slot gacor facebook

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Tiga Pegawai BPN Dipecat Gara******

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengahmemecat tiga pegawainya yang kedapatan melakukan praktik "mafia tanah". Tak tanggung-tanggung, ketiga oknum tersebut dilakukan status Pemberhenitian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Dwi Purnama, ketiga oknum pegawai yang dipecat tersebut melakukan "kenakalan" dengan modus sendiri-sendiri.

"Pada dasarnya sudah terbukti melakukan pidana umum. Modusnya macam-macam, yang pertamaada mencuri blangko, dijual ke oknum untuk kemudian dibuat sertifikat dan sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan. Saat dicek di kantor, nomor registrasinya tidak muncul", ujar Dwi usai menjadi narasumber diskusi "Menelisik Praktek Mafia Tanah di Jawa Tengah" yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jawa Tengah (FWPJT) di Semarang, pada Senin (5/12) kemarin.

"Ketiga, menggunakan akun untuk kemudian digunakan kepengurusan dan dibuat untuk kriminalitas," ujarnya.

Menurut Dwi, pemecatan tiga oknum pegawainya tersebut merupakan bukti dan komitmen lembaganya dalam "bersih-bersih" di internal. Meski demikian, Dwi tetap berharap agar masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam mengurus soal pertanahan dan jangan mudah untuk tanda tangan.

Pasalnya, sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN, tentunya berdasarkan dari dokumen-dokumen penyertanya dan celah inilah yang biasanya digunakan pelaku "mafia" tanah untuk menipu warga masyarakat kelas bawah.

"Saya juga pesan ini pada masyarakat, tolong lebih hati-hati dan teliti bila mengurus soal pertanahan, jangan mudah tanda tangan," ujarnya. terang Dwi.

Dwi menegaskan bila aktor "mafia" tanah biasanya adalah orang cerdas dan memiliki harta banyak sehingga tak berpikir lama untuk membiayai lahan tanah yang dijual warga.

"Mafia itu orangnya cerdas dan kaya. Bagaimana cara menguasainya, dia sudah tahu teknik-tekniknya, apalagi sampai mengeluarkan uang untuk urus ini itunya," kata Dwi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Angin datang dari hati

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Luhut Pede Kalimantan Utara Bisa Sumbang Ekspor Rp3.122 T di 2030******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmemproyeksi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menyumbang US0 miliar atau Rp3.122 triliun (Kurs Rp15.613 per dolar AS) dari eksporIndonesia pada 2030. Pasalnya, kawasan industri terpadu baterai listrik akan dibangun di provinsi tersebut.

"Kami percaya di 2030, Kaltara bisa berkontribusi US0 miliar dari ekspor. Ini akan membuat Indonesia menjadi berbeda," ujarnya dalam acara acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Tak hanya itu, Luhut juga yakin ekspor Indonesia akan mencapai US0 miliar pada 2030. Sementara pendapatan per kapita Indonesia bisa tembus US ribu pada tahun tersebut.

Sebelumnnya, Luhut mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita rata-rata US ribu per tahun pada 2030. Sebab itu, pertumbuhan ekonomi per tahun harus berada pada kisaran 5,5 sampai 6,5 persen.

"Hari ini pendapatan per kapita kami mencapai US.000 per tahun, dan kami berharap nilai tersebut bisa meningkat menjadi sekitar US ribu per tahun pada 2030 mendatang," katanya dalam Seminar Internasional Lembaga Penjamin Simpanan di Nusa Dua, Bali, dikutip pada Rabu (9/11).

Luhut mengatakan untuk bisa meraih target tersebut, Indonesia akan melanjutkan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan secara global.

Indonesia juga tengah mendorong transformasi ekonomi agar tidak hanya berdasar pada komoditas dengan melakukan hilirisasi sehingga tercipta nilai tambah.

"Kita juga terus meningkatkan efisiensi perekonomian melalui digitalisasi. Indonesia memiliki katalog elektronik berisi produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk pengadaan barang pemerintah," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

BRI Antarkan UMKM Mendunia Lewat UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022******

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berkomitmen mendukung upaya pemerintah menjadikan Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) Go Digital dan Go Global alias mendunia. Sebab, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Untuk itu, pemberdayaan terhadap UMKM penting dilakukan. Adapun BRI sebagai agent of development mendorong UMKM Go Digital dan Go Global dilakukan memalui UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022.

Kegiatan ini sudah digelar sejak 2019 dan sudah menjadi pameran industri kreatif yang menampilkan karya-karya terbaik UMKM Indonesia. Dengan begitu, BRILianpreneur tahun ini merupakan yang keempat.

Kemudian, kata Sunarso, proses kurasi pada penyelenggaraan UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022 membawa hal baru. Yakni dengan mengedepankan aspek ESG (Environmental, Social, Governance).

"Tahun ini ada yang beda. Untuk tahun lalu kurasi kita lebih menekankan standar inovasi, kualitas. Sekarang kita ada ESG, maka dalam kurasi sudah memasukan ESG, produk ramah lingkungan, bisa didaur ulang," ujar Sunarso.

Dalam kesempatan ini Sunarso mengatakan, semangat UMKM di dalam negeri kian meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang ikut naik 126 persen.

Untuk itu, Sunarso menilai produk UMKM tidak hanya di konsumsi di dalam negeri, melainkan sampai di luar negeri. Dengan demikian, diyakini ekonomi nasional akan melesat dan masyarakat sejahtera.

"Akan lebih baik lagi kalau yang dikonsumsi barang dan jasa dari dalam negeri. Makin tinggi konsumsinya, makin banyak dibeli masyarakat, makin banyak memberikan lapangan kerja," ujarnya.

Sementara Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan, UMKM EXPO(RT) BRILianpreneur 2022 hadir untuk mempromosikan UMKM di Indonesia ke dunia.

Untuk itu, dalam event ini BRI menargetkan adanya peningkatan transaksi. Adapun dalam event sebelumnya transaksi di ajang BRILianpreneur sebesar US$ 11 Miliar selama tiga hari dari e-commerce. "Tahun ini, kita menaikkan menjadi US$ 15 miliar," ujar dia.

Kemudian, BRI juga mematok kenaikan pengunjung yang hadir di website. Untuk tahun ini, BRI menargetkan 185 pengunjung hadir. Adapun pengunjung pada tahun sebelumnya sebanyak 155 ribu pengunjung.

Selain itu, BRILianpreneur juga memperluas jangkauan dari 32 buyer menjadi 40 buyer. Sementara jangkauan negaranya dari 14 menjadi 19 negara.

kaisar kuno

Stok Pangan Bulog Menipis, Akankah Indonesia Dilanda Krisis?******

Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.

Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.

Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?

Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.

Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.

Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.

"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.

Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.

Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.

Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.

Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.

Perlu Pendataan Stok Pangan Mulai dari Level Produksi