demoslot gacor

Raja Bela Diri Abadi

PMKRI Luncurkan Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045******

“Sekarang kita hidup di era digital, PMKRI punya website, nantinya semua akan dimuat di situ. Sehingga cabang juga bisa memantau kinerja PMKRI di tingkat pusat. Termasuk juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2030,” tambah Pius Yolan.

Visi Strategis Roadmap PMKRI

Dikatakan dia, akuntabilitas juga menjadi salah satu upaya untuk mengontrol kinerja PMKRI. Ke depan, lanjutnya, yang dioptimalkan adalah semangat keterbukaan. “Kesetaraan, keharmonisan, dan kesinambungan aturan PMKRI baik di tingkat legislatif dan eksekutif juga sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari target percapaian,” urai dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-XXXII PMKRI yang akan datang menjadi titik awal dari pelaksanaan roadmaptersebut. Yang pasti,  tegasnya, selalu ada evaluasi dan monitoringdari setiap tujuan indikator pencapaian sebagai bagian dari roadmapPMKRI.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, Yohanes Tola, mengatakan visi strategis Roadmap PMKRI di bidang ekonomi kreatif adalah pada tahun 2045 PMKRI mandiri secara ekonomi.

Selain itu, dalam pembahasan pleno komisi menghasilkan beberapa poin penting menuju satu abad usia Indonesia.

“Di tahun 2024 pada MPA PMKRI XXXII akan ditetapkan visi strategis tersebut sebagai peta jalan PMKRI, dan tahun 2025 melaksanakan perintah ketetapannya. Kemudian 2026 minimal terdapat 19 cabang PMKRI sudah membuat badan-badan yang ditetapkan,” jelasnya.

Dan pada 2028, katanya, minimal sudah 19 cabang menghasilkan produk ekonomi kreatif, di tahun 2030 karya-karya ekonomi kreatif PMKRI secara nasional sudah berdampak bagi seluruh cabang PMKRI se-Indonesia. Lalu targetnya pada 2034 kader-kader PMKRI menjadi pelaku ekonomi kreatif secara mandiri.

Selain itu, di tahun 2036 PMKRI mampu memasarkan karya-karya dari cabang-cabang se-Indonesia dan mempromosikan hasil kreatif di kancah nasional. Dan kemudian pada 2038 kader PMKRI sudah mampu bersaing.

Yonas juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan Workshop Nasional terutama partisipasi aktif Cabang PMKRI se-Indonesia.

Pengembangan SDM, Riset, dan Teknologi

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2022-2024 Tri Natalia Urada menerangkan sumber daya manusia PMKRI berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global. Hal ini, lanjutnya, adalah visi strategis PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Pengembangan SDM di tahun 2030 yakni pembenahan struktur/kelembagaan, dalam membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan nonformal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik,” ungkapnya.

Tri Natalia menambahkan kebijakan di bidang riset dan teknologi menuju tahun 2030 yaitu PMKRI sudah memiliki kanal jurnal ilmiah sendiri, aplikasi/platform dan riset sepak terjang PMKRI.

Dikatakan dia, standar utama dalam pengembangan SDM adalah membaca, menulis dan berdikusi. Tiga hal tersebut meningkatkan kecerdasan dan menjanjikan wawasan pengetahuan yang makin luas.

“Pengembangan SDM di internal PMKRI telah dilakukan, salah satunya dengan pelatihan jurnalistik di berbagai daerah. Dengan demikian, kader PMKRI juga bisa menulis di websiteyang telah dikembangkan,” ungkapnya.

Berbagai pelatihan pun telah dilakukan. Baik untuk ekonomi kreatif hingga konsentrasi riset dan teknologi. “Kolaborasi menjadi kunci utama sehingga PMKRI bisa eksis. 2045 masih lama, tetapi kita siapkan diri dari sekarang,” tegasnya.

Nona yang luar biasa

Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi******

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor Prof Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain,civitas academicaUniversitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akademisi Ramai-Ramai Lontarkan Kritik Keras, Jokowi Bilang Begini”

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies******

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Buku Misteri Tokyo

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

Paviliun Tianxuan

Jokowi Siapkan Keppres Mundurnya Menko Polhukam Mahfud Md dan Penggantinya******

Ketika ditanya soal calon pengganti Mahfud, Presiden mengaku butuh waktu beberapa hari ke depan untuk memutuskan.

“Belum. Beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari … ‘kan baru kemarin sore surat pengunduran diri diserahkan,” ujar Jokowi.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playusebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

“Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, ‘kan colong playu,” kata Mahfud.

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik”