nuklirslot

slot gacor 853 520Jutaan kata 780740Orang-orang telah membaca serialisasi

《nuklirslot》

Usaha hiburan Tangerang diminta tutup selama 2 hari sebelum Ramadhan******

Apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, mengeluarkan surat edaran penutupan jasa usaha hiburan seperti karaoke, sauna, spa, pijat, dan bilyar selama dua hari sebelum Bulan Suci Ramadan.

“Apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang Rizal Ridolloh di Tangerang, Senin.

Rizal menambahkan surat edaran itu menegaskan agar pemilik rumah makan, kafe, restoran, dan sejenisnya, dalam membuka usahanya selama Ramadhan dengan menggunakan tirai tertutup sampai dengan pukul 17.00 WIB. Lalu khusus untuk pemilik rumah makan, kafe, restoran dan sejenisnya yang melayani sahur, buka usaha dimulai pukul 02.00 WIB.

Baca juga: DKI Jakarta batasi jam operasional karaoke selama Ramadhan

Hal itu, kata dia, ditujukan untuk menjaga toleransi antar-umat beragama dan menghormati Bulan Suci Ramadhan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, serta penghentian sementara jasa usaha hiburan umum pada Ramadhan.

Rizal mengatakan surat edaran tersebut telah disosialisasikan ke seluruh pemilik usaha di Kota Tangerang secara masif.

“Kami pun berharap seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan. Masyarakat Kota Tangerang secara umum untuk ikut menjaga keamanan dan ketentraman Kota Tangerang selama Ramadhan,” ujarnya.

Baca juga: Usaha hiburan malam di Yogyakarta wajib tutup selama Ramadhan

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak mengalami permasalahan, terutama usai adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Putusan etik kan berkaitan dengan profesionalisme pribadinya, begitu. Apakah cawapres? Tidak ada masalah itu. Iya, bukan termasuk itu," kata Bagja di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Sebelumnya, Senin (5/2), DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya terbukti melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dalam pemilu 2024.

Bagja juga mengatakan bahwa pencalonan Gibran secara hukum tidak mengalami kecacatan.

Baca juga: Juri Ardiantoro: Pencalonan Gibran sudah sesuai konstitusi

Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa dirinya telah memberitahukan KPU RI mengenai pembuatan produk hukum sebelum menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres.

"Yang jelas kami telah menyampaikan. Ketika ada, misalnya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka seharusnya ditindak lanjuti dengan PKPU (Peraturan KPU) tentang perubahan PKPU. Saya sudah sampaikan secara lisan bahkan secara tulisan juga," tuturnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pasca-Putusan DKPP, Komisi II: KPU harus buktikan integritasnya
Baca juga: Pemerintah sebut putusan DKPP berbeda dengan putusan lembaga peradilan

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN******

Tujuan dari Program Work From IKN adalah untuk memberikan pengenalan serta pengalaman kepada para ASN untuk merasakan bekerja dari IKN secara langsung

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan program Work From IKN memberikan pengenalan serta pengalaman kepada ASN untuk merasakan bekerja langsung dari IKN.

"Tujuan dari Program Work From IKN adalah untuk memberikan pengenalan serta pengalaman kepada para ASN untuk merasakan bekerja dari IKN secara langsung," ujar Juru Bicara OIKN Troy Pantouw kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Troy juga menambahkan, program ini juga merupakan kesempatan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara untuk meningkatkan kerja sama dengan Kementerian atau Lembaga lainnya.

Sejauh ini respons dari ASN yang sudah menjalani program Work From IKN cukup positif. Mereka dapat menyaksikan secara langsung perkembangan pembangunan IKN. Selain itu, program Work From IKN dapat menjadi salah satu cara bagi mereka untuk beradaptasi dan menyiapkan diri terkait perpindahan nantinya.

Work From IKN diinisiasi untuk memberikan gambaran kepada para ASN yang akan pindah ke IKN terkait suasana dan progres pembangunan dengan merasakan dan melihatnya secara langsung.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan dalam membangun sebuah kota, tidak hanya bangunan fisiknya saja yang dibangun, melainkan juga ekosistem dan kebahagiaan penghuninya, terutama ASN sebagai masyarakat yang akan pindah pertama kali ke Nusantara.

Kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin yang diadakan oleh Otorita IKN agar lebih banyak lagi ASN dari berbagai K/L yang bisa merasakan atmosfer bekerja di Nusantara sekaligus menyaksikan langsung progres pembangunannya.

Dalam kesempatan terpisah, sejumlah ASN menyatakan antusias dan siap untuk ditugaskan di IKN, Kalimantan Timur. Salah seorang ASN bernama Anto menyatakan antusiasmenya terkait pemindahan ASN ke IKN.

