lapangan terbuka Dalam lawatannya, Anas menemukan kalau tingkat kunjungan di MPP Kabupaten Cirebon cukup rendah, hanya sekitar 50-200 orang per hari. Padahal fasilitas yang ada sangat menunjang untuk melayani warga. Ia mengatakan, idealnya dalam sehari MPP ini bisa melayani sampai 4.000 warga, karena tujuan dibangunnya fasilitas tersebut adalah membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal terkait administrasi yang efisien. Menurut dia, Pemkab Kabupaten Cirebon harus menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat menikmati kemudahan akses layanan yang sudah terintegrasi di MPP. “Saya minta evaluasi, karena ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu datang rakyat bisa mengurus keperluannya di sini dan bisa selesai,” ujarnya.

Baca juga: Gianyar gelar upacara "Melaspas" sucikan Gedung mal pelayanan publik Selain itu, Anas menyarankan proses perizinan maupun pemberian layanan di MPP tidak perlu berbelit sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi fasilitas teranyar di Kabupaten Cirebon itu. “Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” tuturnya. Sementara Bupati Cirebon Imron menyebut ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kunjungan di MPP tersebut masih sepi. Salah satunya yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, Imron menjamin pihaknya segera membenahi layanan di MPP Kabupaten Cirebon sesuai masukan yang disampaikan Menteri PANRB. “Meskipun anggaran di MPP terbatas, tetapi kita segera melaksanakan yang diinstruksikan tadi," ucap dia.
Baca juga: Wali Kota Medan pastikan kesiapan tiap anjungan Mal Pelayanan Publik

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Rombongan Harlah Muslimat NU membubarkan diri******

Rombongan Harlah Muslimat NU membubarkan diri
Sejumlah peserta acara Harlah ke-78 Muslimat NU sedang menunggu bus yang menjemputnya di sekitar kawasan GBK, Jakarta, Sabtu (20/1/24). ANTARA/Ilham Kausar/pri.
Jakarta (ANTARA) - Rombongan mulai membubarkan diri setelah mengikuti kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Rombongan hadirin kegiatan tersebut mulai keluar dari Stadion GBK pada pukul 11.00 WIB. Kepadatan sempat terjadi di pintu GBK akibat antrean bus-bus yang menjemput rombongan.

Sejumlah bus juga diarahkan oleh pihak Kepolisian agar tertib sehingga kepadatan lalu lintas tetap terkendali. Ratusan ribu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meramaikan kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 organisasi itu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu. Berdasarkan perkiraan panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU, terdapat sekitar 150.000 anggota yang menghadiri acara itu dengan menggunakan 2.995 bus. Mereka berasal dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 534 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU.

Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Baca juga: Khofifah: Tidak perlu menakar ke-NU-an seseorang Acara tersebut juga dihadiri Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU berasal dari 11 negara, antara lain Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Jerman, Inggris dan Jepang. Sejak Jumat (19/11) malam, peserta kegiatan harlah mulai memadati Stadion GBK Jakarta mengenakan gamis hijau dan syal sesuai dengan daerah masing-masing. Rangkaian acara dimulai pada Sabtu sekitar pukul 00.00 hingga 02.30 WIB dengan khataman Al Quran sebanyak 2024 kali yang dipimpin Hajah Romlah Widayati.

Dilanjutkan pada pukul 02.30 hingga 04.20 WIB berupa Shalat Tahajud dan Hajat berjamaah dengan Imam KH A Muzakky Alhafidz. ​​​​​​ Shalat Subuh berjamaah dilangsungkan pada pukul 04.20 hingga 04.45 WIB. Pukul 05.30 WIB acara diisi dengan pembacaan istighatsah, tahlil dan doa khatam Al Quran dipimpin KH Asep Syaifuddin Chalim.  

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs terbaru gacor

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
putritoto
belian888
voucher dana gratis
deposit new member 100 to kecil
sumber slot88
angsa4d demo
erek erek 2d sepatu
trik pg slot
cicil di tokopedia
Daftar isi semua bab
Bab 1 buku mimpi tangan
Bab 2 cicil aplikasi
Bab 3 ribet slot
Bab 4 situs slot gacor x500
Bab 5 agen slot gampang menang
Bab 6 cicilan hp di lazada
Bab 7 doraplay88 slot
Bab 8 spartoo voucher
Bab 9 slot tergacor
Bab 10 apa itu maxwin slot
Bab 11 dinasti slot88
Bab 12 tiket com voucher
Bab 13 permainan slot yang bagus
Bab 14 cara pasang ct togel
Bab 15 kancil69
Bab 16 mpo868
Bab 17 slot gacor
Bab 18 jackpot108
Bab 19 harum4d 4d
Bab 20 sensadelapan38
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5917bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Qiangu Juechen

indahjp
WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos
Salah satu pemilih WNI di Jepang, Aisar, menunjukkan amplop yang berisi surat suara yang sudah dicoblos dan dikirimkan kembali ke PPLN Tokyo, Minggu (21/1/2024). ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu/pri.
Tokyo (ANTARA) - Peserta pemilihan umum warga negara Indonesia (WNI) di Jepang mulai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2024.

Salah satu pemilih, Zahra Rabbiradlia kepada Antara saat dihubungi di Tokyo, Minggu mengatakan sudah mencoblos, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

Pemilu 2024 merupakan kali pertama bagi diaspora yang berdomisili di Yokohama itu menggunakan hak pilih di luar negeri.

“Pasti dari vibes-nya beda, sudah pasti kalau di Jepang enggak terlalu ramai. Tapi, karena Pemilu kali ini ada keinginan buat riset sana-sini, jadi literasi politik aku betterdari sebelumnya,” katanya.

Dia mengaku telah mempelajari para kandidat baik di level presidensial maupun legislatif dari berbagai sumber, terutama media sosial.

“Banyaknya konten edukasi politik di medsos itu kebantubanget. Jadi, aku terbuka isu-isu politik dan mana capres yang aku pilih,” katanya.

Zahra juga mengaku tidak melewatkan siaran langsung debat capres dan cawapres melalui internet kendati tayang lebih malam karena perbedaan dua jam lebih awal di Jepang.

Menurut dia, karakter pemilih saat ini, yang sebagian besar kaum muda, semakin ingin tahu akan gagasan para kontestan pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan.

“Kalau di 2019 itu ada isu agama, aku malas mengikutinya. Kalau sekarang strateginya menyasar kaum muda lewat live TikTok meskipun ada yang gimmick, joget-joget, gagasannya tetap dijual,” katanya.

Zahra memilih menggunakan hak suara melalui pos karena faktor jarak serta harus mengurus ketiga buah hatinya.

Ia merasa sudah mantap menentukan pilihan dan mengajak para WNI di Negeri Sakura yang belum menggunakan hak suara untuk mencoblos sesuai hati nurani melalui pos maupun tempat pemungutan suara (TPS).

“Suara kita begitu berpengaruh. Jangan sampai hilang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempermainkan suara kita,” katanya.

Berbeda dengan Zahra, Aisar yang pernah mengalami Pemilu di Jepang sebelumnya mengaku tahun ini tensi serta gesekan tidak terlalu tinggi karena terdapat tiga pasangan capres-cawapres ketimbang hanya dua di Pemilu 2019.

“Tahun ini kayaknya adem-adem aja ya, karena paslonnya ada tiga. Beda dengan sebelumnya hanya ada dua, itu sempat ‘panas’,” ujarnya.

Di Pemilu 2019, WNI yang bermukim di Tokyo itu memilih lewat TPS. Namun, pada tahun ini ia memilih lewat pos karena alasan kepraktisan.

“Ya, saya sudah mencoblos. Kalau capres gampang ya, pilihannya cuma tiga. Yang pileg ini banyak banget dan surat suaranya besar. Saran saya buat yang memilih di TPS, cari tahu dulu khawatir bingung pas buka di bilik suara,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada sesama pemilih WNI untuk tidak golput.

Senada, Dian Bulan, juga memilih melalui pos karena lebih efisien ketimbang datang ke TPS.

“Dulu saya pernah nyoblos di TPS saat menjadi panitia PPLN Osaka. Saat ini saya memilih lewat pos. Surat suara sudah diterima. Insya Allah dalam minggu ini saya mencoblos,” katanya sambil menambahkan bahwa ia akan memilih kandidat sesuai kesamaan visi-misi.

