pinjol pasti cair 2022

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Qiangu Juechen

Luhut Ancam Tutup Pabrik Bandel Biang Kerok Polusi Udara******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik.

Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon.

Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus uji emisi tiga kali beruntun, maka pemerintah akan melarangnya melintas di jalan raya.

Ia menegaskan masalah polusi udara tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, Luhut meminta semua pihak patuh terhadap arahan pemerintah.

Menurutnya, penyebab polusi udara paling dominan datang dari sektor transportasi. Kendati, Luhut tak menutup mata untuk melakukan kajian lebih lanjut.

"Kita semua bisa kena, enggak ada lintas, jabatan, jendral, kopral, enggak ada menteri, menko, presiden siapapun bisa kena. Enggak ada agama kau apa, suku, kepercayaan kau semua bisa kena. Anak kecil, orang tua, jadi kita semua harus kompak hadapi ini (polusi udara)," tegas Luhut.

Oleh karena itu, Luhut ingin mewajibkan warga Indonesia kembali mengenakan masker. Menurutnya, masker cukup efektif untuk menangkal polusi udara belakangan ini.

Bahkan, ia menyebut penggunaan masker saat beraktivitas sudah dilakukan di tingkat aparat kepolisian. Luhut juga bersiap melakukan pengadaan masker yang lebih canggih.

"Jadi, apapun nanti diberikan pemerintah, semua harus kita turuti. Karena kalau tidak, kita korbannya. Jadi, sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, semua kemarin sudah harus pakai masker," tutur Luhut.

"Tapi masker ini hanya 15 persen (kemampuan menahan polusi udara), jadi kita sekarang lagi adakan masker yang bisa sampai 50 persen," tandasnya.

Hari ini memang diadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek sejak pukul 11.00 WIB di kantor Luhut.

Setidaknya hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Faisal Basri Ungkap Gaji TKA China di Smelter RI Capai Rp54 Juta******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebut tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di smelter nikel mendapat gaji lebih besar dibandingkan pekerja lokal. Bahkan, gaji yang diterima pada TKA tersebut bisa mencapai Rp54 juta per bulan.

"Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp17 juta hingga Rp54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum," tulis Faisal Basri dalam blognya.

Menurutnya, para TKA tersebut tak semuanya tenaga ahli. Beberapa di antaranya bekerja sebagai juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Kebanyakan tenaga kerja China menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja.

"Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan," katanya.

Sebab itu, ia menilai kebijakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan industri-industri di China.

Sebelumnya, Faisal menyebut 90 persen dari keuntungan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Presiden Jokowi justru dinikmati oleh China.

Lihat Juga : ANALISISBatuk Jokowi, Polusi Ibu Kota dan Bantahan KLHK soal Kepungan PLTU

Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional.

"Perusahaan smelter memang membayar pajak bumi dan bangunan namun nilainya amatlah kecil. Jadi nyata-nyata sebagian besar nilai tambah dinikmati perusahaan China," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Jabodetabek Panas, Mari Ngadem Pakai AC di Transmart Cuma Rp3 Jutaan******

Transmart Dewi Sartika, Depok, Jawa Barat menyediakan berbagai pilihan air conditioner (AC) yang cocok buat ngadem di tengah panasnya cuaca Jabodetabek belakangan ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, berbagai merek AC di Transmart Dewi Sartika banting harga. Potongan gila-gilaan ini dihelat dalam program Full Day Sale: Merdeka Belanja.

"Paling murah merek Poltyron ini (tipe PAC 05VHI). Sudah diskon Rp3,3 juta, didiskon lagi 20 persen pakai Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega," jelas petugas yang berjaga kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/8).

Promo diskon ini hanya berlaku pada hari ini saja mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda kelewatan.

Tak cuma AC, diskon juga berlaku untuk aneka produk terpilih, seperti kategori bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, sampai sepeda listrik.