Dirinya berharap agar kantor tempatnya bertugas nanti di IKN berlokasi dekat dengan rumah tinggal, sehingga membuat perjalanan menjadi efektif, efisien serta tidak membuat para ASN stress ketika melakukan perjalanan dari rumah ke kantor nantinya.

Sementara itu, ASN lainnya yang bernama Wibi mengatakan bahwa pada prinsipnya para ASN sebagai abdi negara dan rakyat harus bersedia ditempatkan di mana saja.

Dirinya berharap fasilitas - fasilitas seperti air, transportasi, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, jaringan komunikasi dan listrik, lapangan olah raga, mall, pusat perbelanjaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersifat penting sudah tersedia dan memadai di IKN.

Baca juga: OIKN: Bandara VVIP IKN dapat beroperasi pada Agustus 2024

Baca juga: OIKN kaji 350 dokumen komitmen awal untuk kerja sama di Kota Nusantara

Baca juga: OIKN: Keterlibatan investor domestik penting dalam pembangunan IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara mencairkan limit kredivo、agen sbobet bonus new member、slot gacor pulsa tanpa potongan

Terkait：terminal slot gacor、slot ternama、voxy88、slot judi terbaik、buku mimpi berkelahi、situs bonus new member、gojek promo 2022、buku mimpi fajar pakong、pecah 77 slot、skywind slot demo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot infini88 terbaru（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

game terbaru slot

slot gacor 2022 terpercaya

manggatoto

pinjol terbaik

hey link slot bonus new member

kampusBacaan TerkaitMore+

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

cara pinjam duit di shopee paylater

AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan debat capres terakhir malam ini, merupakan debat yang paling menentukan untuk masyarakat yang undecideddan swing voters.

“Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20 persen undecideddan swing votersitu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10-15 persen suara. Kalau teorinya debat hanya memengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun menurut Hikam, politik tidak selalu semudah itu. Masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pemilih, antara lain; gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, dan pesan kampanye.

Usai pengunduran Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan semakin bebas beradu gagasan.

"Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategis-nya,” ujarnya.

Menteri Riset dan Teknologi pada 1999-2001 itu mengungkapkan, kebijakan pro-rakyat menjadi ide dasar program sat setGanjar-Mahfud. Salah satunya KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah.

Keberadaan KTP Sakti dimaksudkan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.

Baca juga: Ganjar akan hadirkan lebih dari sekadar gagasan pada Debat Kelima

Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC

Baca juga: Anies sebut penting sampaikan gagasan dan kebijakan dalam debat

Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, mantan peneliti Litbang Ekonomi dan Pembangungan LIPI itu berpendapat, kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termajinalisasikan.

Buruh dan anak sekolah harus ditingkatkan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi sehingga kualitas dan kecerdasan semakin tinggi.

“Stuntingdi Indonesia diawali dengan 'stuntingcara berpikir pada kalangan elite-nya' yang nggak bisa memperbaiki tantangan global jadi mereka hanya menjadi echo chamber. Akhirnya hanya segelintir orang dari elite kita yang bisa melaksanakan. Secara agregat tetap tidak bisa bersaing," ungkap Hikam

Terkait hal tersebut, Ganjar-Mahfud menyadari pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang harus diperbaiki guna mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi sosial.

"Maka kita coba menyusun suatu perencanaan agar kalau kemudian dari dua hal ini bisa kita jadikan prioritas. Kesehatan dan pendidikan, karena kalau kesehatan baik, anak mulai dari kandungan ibunya sehat, bayinya sehat. Ya bu, kalau bayinya lahirnya sehat, gizi-nya sehat Insya Allah dia tidak akan stunting," ujar Ganjar beberapa waktu lalu di Kuningan, Jawa Barat.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Zhanye Panjang

neng4d slot

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jiwa yang melahap

link 99 slot

4.000 rumah di Kabupaten Demak terdampak banjir******

Akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang mengungsi

Demak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak Jawa Tengah memperkirakan jumlah rumah warga yang terdampak banjir menyusul adanya tanggul sungai yang jebol mencapai 4.000 rumah yang tersebar di lima desa.

"Keenam desa tersebut, yakni Desa Sidorejo dan Rejosari Kecamatan Karangawen, Desa Pilangwetan dan Kebonagung Kecamatan Kebonagung, dan Kalianyar Kecamatan Wonosalam," kata Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur P saat ditemui di sela-sela meninjau lokasi banjir di Desa Pilangwetan, Selasa.

Selain tempat permukiman dan areal pertanian yang luasannya mencapai 275 hektare, banjir juga berdampak pada enam bangunan sekolah, satu masjid, dan kantor kelurahan.

Sementara jumlah warga yang terdampak, katanya, tentunya juga ribuan jiwa.

Bahkan, akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang terpaksa mengungsi.

