togel 79

Raja rutin Kyushu

Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI yang menyebut anak-anak di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi.

"Oh enggaklah (anak Rempang dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi). Itu kan temuan Ombudsman, kan nanti kita cek," katanya usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Namanya rekomendasi, tapi kan kita enggakboleh juga subjektif. Nanti kita lihat perkembangannya," sambung Bahlil.

Namun, Bahlil mengakui sosialisasi yang dilakukan pemerintah memang belum maksimal. Ia pun berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," tandas Bahlil.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.

Lihat Juga : Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

Ia menyebut hal serupa turut dirasakan warga Kampung Sembulang. Mereka merasa tertekan karena TNI/Polri turun ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, warga Kampung Sembulang yang menolak relokasi tak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Rempang beberapa waktu lalu.

Kacamata ajaib dunia film

Bank Swiss UBS PHK 3.000 Karyawan Demi Hemat Rp152,3 T******

UBS berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.000 karyawan di Swiss. Langkah ini diambil demi menghemat biaya operasional sebesar US miliar atau Rp152,3 triliun (Kurs Rp15.238 per dolar AS).

PHK ini juga tak lepas dari langkah perbankan asal Swiss tersebut yang mengakuisisi Credit Suisse beberapa waktu lalu.

Dilansir dari CNN Business, Jumat (1/9), PHK tersebut berjumlah sekitar 8 persen dari total staf UBS di Swiss.

CEO UBS Sergio Ermotti mengatakan PHK akan berlangsung selama beberapa tahun. Pihaknya juga berjanji akan memberikan dukungan keuangan, layanan penempatan kerja, dan peluang pelatihan ulang kepada karyawan yang terkena dampak.

"Setiap kehilangan pekerjaan adalah hal yang menyakitkan bagi kami. Sayangnya, dalam situasi ini, PHK tidak dapat dihindari," ucapnya.

Lihat Juga : Jalan Panjang China Lepas dari Polusi Udara Menuju Energi Bersih

UBS sendiri memiliki 122 ribu tenaga kerja secara global. Setelah mengakuisisi Credit Suisse, sekitar 8.000 pegawai di perusahaan tersebut mengundurkan diri secara sukarela pada paruh pertama tahun ini.

Ermotti memperkirakan akan lebih banyak lagi karyawan yang mengundurkan diri atau pensiun. Namun, jumlah pekerja harus terus dikurangi di luar Swiss untuk mencapai tujuan penghematan.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Mungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton berasdariChina pada tahun depan.

Rencana impor beras itu untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun depan. Buwas mengaku memilih China karena dianggap paling siap menjual berasnya ke Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapat pasokan beras dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Sejatinya, pemerintah sudah mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, menurut Buwas, impor 1 juta ton tetap diperlukan untuk tahun depan demi mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2024 mendatang. Pasalnya, kekeringan berpotensi mengganggu produksi padi petani.

Buwas juga mengatakan kebijakan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan.

Di tengah kebijakan proteksionisme negara-negara dengan produksi beras terbesar, seperti India, apa benar China bersedia menjual berasnya ke Indonesia?

Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mempertanyakan wacana pemerintah impor beras dari China.

Menurutnya, strategi negara-negara yang surplus adalah mengamankan cadangan pangan mereka terlebih dahulu.

"Jadi kalau saya pikir, walaupun misalnya kesepakatan itu ada, belum tentu dieksekusi secara penuh. Mungkin dia hanya pagu sekian, tapi nanti juga tergantung dengan kebutuhan dia," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Hermanto menjelaskan China memang merupakan salah satu negara dengan produksi beras terbesar di dunia. Hanya saja untuk ekspor, negara terbesar adalah India.

"Bedanya adalah India ini jumlah penduduknya itu pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan China. Jadi memang dia punya kekhawatiran agak-agak kesulitan untuk menjaga kepastian ketahanan pangannya," ujar Hermanto.

"Sedangkan China memang, dia penduduknyakan setelah kebijakan hanya satu anak, cenderung dia berkurang. Sementara produksi beras dia itu tinggi. Dia bisa 9 ton, 10 ton per hektare," imbuhnya.

Lihat Juga : Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs

Meski demikian, Hermanto menilai bahwa China belum tentu akan bersedia menjual berasnya 1 juta ton ke Indonesia. Sebab, faktor iklim akan sangat berpengaruh pada banyaknya stok beras yang akan diekspor.

"Tergantung perkembangan. Kalau memang iklimnya sangat tidak bersahabat, ya mungkin sebagian aja, 300 atau 400 ribu (ton). Tapi kalau produksi di sana juga masih oke, hanya berkurang sedikit, saya rasa dia bisa jual. Kalau 1 juta ton sih bagi dia enggak banyak,"imbuhnya.