Total seluruh diskon mencapai 50 persen dan ada tambahan diskon 20 persen jika menggunakan metode pembayaran Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Berperahu mengelilingi surga

Surplus Neraca Dagang RI Merosot ke US,31 M per Juli 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca dagang Indonesia pada Juli 2023 surplus US,31 miliar.

Meski demikian, realisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan Juni 2023 yang mencapai US,45 miliar, dan periode yang sama tahun lalu. 

"Pada Juli 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus US,31 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 39 bulan berturut-turut," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (15/8).

Ia merinci ekspor nonmigas menyentuh US,65 miliar atau naik 1,62 persen mtm. Beberapa komoditas pendorong, antara lain barang besi dan baja 47,33 persen, nikel dan barang daripadanya 43,29 persen, serta berbagai produk kimia 11,14 persen

"Secara yoy, ekspor Juli 2023 menurun cukup dalam 18,03 persen jika dibandingkan Juli 2022. Secara tahunan, penurunan terjadi pada ekspor migas dan nonmigas. Ini melanjutkan tren sejak awal 2023, seiring menurunnya harga komoditas unggulan di pasar global dibandingkan tahun lalu," jelas Amalia.

Lihat Juga : Luhut Bongkar 2 Alasan Investasi Tesla di Indonesia Belum Juga Jalan

Sedangkan ekspor migas terkontraksi 2,61 persen secara bulanan ke angka US,23 miliar. Penurunan ekspor migas disebabkan anjloknya nilai ekspor komoditas minyak mentah dan hasil minyak dibandingkan bulan lalu.

Secara kumulatif, total ekspor periode Januari-Juli 2023 mencapai US9,53 miliar atau turun 10,27 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Rinciannya, ekspor nonmigas selama enam bulan ini menyentuh US0,47 miliar atau turun 10,76 persen dan migas mencapai US,07 miliar alias merosot 1,78 persen.

Selanjutnya, dari sisi impor nonmigas naik 10,1 persen mtm ke angka US,44 miliar per Juli 2023. Ini dipengaruhi naiknya impor komoditas atau produk mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 17,33 persen, kenaikan produk dan mesin peralatan mekanis serta bagiannya 12,99 persen, serta impor kendaraan dan bagiannya yang turun 13,25 persen.

Impor migas juga naik 40,94 persen dibandingkan Juni 2023, yakni menyentuh US,13 miliar. Ini disebabkan meningkatnya impor minyak mentah sebesar 83,36 persen.

"Jika kita lihat secara tahunan, nilai impor Juli 2023 mengalami penurunan 8,32 persen dibandingkan Juli 2022. Impor Juli 2023 secara yoy melanjutkan tren penurunan setelah sempat meningkat pada Mei 2023," tandas Amalia.

Total impor Indonesia periode Januari-Juli 2023 menyentuh US8,3 miliar atau turun 6,71 persen. Amalia merinci impor nonmigas selama enam bulan ini sebesar US8,52 miliar atau merosot 4,47 persen, sedangkan migas menyentuh US,77 miliar alias turun 17,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Subsidi Konversi Motor Listrik Berpeluang Naik Jadi Rp10 Juta******

Pemerintah tengah mengkaji kenaikan subsidi konversi motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Hal itu dilakukan agar masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke listrik.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana itu juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara di Jabodetabek.

"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp7 juta ke Rp10 juta untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," kata Ridwan usai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

"Tanya sama Pak RK (Ridwan Kamil), yang penting kan bukan dari mulut saya. Pasti kebijakannya di saya," katanya singkat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengimbau agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik, khususnya di Jakarta. Menurutnya, kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara lebih dari 50 persen.

"Oleh karenanya kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Budi, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (13/8).

Realisasi program subsidi konversi motor listrik Rp7 juta sendiri masih terbilang minim. Per Juli lalu, realisasinya baru sekitar 5.000 unit. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi subsidi menjangkau 200 ribu unit.

[Gambas:Video CNN]