“Kalau partai saya dari dulu pilihannya tidak pernah berubah,” katanya.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), periode pencoblosan lewat pos mulai 5-14 Februari 2024.

Di Jepang, pemilihan di TPS dilaksanakan pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, untuk penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan, smentara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, 26.587 pemilih lewat pos.

Terkait pengawalan proses Pemilu 2024 serta pengawasan, baik PPLN Tokyo maupun Panwaslu Tokyo belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Bawaslu mengimbau 60 titik Panwaslu LN untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tanpa adanya kecurangan.

Panwaslu LN diminta untuk mewaspadai adanya kemungkinan pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali karena pemungutan suara dilakukan lebih awal.

Baca juga: PPLN Tokyo buka tiga TPS pada Pemilu 2024
Baca juga: PPLN Tokyo tetapkan 29.434 pemilih pada Pemilu 2024
Baca juga: DPSHP baru 25 persen, Dubes Heri imbau WNI pastikan hak pilih Pemilu

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju kebangkitan

88dewi
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

999 kali sistem pelatihan

trik curang main slot
Muhaimin: Peduli petani penting untuk tangani dampak iklim pada pangan
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom/am.
Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan.
Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar menyebut kemauan politik untuk tidak mengabaikan petani adalah hal penting untuk menangani dampak krisis iklim pada produksi dan kualitas pangan.

Muhaimin mengatakan hal itu ketika menanggapi Cawapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud Md. dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Menanggapi Gibran, Muhaimin menegaskan kembali pernyataannya bahwa potensi petani di Indonesia sangat besar sekali dalam segi jumlah dan potensi tanah.

Selain itu, Indonesia juga memiliki suplai dan potensi permintaan terhadap produksi pangan yang sangat besar.

"Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan. Jangan terlalu normatif mengatasi keadaan," ucap Muhaimin.

Kepada Mahfud Md, Muhaimin mengatakan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut pelindungan petani dan produksi pangan sebetulnya sudah lengkap.

"Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki, kemauan politik, kesungguhan tidak mengabaikan petani, itu yang penting," ujar dia.

Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
Baca juga: Muhaimin minta pembangunan harus libatkan rakyat

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

wdhoki
MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas
Sembilan hakim konstitusi berfoto bersama di depan Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, usai melaksanakan Wisuda Purnabakti dan Pisah Sambut Hakim Konstitusi, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.

Enggak, enggakada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” katanya setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ucap dia.

MK, kata dia, memang dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak mengambil pusing soal perkara yang tengah bergulir di PTUN Jakarta tersebut.

Namun begitu, Enny mengakui, pihak MK telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara itu. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan MK terhadap hukum beracara.

“Sikap kami sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada,” katanya.

Terlepas dari itu, ia berharap, perkara tersebut segera selesai.

“Kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum. Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya.
 
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung I MK RI diJakarta, Kamis (18/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)


Pada kesempatan terpisah, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada PTUN Jakarta pada Rabu (17/1).

Ia menjelaskan surat tersebut berisikan sikap MKMK terkait dengan posisinya dalam perkara dimaksud.

“Isinya cuma kami mengatakan karena dulu ditanya oleh PTUN dalam persiapan, bukan sidang, masih persiapan pemeriksaan, kami ditanya apakah akan menjadi pihak atau bagaimana,” kata dia saat ditemui di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut dia, MKMK memang mempunyai kepentingan terhadap gugatan itu karena yang digugat adalah surat keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Adapun SK tersebut dibuat dengan menimbang putusan MKMKad hocketika memutus sidang etik terhadap Anwar Usman.

“Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan MKMK memiliki kepentingan terhadap objek perkara, posisi MKMK dalam gugatan dimaksud diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan.

“Dan itu belum dijawab kemarin. Katanya akan dijawab lewat e-courtpada persidangan di tanggal 31 (Januari) nanti. Jadi, selebihnya letsee(mari saksikan, red.), begitu saja,” ujarnya.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Invasi Tao

pragmatick
Konflik Rusia-NATO tak terelakkan jika pasukan Barat ada di Ukraina
Arsip - Juru bicara Kremlin Dimtry Peskov (kedua dari kiri) bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Vladimir Putin, 28 Juni 2019. (Dokumentasi Kremlin)
Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Rusia pada Selasa (27/2) menyatakan bahwa konflik dengan NATO tak terelakkan apabila negara-negara Barat anggota pakta pertahanan tersebut mengirimkan pasukannya ke Ukraina.