Menurut Hermanto, konsumsi beras per kapita di China terus menurun. Saat ini, konsumsi beras di China sekitar 60 kg per kapita per tahunnya.

"Jadi, ya kenapa dia bisa segitu? Karena diversifikasi konsumsinya kan bagus. Karena lebih sejahtera orang-orangnya, asupan proteinnya. Kalau di kita kan konsumsi daging dan sebagainya per kapita per tahunnya kan kecil. Kalau mereka udah berlipat-lipat dibanding kita. Jadi enggak perlu dia mengonsumsi beras dalam jumlah banyak per kapita per tahunnya," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produktivitas beras di China naik lebih 1,2 persen. Oleh karena itu, China siap ekspor beras ke beberapa negara.

Merujuk ke laman statistik China, pada Agustus lalu, produksi beras diprediksi meningkat karena ada kenaikan produktivitas padi meski lahan tanamnya berkurang.

"Dan sejak Agustus kemarin memang udah diprediksi naik. Makanya China, Agustus dia ekspor ke Ghana, Kongo, sama ke Pantai Gading yang biasanya diisi sama India kan," kata Eliza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Eliza juga menilai China menerapkan beberapa strategi yang cepat tanggap demi meminimalisir dampak El Nino. Selain itu, konsumsi beras di China juga tak sebesar Indonesia karena kebijakan diversifikasi pangan.

"Kalau China masih mending 60-65 persen dia staple food-nya tuh beras. Jadi 40 persennya tuh sisanya sama dari mie, karena dia juga bisa menghasilkan gandum. Kalau India juga sama, dia 43 persen beras, 40 persen gandum. Sisanya pangan varietas lokal. Nah, kalau Indonesia kan bisa jadi 80-90 (persen) gitu kan. Jadi karena kita penduduknya sudah banyak, makanya wajar kalau misalnya kita bisa impor sampai 1 juta," ungkap dia lebih lanjut.

Bersambung ke halaman selanjutnya

China bukan negara eksportir beras

Sistem dewa pedang terkuat

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sutra Kaisar Prasejarah

Profil Tol MBZ, Hadiah ke Putra Mahkota Abu Dhabi Kini Kena Korupsi******

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsidalam pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II alias Tol MBZ pada 2016-2017.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender. Dalam hal ini, mantan petinggi salah satu BUMN karya diduga terlibat.

Kuntadi menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Nama itu merujuk pada putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed, sebagai penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UAE) yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 45 tahun dengan Indonesia.

Jalan tol yang ini menjadi yang terpanjang dengan membentang dari Junction Cikunir hingga Karawang Barat dan melintasi beberapa bangunan perlintasan eksisting berupa Overpass, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), atau Simpang Susun pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Tol MBZ: Spesifikasi Dikurangi, Pemenang Tender Diatur

Jalan Tol Layang MBZ dibangun untuk memisahkan pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan pergerakan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya, khususnya golongan I non-bus dengan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km/jam.

Jalan tol tersebut dilengkapi oleh fitur keselamatan berupa emergency U-turn di delapan titik lokasi, 100 lebih CCTV, Emergency Exit Ramp di dua lokasi, dan Emergency Parking Bay di empat titik lokasi.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjual 40 persen saham anak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yakni PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) yang mengelola Jalan Tol LayangMBZ ke PT Margautama Nusantara (MUN) pada Desember 2022 lalu.

Setelah penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA), komposisi pemegang saham PT JJC terdiri atas 40 persen PT JTT, 40 persen PT MUN dan 20 persen PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP) sebagai mitra strategis.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Rekor, Investasi Asing ke Asean Tembus Rp3.414 T Tahun Lalu******

Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN mencapai US4 miliar atau sekitar Rp3.414 triliun (asumsi kurs Rp14.243 per dolar AS) pada 2022.

"Arus masuk investasi asing langsung atau FDI ke negara-negara anggota ASEAN mencapai rekor tertinggi sebesar US4 miliar pada tahun lalu," ucapnya dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Armida, investasi di ASEAN meningkat karena wilayah ini menjadi kawasan yang menarik bagi investor. Apalagi, selama pandemi ASEAN telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Negara-negara anggota ASEAN masih memerlukan FDI yang lebih banyak dan berkualitas agar mereka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau prioritas SDGs (Sustainable Development Goals)," kata dia.

Lebih lanjut, Armida mengatakan untuk meningkatkan investasi yang terkait dengan SDGs negara ASEAN perlu membangun badan promosi.

Lembaga ini nantinya bertugas untuk menargetkan dan mempromosikan peluang-peluang investasi kepada investor yang tepat.

"Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui promosi ASEAN sebagai salah satu tujuan investasi untuk rantai pasokan global dan regional," ucap Armida.

Bersama-sama, kara dia, negara-negara ASEAN dapat menjadikan sub kawasan sebagai pusat rantai pasok demi menarik investasi.