Mereka di antaranya di Desa Sidorejo ada yang mengungsi di masjid setempat sebanyak 62 jiwa, sedangkan di kantor UPTD sebanyak 54 jiwa.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, di antaranya ada yang disebabkan adanya tanggul jebol serta air sungai yang melimpas, menyusul air kiriman dari kawasan atas.

"Jika hujan yang terjadi di Kabupaten Demak saja, tentunya tidak sampai mengakibatkan banjir," katanya.

Adapun tanggul sungai yang jebol akibat hujan deras di wilayah hulu sehingga debet air meningkat, yakni tanggul kanan dan kiri di Dukuh Mangun, Desa Rejosari, Kecamatan
Karangawen.

Kemudian tanggul kanan Sungai Cabean di Dukuh Ngemplik, Desa Sidorejo, serta tanggul Sungai Tuntang di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing camat, agar berkoordinasi dengan masing-masing desa yang lebih mengetahui kondisi di lapangan untuk menyiapkan tempat pengungsian maupun kebutuhan logistik," katanya.

Sejauh ini, katanya, tidak ada permasalahan soal logistik, karena setiap dibutuhkan segera dipenuhi. Termasuk tim relawan, baik dari BPBD, PMI, Basnas, serta dari berbagai elemen masyarakat juga sudah siap diterjunkan.

"Saat banjir mulai terjadi pada malam hari, mereka juga sudah diterjunkan ke lokasi terdampak banjir, sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat serta meminimalkan potensi risiko yang terjadi," katanya.

Perbaikan tanggul sungai yang jebol, kata dia, tentunya akan segera ditangani oleh pihak terkait, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jratun Seluna.

Dampak tanggul Sungai Tuntang jebol di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, mengakibatkan beberapa rumah warga rusak serta menggerus jalan setempat hingga mengalami kerusakan parah.

Peri dan Iblis Dahonglou

jam gacor sweet bonanza xmas

Qatar sebut respons Hamas atas kesepakatan kerangka kerja Gaza positif******

Doha (ANTARA) - Perdana menteri Qatar menyambut baik tanggapan "positif" kelompok Hamas Palestina terhadap kesepakatan kerangka kerja terkait kemungkinan gencatan senjata baru di Jalur Gaza dan pertukaran sandera dengan Israel.

"Kami menerima tanggapan Hamas terhadap kesepakatan kerangka kerja," kata Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani dalam konferensi pers gabungan di Doha dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang tengah melakukan tur ke kawasan itu untuk mendorong gencatan senjata.

"Tanggapan Hamas memiliki beberapa catatan, tetapi secara umum positif," tambahnya.
Baca juga: AS, Qatar dan Mesir lakukan upaya diplomatik jamin pembebasan sandera

Perdana menteri Qatar tersebut mengutip kemajuan dalam negosiasi tersebut, tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut.

"Kami berupaya mencapai kesepakatan sesegera mungkin melalui kerja sama dengan mitra kami di Kairo dan Washington," katanya.

"Perang di Gaza harus diakhiri, dan kami tidak ingin terjadi eskalasi di kawasan atau ancaman terhadap navigasi internasional," lanjut PM Qatar.

Perang dimulai setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, dan sekitar 240 orang disandera.

Sekitar setengah dari sandera dibebaskan selama gencatan senjata selama sepekan pada November sebagai imbalan atas pembebasan 240 tahanan Palestina.
Baca juga: Qatar umumkan kesepakatan bantuan kemanusiaan antara Hamas dan Israel

Serangan Israel sejak saat itu telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga Palestina, dan sekitar 85 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi, menurut PBB.

Pekan lalu, kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh mengonfirmasi telah menerima sebuah usulan, yang diajukan pada pertemuan di Paris pada akhir Januari, untuk mengakhiri pertempuran di daerah kantong Palestina yang diblokade.

Baca juga: Qatar akan tetap danai badan PBB untuk pengungsi Palestina

Sumber: Anadolu

Ruang Hidup Dewa Dharma

aiabet365

Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran******

Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu. "Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. "Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Mengorbankan gunung dan sungai

gacor link alternatif

KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa putra mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada Senin (5/2), telah selesai diperiksa sebagai saksi, Kemal Redindo; dikonfirmasi terkait pengetahuan mengenai dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL, termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya penyidik KPK juga memanggil putri Syahrul Yasin Limpo yang juga anggota DPR RI, Indira Chunda Thita Syahrul, pada Jumat (2/2). Meski demikian, yang bersangkutan tidak hadir dan akan dilakukan pemanggilan ulang oleh KPK.

"Saksi Indira Chunda Thita Syahrul tidak hadir," kata Ali.

Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Untuk diketahui, KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kedua tersangka itu ditahan menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai mentan periode 2019-2024. Dengan jabatannya, SYL membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2023. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Baca juga: KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi

Selain itu, penyidik KPK menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda ThitaSyahrul

《nuklirslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，sw303Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nuklirslot》bab terbaru。