"Terkait hal ini, yang perlu dibahas bukan kemungkinannya, tapi keniscayaannya; dan beginilah kami akan mengkajinya," kata Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers di Moskow.

Pernyataan Peskov disampaikan sebagai respons pertanyaan wartawan terkait kemungkinan terjadinya konflik langsung antara Rusia dan NATO apabila tentara Barat diterjunkan ke Ukraina.

Juru bicara Kremlin itu mengatakan, negara-negara anggota NATO harus dapat mengkaji konsekuensi yang dapat muncul atas keputusan tersebut dan menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Peskov mengatakan sejumlah negara Barat sudah cukup sadar terkait potensi konsekuensi dan ancaman yang dapat muncul apabila pengiriman pasukan ke Ukraina dijalankan. Apalagi, mufakat terkait hal tersebut masih belum tercapai di antara mereka, katanya.

Pemerintah Rusia, ucapnya, juga memerhatikan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Perang Rusia-Ukraina yang disampaikan baru-baru ini, yang salah satu isinya menekankan pentingnya menimbulkan "kekalahan strategis" terhadap Rusia.

Meski demikian, Peskov mengakui bahwa usulan untuk mengirim pasukan dari negara-negara Barat yang disampaikan Macron kala itu merupakan "hal baru".

Sebelumnya, dalam sebuah rapat yang membahas persoalan Ukraina di Paris, Prancis, pada Senin (26/2), Macron mengatakan bahwa opsi mengirimkan pasukan untuk membantu Ukraina tidak boleh dikesampingkan.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Menhan AS: NATO dukung Ukraina untuk jangka panjang
Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: NATO tampik ancaman militer Rusia terhadap aliansi tersebut

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Bunga mekar di Jinxiang

slot gacor 200 login
Konflik Rusia-NATO tak terelakkan jika pasukan Barat ada di Ukraina
Arsip - Juru bicara Kremlin Dimtry Peskov (kedua dari kiri) bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Vladimir Putin, 28 Juni 2019. (Dokumentasi Kremlin)
Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Rusia pada Selasa (27/2) menyatakan bahwa konflik dengan NATO tak terelakkan apabila negara-negara Barat anggota pakta pertahanan tersebut mengirimkan pasukannya ke Ukraina.

"Terkait hal ini, yang perlu dibahas bukan kemungkinannya, tapi keniscayaannya; dan beginilah kami akan mengkajinya," kata Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers di Moskow.

Pernyataan Peskov disampaikan sebagai respons pertanyaan wartawan terkait kemungkinan terjadinya konflik langsung antara Rusia dan NATO apabila tentara Barat diterjunkan ke Ukraina.

Juru bicara Kremlin itu mengatakan, negara-negara anggota NATO harus dapat mengkaji konsekuensi yang dapat muncul atas keputusan tersebut dan menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Peskov mengatakan sejumlah negara Barat sudah cukup sadar terkait potensi konsekuensi dan ancaman yang dapat muncul apabila pengiriman pasukan ke Ukraina dijalankan. Apalagi, mufakat terkait hal tersebut masih belum tercapai di antara mereka, katanya.

Pemerintah Rusia, ucapnya, juga memerhatikan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Perang Rusia-Ukraina yang disampaikan baru-baru ini, yang salah satu isinya menekankan pentingnya menimbulkan "kekalahan strategis" terhadap Rusia.

Meski demikian, Peskov mengakui bahwa usulan untuk mengirim pasukan dari negara-negara Barat yang disampaikan Macron kala itu merupakan "hal baru".

Sebelumnya, dalam sebuah rapat yang membahas persoalan Ukraina di Paris, Prancis, pada Senin (26/2), Macron mengatakan bahwa opsi mengirimkan pasukan untuk membantu Ukraina tidak boleh dikesampingkan.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Menhan AS: NATO dukung Ukraina untuk jangka panjang
Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: NATO tampik ancaman militer Rusia terhadap aliansi tersebut

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024